Narasi
Sosial

Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Aisyiyah

Sebagai sebuah Persyarikatan, Muhammadiyah dan Aisyiyah telah menapaki perjalanan panjang sejarah lebih dari 1 abad. Artinya, Muhammadiyah dan Aisyiyah telah dipimpin oleh orang-orang hebat dalam mengarungi sejarah yang penuh dengan pasang surut politik dan dinamika sosial. Tidak mudah bagi organisasi manapun untuk tetap bertahan sebagai sebuah organisasi dan gerakan Islam, karena ada banyak sekali organisasi yang seusia dengan Muhammadiyah dan Aisyiyah yang telah tenggelam dalam sejarah. Oleh karena itu, kita perlu mengenal orang-orang hebat dalam sejarah Muhammadiyah dan Aisyiyah itu, yang telah mengiringi bangsa ini dalam berbagai perjuangan mewujudkan masyarakat utama.

Berikut ini ada 3 kategori tokoh yang akan diketengahkan dalam tulisan ini, yaitu para Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Umum Aisyiyah, dan beberapa tokoh Muhammadiyah dan Aisyiyah yang juga berperan besar dalam perkembangan Muhammadiyah dan Aisyiyah, serta perjuangan bangsa secara keseluruhan.

 

Para Ketua Muhammadiyah

Sampai saat ini, Muhammadiyah telah dipimpin oleh 15 pemimpin hebat dalam sejarah Muhammadiyah. Mereka mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menggerakkan Persyarikatan ini tetap berkarya bagi ummat dan bangsa.

 

KH. Ahmad Dahlan

Periode: 1912 - 1923
Nama Kecil: Muhammad Darwis
Lahir: Yogyakarta, 1 Agustus 1868
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta, dan masih punya silsilah keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, penyebar Islam di tanah Jawa
Pendidikan: Pernah nyantri bersama KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri NU) di beberapa pesantren di Jawa; kemudian melanjutkan studi ke Makkah selama 5 tahun, dan ditambah lagi selama 2 tahun
Pengalaman Organisasi: Jam'iyatul Khairat dan Budi Utomo
Peran dalam Persyarikatan: Pendiri Muhammadiyah
Meninggal: Yogyakarta, 23 Februari 1923
Penghargaan: Pahlawan Nasional
click detail

Suatu kali di depan murid-muridnya, K.H. Ahmad Dahlan berucap tegas dengan nada sedikit kesal. “Kalian sudah hafal surat Al Ma’un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan! Diamalkan, artinya dipraktekkan, dikerjakan! Rupanya, saudara-saudara belum mengamalkannya,” lantang sang kiai seperti diungkap Junus Salam dalam K.H. Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya (2009). “Mulai hari ini,” lanjutnya, “Saudara-saudara pergi berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah dapat, bawalah pulang. Berilah mereka mandi dengan sabun yang baik, berilah pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta tempat tidur di rumahmu” (hlm. 149).

Ahmad Dahlan bukan orang yang jago teori semata. Harus ada praktik konkret agar benar-benar paham dan tahu persoalan yang dihadapi untuk kemudian diselesaikan. Baginya, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup pemeluknya kecuali dipraktikkan. Betapa pun bagusnya rencana atau rancangan, mustahil mencapai tujuan jika tidak diterapkan. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan tidak terlalu banyak mengelaborasi ayat-ayat al-Qur’an. Kiai ini, menurut Herry Mohammad dalam Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20 (2006), lebih cenderung mengaplikasikannya langsung dalam kehidupan melalui amal nyata (hlm. 10). Itulah yang nantinya dilakukan ulama yang dijuluki “sang pencerah” ini dalam merintis dan membesarkan Persjarikatan Moehammadijah sejak 18 November 1912, meski tidak semua orang sepakat dengan gaya perjuangannya yang memang tidak biasa itu.

 

Transformasi Putra Kauman

G.F. Pijper, seperti dikutip Weinata Sairin dalam Gerakan Pembaruan Muhammadiyah (1995), pernah menggambarkan suasana kampung kelahiran Dahlan. “Kampung Kauman seperti dalam lukisan Sultan Yogyakarta, terdiri dari jalan-jalan sempit dan tembok-tembok putih. Suasananya sunyi dan tenteram. Orang akan menyangka bahwa kesibukan penduduknya berada di dalam kamar yang setengah gelap” (hlm. 36).

Begitulah kesan awal penasihat pemerintah kolonial yang bertugas mempelajari agama Islam itu, setelah melihat sendiri suasana Kauman pada 1930-an. Namun, Pijper lebih takjub lagi manakala di malam harinya terdengar suara orang ramai mengaji dari dalam rumah-rumah yang semula dikiranya senyap. Di tengah kampung kecil yang berada tak jauh dari Keraton Yogyakarta itulah Ahmad Dahlan dilahirkan pada 1 Agustus 1868.

Nama lahir Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisy (Darwis). Ayahnya, Kyai Haji Abu Bakar bin Sulaiman, bekerja sebagai pejabat khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sementara sang ibunda, Siti Aminah, adalah putri Haji Ibrahim bin Hasan yang merupakan pejabat penghulu kraton. Menurut M. Nasruddin Anshoriy Ch dalam Matahari Pembaruan: Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan (2010), Muhammad Darwisy disebut-sebut masih bertalian darah dengan Maulana Malik Ibrahim (hlm. 37). Ia dipercaya termasuk keturunan ke-12 dari salah seorang anggota Walisanga yang melegenda sebagai perintis penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa itu.

Ketika berusia 15 tahun, Darwisy berhaji dan menetap di Mekah. Ia ingin belajar agama lebih mendalam lagi. Di sana, Darwisy berguru kepada para ulama pembaharu Islam, seperti Sayyid Bakri Syatha, Syaikh Ahmad Khatib, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ibnu Taimiyah, Al-Afghani, Syaikh Abdul Hadi, dan tokoh-tokoh lainnya. Darwisy juga pernah belajar di bawah bimbingan guru yang sama dengan Hasyim Asy’ari yang kelak mendirikan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan (2009), Adi Nugraha mencatat bahwa sebelum pulang ke tanah air pada 1888, Darwisy diberi nama baru oleh Sayyid Bakri Syatha (hlm. 24). Nama baru pemberian gurunya itulah yang kemudian disandangnya sampai akhir hayat: Ahmad Dahlan. Kelak, pada 1903, ia kembali lagi ke Tanah Suci membawa serta putranya, Muhammad Siraj, yang masih berumur 6 tahun.

 

Ulama Pelintas Batas

Sebelum mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912, Ahmad Dahlan memang telah memilih jalur yang tidak biasa dan berisiko menuai kontroversi. Pendidikan dan pelayanan sosial dijadikan ujung tombak utama untuk memperkenalkan serta menjalankan organisasinya itu. Berkat pergaulannya yang luas dan menerima banyak pembelajaran dari para ulama Islam pembaharu, Ahmad Dahlan tidak alergi terhadap apa dan siapapun. Ia menyambangi pihak-pihak yang barangkali oleh umat Islam pada saat itu dianggap sebagai kubu yang berseberangan dan dihindari sebisa mungkin.

Diungkapkan oleh Alfian dalam Politik Kaum Modernis; Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda (2010), pada 1908, saat Boedi Oetomo (BO) dibentuk di Batavia, Ahmad Dahlan ikut bergabung, bahkan menjadi komisioner (hlm. 174). Padahal, BO dimotori kaum priyayi yang tidak selalu sepaham dengan Islam dalam kepercayaan maupun pola gerakannya. Ahmad Dahlan tidak membatasi geraknya hanya pada satu golongan. Ketika Jami’at Khair didirikan pada 1910, ia juga ambil bagian. Begitu pula saat Sarekat Islam (SI) mulai menggeliat, Ahmad Dahlan tidak ketinggalan membawa gerbong Muhammadiyah untuk merapat.

Tak hanya itu, Ahmad Dahlan tidak segan-segan bergaul dengan orang-orang Belanda atau Eropa, juga dengan kalangan dari agama lain. Ia bahkan menjalin hubungan dengan golongan yang biasanya mendapatkan pandangan buruk dari umat Islam kebanyakan. Usaha Membuat Terobosan untuk Umat Ahmad Dahlan dengan segenap kesadaran mengambil apa-apa yang dianggapnya baik dan bermanfaat, tanpa terlalu mempersoalkan asal-usul atau latar belakangnya. Salah satu contoh adalah didirikannya sekolah dengan konsep pendidikan kolonial atau gaya Barat, bukan laiknya pondok pesantren kebanyakan yang berformat tradisional.

Kendati tetap berangkat dari konsep agama/Islam, sekolah yang dirintisnya di Kauman itu menerapkan metode Barat, bahkan hingga hal-hal teknis. Sekolah tersebut dikelola dengan sistem yang terorganisir, juga peralatan serta perabotan layaknya sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial. Sekolah ini bisa disebut sekolah modern karena memakai bangku, meja, papan tulis, mempelajari bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, baca-tulis latin, selain tentu saja tetap mempelajari agama. Demikian pula dengan pakaian yang dikenakan oleh para guru dan siswanya.

Berdasarkan keterangan Abdul Munir Mulkhan dalam Kiai Ahmad Dahlan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan: Kado Satu Abad Muhammadiyah (2010), mereka memakai celana, terkadang berdasi, seperti pakaian orang-orang kolonial Belanda yang memeluk agama Kristen (hlm. 21). Masih menurut Mulkhan, kontroversi tak pelak terjadi. Bahkan sekolah itu sempat kena boikot dari orang Islam sendiri. Ini terjadi lantaran masih kuatnya anggapan hanya sekolah-sekolah kolonial dan Kristiani yang mempelajari pengetahuan umum. Tidak heran jika sekolah yang didirikan Ahmad Dahlan di bawah payung Muhammadiyah seringkali dicap sebagai sekolah Kristen yang oleh pemeluk Islam dipandang haram (hlm. 22). Sebaliknya, menurut Karel A. Steenbrink dalam Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (1986), Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah juga pernah merintis madrasah dengan memakai bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Namun, madrasah tersebut didirikan di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta yang lekat dengan tradisi Jawa/kejawen.

Ahmad Dahlan menempatkan beberapa guru lokal di madrasah ini. Namun, selain ilmu agama, pelajaran umum juga diberikan, termasuk mengadopsi sistem pendidikan kolonial. Jadi, Ahmad Dahlan memadukan gaya pendidikan Eropa dan Islam di tengah pusaran tradisi Jawa. Terobosan serupa juga diterapkan Ahmad Dahlan di sektor-sektor layanan Muhammadiyah lainnya. Termasuk, menurut keterangan Mulkhan, membangun perpustakaan, lembaga penerbitan buku dan majalah, rumah sakit, panti jompo, tempat penampungan korban perang, bahkan rumah-rumah pondokan untuk anak-anak dari luar yang menempuh pendidikan di Yogyakarta (hlm. 22).

Logika Sang Pencerah Timbul kegelisahan dalam diri Ahmad Dahlan saat kembali dari tanah suci. Abuddin Nata, dalam Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia (2001), menyatakan bahwa masyarakat muslim di Kauman cenderung bersifat Islam tradisionalis yang belum bisa memisahkan antara ajaran dan yang bukan. Berbagai praktik adat atau tradisi kejawen sangat berdampak pada penerapan agama Islam (hlm. 146).

Sejak kecil, Ahmad Dahlan memang sudah terbiasa dengan lingkungan religius-kejawen karena Kauman berada di dekat keraton. Banyak praktik tradisi dalam kategori bid’ah yang sering diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sebut saja selamatan, ziarah kubur, bahkan perayaan Sekaten, dan seringkali disertai ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meski pun dalam berbagai praktik tradisi Jawa itu diselipkan misi Islam sebagaimana yang pernah diterapkan Walisanga di masa lalu, Ahmad Dahlan tetap saja resah. Dari situlah muncul keinginan untuk berusaha memurnikan Islam, setidaknya di lingkup tempatnya tinggal. Ahmad Dahlan sadar, ia tidak bisa langsung menentang tradisi Jawa. Ia juga mengakui bahwa unsur kejawen telah menjadi bagian dari identitasnya.

Kendati begitu, hal-hal yang menjurus kepada perbuatan musyrik harus diluruskan. Demi menghindari potensi konflik yang lebih besar, Ahmad Dahlan memakai nalar untuk menjelaskan kepada orang-orang di lingkungannya. Ia memberi pemahaman baru tentang beberapa perbuatan yang selama ini dilakukan atas nama tradisi.

Dalam tradisi selamatan (syukuran), misalnya, disarankan kepada masyarakat untuk tetap melakukannya tanpa harus membebani secara finansial maupun tenaga. Warga masih bisa menggelar selamatan namun cukup hanya dengan berdoa bersama saja, tidak perlu memakai sesaji, ubo rampe, dan sejenisnya. Ahmad Dahlan, seperti diungkap M. Sanusi dalam Kebiasaan-kebiasaan Inspiratif K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asyari: Teladan-teladan Kemuliaan Hidup (2013), berusaha menyederhanakan praktik-praktik sosial yang dianggap rumit dan menjadi beban agar bisa tetap dilakukan tanpa mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak perlu (hlm. 91). Selain itu, tentu untuk menghindari perbuatan yang diyakininya tidak diajarkan dalam Islam.

Bagi sejarawan Kuntowijoyo dalam Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (2008), pendekatan logika yang diterapkan Ahmad Dahlan cukup berhasil. Gagasan pembaharuan ini pada dasarnya merupakan rasionalisasi perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial, atau dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern (hlm. 450).

Ki Bagus Hadikusumo Pendukung Keras Piagam Jakarta Melalui Muhammadiyah, Ahmad Dahlan telah menawarkan jembatan untuk memperlancar transformasi sosial menuju masyarakat kota yang lebih modern. Ahmad Dahlan tampaknya memang menggagas Muhammadiyah untuk mencapai cita-cita semacam itu. Biar sejarah yang membuktikan apakah Muhammadiyah, pengurus dan umatnya mampu terus merawat dan melanjutkan cita-cita dan kehendak Ahmad Dahlan, Sang Pencerah yang mulia itu.

 

KH. Ibrahim

Periode: 1923 - 1932
Lahir: Yogyakarta, 7 Mei 1874
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya merupakan Penghulu Hakim Kesul­tanan Yogyakarta. Ia juga merupakan adik ipar Kyai Dahlan
Pendidikan: Pernah nyantri di beberapa pesantren di Jawa, kemudian melanjutkan studi ke Makkah selama 8 tahun
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-2; menyebarkan Muhammadiyah ke seantero negeri
Meninggal: Yogyakarta, 14 Oktober 1932
click detail

Ada sedikit ketegangan dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada 1928 itu. Gara-garanya muncul permintaan agar gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan diturunkan dari dinding. Yang meminta justru Ketua Umum Muhammadiyah ke-2 penerus Ahmad Dahlan, yakni K.H. Ibrahim. Ibrahim tentu punya alasan. Bukan lantaran tak menghormati pendiri Muhammadiyah itu. Sebaliknya, ia tidak ingin Ahmad Dahlan terlalu dikultuskan karena gejala tersebut sudah mulai tampak (Lustia Bekti Rohayati, K.H. Ibrahim: Kepemimpinan dan Perjuangannya dalam Muhammadiyah, 2009:39).

Tujuan utama Muhammadiyah adalah meluruskan penyimpangan dalam pelaksanaan ajaran Islam dengan bersandarkan kepada Alquran dan Hadis. Jadi, pengkultusan terhadap siapapun tentu saja harus dihindari. Dan itulah yang selalu diperjuangkan oleh K.H. Ibrahim selaku penerus kepemimpinan Sang Pencerah.

 

Pewaris Pilihan Ahmad Dahlan

Boleh dibilang, Ibrahim adalah pewaris sah kepemimpinan Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan berbasis Islam yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Sebelum wafat pada 23 Februari 1923, sang kiai berpesan agar kepemimpinan Muhammadiyah diserahkan kepada Ibrahim.

Ibrahim awalnya menolak karena ia merasa tidak sanggup mengampu tugas sebesar itu. Terlebih lagi, ia merupakan adik kandung Siti Walidah yang tidak lain adalah istri K.H. Ahmad Dahlan. Artinya, ia adalah ipar Kiai Dahlan. Ibrahim khawatir akan timbul anggapan atau persepsi miring jika ia memimpin Muhammadiyah. Namun, banyak pihak yang mendukungnya menjalankan wasiat Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah. Atas besarnya sokongan tersebut, Ibrahim pun luluh. Dalam sidang tahunan pada Maret 1923, Ibrahim dikukuhkan sebagai voorzitter hoofdbestuur atau Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (H. Soedjak, Riwayat Hidup K.H. Dahlan, 1933:227).

Ibrahim memang menjadi harapan besar bagi masa depan Muhammadiyah, bahkan sejak usianya masih sangat muda. Dilihat dari jejak rekamnya, putra K.H. Fadlil Rachmaningrat, Penghulu Hakim Negeri Kraton Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwana VII, ini dinilai punya bakat dan kemampuan mumpuni sebagai pemimpin. Ketika umurnya baru menginjak 17 tahun, Ibrahim sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ia bahkan menetap di Mekkah antara 7 hingga 8 tahun selanjutnya untuk memperdalam ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam (‎Hery Sucipto, et.al., Tajdid Muhammadiyah: Dari Ahmad Dahlan hingga A. Syafii Maarif, 2005).

Ibrahim pulang ke tanah air pada 1902 lantaran ingin mendampingi ayahnya yang sudah berusia lanjut. Di kampung kelahirannya di Yogyakarta, Kauman, yang dekat dengan lingkungan kraton, Ibrahim berbagi ilmu agama yang didapatnya kepada anak-anak muda setempat dengan membuka forum pengajian setiap hari.

 

Muhammadiyah Berkembang ke Seluruh Negeri

Muhammadiyah di bawah pimpinan K.H. Ibrahim mengalami perkembangan pesat dengan berdirinya banyak cabang di berbagai daerah di Indonesia. Ibrahim memang tidak ingin Muhammadiyah hanya terpusat di Yogyakarta saja, termasuk dalam pelaksanaan kongres, muktamar, atau rapat-rapat penting lainnya. Sejak 1923, kongres besar Muhammadiyah selalu berpindah-pindah lokasi penyelenggaraan. Surabaya, Pekalongan, Solo, Semarang, bahkan Bukittinggi hingga Makassar pernah merasakan menjadi tuan rumah kongres. Tujuannya adalah agar Muhammadiyah semakin dikenal dan kian menyebar luas ke seluruh wilayah Hindia atau Indonesia.

Meskipun berperan sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah yang mempunyai puluhan ribu anggota, Ibrahim tidak lantas memasang gengsi tinggi. Ia justru tidak segan-segan turun ke bawah, memberikan perhatian dan bimbingan langsung kepada kader-kader Muhammadiyah di berbagai daerah. K.H. Ibrahim punya minat besar terhadap angkatan muda dan organisasi sayap perempuan Muhammadiyah. Sang ketua umum selalu siap setiap kali Hizbul Wathan atau Aisyiyah membutuhkan bantuannya (Nur Ahmad & Pramono Tantowi, Muhammadiyah “Digugat”: Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah, 2000:67).

Sebagai pengembangan dua organisasi otonomi Muhammadiyah itu, kepengurusan pusat di bawah komando K.H. Ibrahim membentuk Pemuda Muhammadiyah untuk kaum remaja putra dan Nasyiatul Aisyiyah (NA) untuk kaum remaja putri. Dua organ angkatan muda Muhammadiyah ini masih eksis hingga kini.

 

Gebrakan Sang Pemimpin Besar

Muhammadiyah melakukan berbagai terobosan baru selama masa kepemimpinan Kiai Ibrahim. Pada 1924, misalnya, ia memelopori dibentuknya Fonds Dahlan yaitu lembaga sosial yang bertujuan membiayai sekolah anak-anak kurang mampu.
Hal-hal yang terkesan “remeh” pun tidak luput dari perhatiannya. Ia menyelenggarakan khitanan massal pada 1925, juga membentuk badan perkawinan sebagai wadah untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah (A.R. Fachruddin, Memelihara Ruh Muhammadiyah, 1996). Program yang diberi nama “Anak Panah Muhammadiyah” juga dicetuskan Ibrahim. Melalui program ini, kader-kader muda terbaik Muhammadiyah dikirim ke berbagai wilayah di tanah air, hingga ke pelosok-pelosok, untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Tahun 1927, atas andil K.H. Ibrahim, Muhammadiyah meresmikan dibentuknya Majelis Tarjih, lembaga khusus yang membidangi masalah keagamaan untuk menyatukan seluruh umat Islam. Sedangkan untuk menangani berbagai persoalan ekonomi dan sosial, Muhammadiyah mendirikan Majelis Perekonomian dan Wakaf, juga koperasi Koperasi Adz-Dzakirat.

Dalam kongres di Solo pada 1929, Ibrahim turut merumuskan Uitgeefster My, badan usaha untuk menerbitkan buku-buku bagi sekolah-sekolah milik Muhammadiyah (M. Yunan Yusuf, Ensiklopedi Muhammadiyah, 2005:308). Ia juga mencetuskan diterbitkannya surat kabar harian (daagblad) untuk mendampingi majalah Suara Muhammadiyah yang telah terbit sebelumnya. Sama seperti K.H. Ahmad Dahlan, Ibrahim menjalankan amanat sebagai pemimpin utama Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Berkat kemampuan memimpinnya yang telah teruji, Ibrahim selalu terpilih menjadi ketua umum dalam setiap kongres (muktamar) sampai tahun 1932 di Makassar.

Tanggal 14 Oktober 1932, K.H. Ibrahim meninggal dunia karena sakit (Solichin Salam, Muhammadijah dan Kebangunan Islam di Indonesia, 1965: 135). Ia wafat tanpa meninggalkan harta benda, namun mewariskan pondasi yang lebih kuat tetap tegaknya panji-panji Muhammadiyah yang nyatanya masih berdiri kokoh hingga kini.

 

KH. Hisyam

Periode: 1934 - 1936
Lahir: Yogyakarta, 10 November 1883
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-3; penataan administrasi dan manajemen Persyarikatan, serta pengembangan pendidikan Muhammadiyah
Penghargaan: Ridder Orde van Oranje Nassau dari Pemerintah Kolonial
Meninggal: 20 Mei 1945
click detail

Ia merupakan seorang administratur yang ulung pada masanya, dan juga seorang abdi dalem ulama di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kepemimpinannya dalam Muhammadiyah dikukuhkan Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934, dan dipilih secara berturut-turut dalam 2 kali kongres berikutnya.

Semasa kepemimpinannya, penataan organisasi menjadi perhatian utamanya, sekaligus memperkuat program pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pada periode kepemimpinan Hisyam ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar tiga tahun (volkschool atau sekolah desa) dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana volkschool gubernemen. Setelah itu, dibuka pula vervolgschool Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka bermunculan banyak volkschool dan vervolgschool Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah kolonial Belanda membuka standaardschool, yaitu sekolah dasar enam tahun, Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang sama. Bahkan, Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inlandsche School Met de Qur’an Muhammadiyah untuk menandingi usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Hollands Inlandsche School Met de Bijbel.

Kebijakan K.H. Hisyam dalam memimpin Muhammadiyah saat itu diarahkan pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Ia berpikir bahwa masyarakat yang ingin putra-putrinya mendapatkan pendidikan umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial, karena Muhammadiyah sendiri telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang mempunyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah, bahkan masih dapat pula dipelihara pendidikan agama bagi putra-putri mereka. Walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berat, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan dari pemerintah kolonial saat itu.

Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah, KH. Hisyam bersedia menerima bantuan keuangan dari pemerintah kolonial, walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen pada saat itu. Hal inilah yang menyebabkan KH. Hisyam dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari Taman Siswa dan Syarikat Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif. Namun, KH. Hisyam berpendirian bahwa subsidi pemerintah itu merupakan hasil pajak yang diperas dari rakyat, terutama ummat Islam. Dengan subsidi tersebut, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya untuk membangun kemajuan bagi pendidikan Muhammadiyah yang pada akhirnya juga akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini. Menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah Kristen yang didirikan pemerintah kolonial yang hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda.

Berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang pesat pada periode Hisyam, maka pada akhir tahun 1932, Muhammadiyah sudah memiliki 103 Volkschool, 47 Standaardschool, 69 Hollands Inlandse School (HIS), dan 25 Schakelschool, yaitu sekolah lima tahun yang akan melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat SMP saat ini) bagi murid tamatan vervolgschool atau standaardschool kelas V. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan lembaga pendidikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Katolik, dan sekolah-sekolah Protestan.

Berkat jasa-jasa KH. Hisyam dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van Oranje Nassau dari Pemerintah Kolonial. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia.

 

KH. Mas Mansur

Periode: 1937 - 1941
Lahir: Surabaya 25 Juni 1896
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia masih keturunan keraton Sumenep di Madura atau termasuk golongan bangsawan Astatinggi. Ayahnya merupakan ulama terpandang yang mengampu tugas terhormat sebagai imam tetap sekaligus khatib Masjid Ampel di Surabaya
Pendidikan: Pernah nyantri di Kyai Kholil Bangkalan, kemudian melanjutkan studi di Makkah (4 tahun), Kairo (2 tahun), dan kembali ke Makkah (1 tahun)
Pengalaman Organisasi: Syarikat Islam; Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-4; merepresentasikan aspirasi kaum muda dalam kepemimpinan Muhammadiyah pada masa transisi politik kolonial
Meninggal: Surabaya, 25 April 1946
Penghargaan: Pahlawan Nasional
click detail

Sejak kecil (tahun 1906), ia dikirim ayahnya berguru kepada Kyai Kholil Bangkalan, seorang ulama besar. Setelah Kyai Kholil meninggal, ia dikirim ayahnya berangkat haji dan melanjutkan studi di sama pada tahun 1908. Mansur masih terbilang bocah saat sang ayah, K.H. Mas Achmad Marzoeqi, ingin memberangkatkannya ke Makkah untuk berhaji pada 1908. Ayahanda Mansoer adalah ulama terpandang yang mengampu tugas terhormat sebagai imam tetap sekaligus khatib Masjid Ampel di Surabaya.

Ditilik dari namanya yang disertai embel-embel “mas”, keluarga Mansoer memang cukup lekat dengan status ningrat Jawa. Menurut M. Yunan Yusuf dalam Ensiklopedi Muhammadiyah (2005), ayahanda Mansoer masih keturunan keraton Sumenep di Madura atau termasuk golongan bangsawan Astatinggi (hlm. 223).

Sementara dari ibunya, Raudhah, mengalir darah dari keluarga besar Pesantren Sidoresmo Wonokromo di Surabaya. Mas Mansoer lahir di Surabaya pada 25 Juni 1896. Semasa kecil, ia sudah diajarkan ilmu-ilmu agama, baik dari ayahnya maupun belajar di pesantren milik keluarga ibunya.

Ilmu tentang keislaman yang diperoleh Mansoer bertambah mantap setelah ia dikirim ke Madura pada 1906 ketika umurnya menginjak 10. Dua tahun berselang, Mansoer pulang ke Surabaya, dan sang ayah menghendaki putranya itu untuk pergi haji ke tanah suci sekaligus untuk menetap sementara demi memperdalam ilmu agama.

Seperti diungkap Sutrisno Kutoyo dalam Kyai Haji Mas Mansur (1981), Mansoer yang masih berumur 12 pun berangkat ke tanah suci. Setelah menunaikan haji, ia belajar di Makkah selama 4 tahun sebelum harus pindah karena semakin tidak kondusifnya situasi politik di jazirah Arab kala itu (hlm. 15).

Dari Makkah, Mansoer berniat hijrah ke Kairo dan mengabarkan kepada keluarga di Surabaya lewat surat. Dalam surat balasan, sang ayah menyatakan tidak setuju Mansoer ke Mesir lantaran beranggapan negara di Afrika Utara itu bukan tempat yang baik untuk belajar. Kairo, tulis ayah Mansoer, adalah kota yang hanya cocok untuk pelesiran dan berbuat maksiat. Ia khawatir anaknya bakal terjerumus dalam kehidupan seperti itu.

Namun, Mansoer nekat. Kali ini ia terpaksa tidak menuruti kehendak ayahnya. Ia berangkat ke Mesir dengan menumpang kapal laut dan akhirnya diterima di Fakultas Agama Universitas Al-Azhar. Di Kairo, Mansoer tinggal di asrama mahasiswa Melayu yakni Ruaq Al-Malayu. Mansoer hidup prihatin di Mesir. Lantaran dianggap melanggar perintah ayahnya, ia tidak lagi dikirimi uang untuk membayar kuliah, membeli buku, dan tentunya untuk bertahan hidup. Mansoer sering berkeliling dari masjid ke masjid, membersihkan rumah ibadah itu, hanya agar memperoleh sedikit uang atau makanan. Selain itu, ia rutin berpuasa Senin-Kamis. Hampir setahun lamanya hidup prihatin di negeri orang, Mansoer akhirnya lega. Hati sang ayah mulai terketuk dan mengirimkan uang kepadanya rutin setiap bulan.

 

Ulama Cinta Tanah Air

Ketika Mansoer meninggalkan tanah air pada 1908, bangsa-bangsa di Asia yang sebagian besar masih terjajah sedang giat-giatnya mengobarkan rasa kebangsaan dengan munculnya berbagai macam perhimpunan. Ini berlaku pula di Indonesia, termasuk dengan lahirnya Boedi Oetomo (BO) di Jakarta pada 20 Mei 1908. Mansoer pun langsung menceburkan diri ke ranah pergerakan nasional sepulangnya dari Mesir. Ia bergabung dengan organisasi rakyat terbesar di Indonesia pada dekade kedua abad ke-20 itu, yakni Sarekat Islam (SI) pimpinan Hadji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto.

Kebetulan, Mansoer dan Tjokroaminoto sama-sama orang Surabaya. Tjokroaminoto pun menyambut bergabungnya Mansoer dengan senang hati karena SI kini memperoleh tambahan sumber daya yang mumpuni: seorang anak muda yang cerdas dengan ilmu agama tinggi, lulusan Makkah dan Kairo.

Mansoer sangat antusias bergabung Sarekat Islam. Ia menyaksikan sendiri semangat nasionalisme yang sedang merekah di Timur Tengah, terutama di Mesir. Mansoer ingin menularkan spirit itu kepada umat Islam dan rakyat di tanah air, bahwa, seperti yang juga diserukan Tjokroaminoto, bangsa Indonesia harus terlepas dari belenggu penjajahan.

Di Surabaya, Mansoer dan beberapa tokoh lainnya membentuk Tashwirul Afkar, suatu majelis diskusi di kalangan kaum muda Islam. Aktivitas di Tashwirul Afkar—yang kerap mendiskusikan soal nasionalisme—menjadi bentuk kecintaan Mansoer kepada bangsanya jauh sebelum kemerdekaan RI tercapai. Selain itu, Mansoer juga bergerak bersama Muhammadiyah. Sepulang dari Mesir, ia tak langsung ke Surabaya, melainkan menuju Yogyakarta untuk menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah.

Mansoer memang mengagumi sosok dan pemikiran Ahmad Dahlan yang juga pernah belajar di Makkah. Ternyata sang pencerah adalah sahabat ayahnya. “Waktu itu saya datang kepada beliau dan memperkenalkan diri. Baru saja berkenalan, hati tertarik, baru saja keluar kata lemah lembut dari hati yang ikhlas, hati pun tunduk,” kenangnya saat pertama kali berjumpa dengan Ahmad Dahlan. Kiprah Mansoer di Sarekat Islam maupun Muhammadiyah cukup menjanjikan. Di SI, ia dipercaya sebagai penasihat pengurus besar, sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya macam Haji Agus Salim, Abdul Muis, juga Ahmad Dahlan.

Di Muhammadiyah, Mansoer menapaki jenjang karier dengan mulus. Dari Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, hingga terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dalam kongres di Yogyakarta pada 1937, seperti dikutip dari buku Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional (2008) terbitan Departemen Sosial RI (hlm. 156). Mansoer beserta Ki Bagoes Hadikoesoemo dan tokoh-tokoh muda lainnya menjadi bagian dari gerbong pembaharu dalam kepengurusan Muhammadiyah masa itu yang didominasi generasi tua sepeninggal Ahmad Dahlan yang wafat pada 1923.

 

Wafat dalam Tahanan

Tak lama setelah terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada 1937, Mansoer turut membidani terbentuknya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) bersama para pimpinan organisasi Islam lainnya, termasuk Hasyim Asyari dan Wahab Hasboellah dari Nahdlatul Ulama (NU). Pada periode yang sama pula, Sarekat Islam—yang sejak 1923 menjelma menjadi partai politik—mengalami perpecahan setelah wafatnya Tjokroaminoto pada 1934. Menurut Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional, dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan (2008), lantaran berbeda pandangan dengan orang-orang pusat, Mansoer terpaksa hengkang. Ia kemudian mendukung Soekiman Wirjosandjojo membentuk Partai Islam Indonesia (hlm. 160).

Memasuki masa pendudukan Jepang seiring menyerahnya Belanda pada 1942, pamor K.H. Mas Mansoer semakin melambung. Ia termasuk tokoh nasional yang diperhitungkan pemerintah militer Jepang selain Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara. Mereka inilah yang kemudian dijuluki Empat Serangkai.

Menjelang kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya, K.H. Mas Mansoer terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hingga akhirnya, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Namun, tak lama berselang, Belanda datang lagi dengan membonceng Sekutu dan ingin berkuasa kembali. Mansoer pulang ke Surabaya untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan di tanah kelahirannya, meskipun dalam kondisi sakit.

Tanggal 10 November 1945, pecah pertempuran di Surabaya. Bung Tomo berperan sebagai pengobar semangat arek-arek Surabaya di medan perang, sementara K.H. Mas Mansoer bergerak dari balik layar dan kerap dikunjungi para pejuang yang hendak meminta nasihat. Hingga suatu hari, pasukan Sekutu dan Belanda menyerang Surabaya bagian utara, tempat di mana Mansoer tinggal. Di tengah desingan peluru, Mansoer tetap bertahan di rumahnya. Kondisi raga yang sakit tidak memungkinkannya untuk melawan secara frontal.

Mansoer pun ditangkap dan dibui di penjara Kalisosok. Di balik terali besi, kesehatannya semakin menurun. Pada 25 April 1946, tepat hari ini 73 tahun lalu, K.H. Mas Mansoer mengembuskan napas penghabisan. Sang bapak bangsa, ulama, pejuang, sekaligus negarawan ini wafat sebelum usianya memasuki setengah abad. Pemerintah RI kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

 

Ki Bagus Hadikusumo

Periode: 1937 - 1941
Lahir: Surabaya 25 Juni 1896
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia masih keturunan keraton Sumenep di Madura atau termasuk golongan bangsawan Astatinggi. Ayahnya merupakan ulama terpandang yang mengampu tugas terhormat sebagai imam tetap sekaligus khatib Masjid Ampel di Surabaya
Pendidikan: Pernah nyantri di Kyai Kholil Bangkalan, kemudian melanjutkan studi di Makkah (4 tahun), Kairo (2 tahun), dan kembali ke Makkah (1 tahun)
Pengalaman Organisasi: Syarikat Islam; Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-4; merepresentasikan aspirasi kaum muda dalam kepemimpinan Muhammadiyah pada masa transisi politik kolonial
Meninggal: Surabaya, 25 April 1946
Penghargaan: Pahlawan Nasional
click detail

Mengambil sumber hukum dan hikmah dari Al Qur’an dan As Sunnah sebagai bentuk kembali ke nilai paling mengakar (radikal) dan mendasar (fundamental) merupakan keniscayaan bagi setiap muslim untuk menjadi pemandu dirinya dalam memandang kehidupan dan dunia. Akan tetapi, memegang erat ajaran Islam secara kokoh tidak lantas menjadikan seorang muslim serta merta menjadi fanatik, apalagi sampai melawan narasi kebangsaan dan nasionalisme.

Dalam mengolah sisi akar dan mendasar tersebut, sikap tengahan (moderat) sangat diperlukan agar tidak terjerumus ke dalam sikap yang justru anti kritik (fanatik) dan melampaui batas (ekstrim). Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-5 (1942-1953) sekaligus salah satu dari Founding Father Republik Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo adalah contoh tepat dalam pengertian tersebut.

 

Watak Adil dan Nasionalisme Seorang Santri Muhammadiyah

Satu hal yang lekat dengan sosok Ki Bagus dalam rekam sejarah adalah sikapnya yang adil, konsisten dan terbuka. Latar belakang pengajaran Islam tradisional (salafiyah) pada Ki Bagus tidak lantas membuat dirinya memandang segala hal secara dualitas hitam-putih dan anti kritik kendati sepanjang hidupnya Ki Bagus berjuang memperjuangkan aspirasi pedoman nilai-nilai syari’at ke dalam kehidupan masyarakat. Dua contoh yang mencolok adalah sikap Ki Bagus saat berada di dua badan pemerintahan berbeda, Hindia-Belanda dan Indonesia.

Muhammad Hisyam dalam Caught Between Three Fires, The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942 (2001) menyebutkan bahwa ketika KH Ahmad Dahlan meninggal pada 1923, Ki Bagus menggantikan posisi gurunya tersebut di Dewan Tokoh Agama (Priestraad) Hindia Belanda. Aspirasi yang dibawa oleh Ki Bagus adalah penguatan posisi hukum Islam dan berusaha menaikkan kedudukan hukum Islam di dalam pemerintahan meskipun pada akhirnya Ki Bagus kecewa karena rekomendasi yang dia berikan kepada pemerintah malah tidak diacuhkan.

Pada posisi sebagai anggota perancang Undang Undang Dasar (UUD) beserta Pancasila dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Soekarno, Hatta, Yamin dan lainnya, keteguhan Ki Bagus untuk menuntut kejelasan maksud dan mempertahankan tujuh kata yang menjadi polemik dalam Piagam Jakarta merupakan tolak ukur dalam melihat watak adil, konsisten dan terbuka seorang Ki Bagus Hadikusumo.

Muhammad Hisyam dalam Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara (2011) memandang bahwa Ki Bagus berhasil mengawal negara Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Kaum Kebangsaan dan Kaum Islam di dalam BPUPKI dan PPKI agar Indonesia tidak menjadi negara teokrasi ataupun negara sekuler.

Pada 5 November 2015 Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 116/TK/2015 memutuskan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Ki Bagus Hadikusumo setelah Muhammadiyah mendaftarkan pengajuan pada November 2012. Sembilan belas tahun sebelumnya pada 1993, Ki Bagus juga mendapatkan penghargaan Bintang Maha Putra dari mendiang Presiden Soeharto.

Ketua Tim Pengajuan Gelar, mendiang A.M Fatwa membawakan tiga alasan utama mengapa Ki Bagus Hadikusumo layak mendapatkan gelar pahlawan; Pertama, Ki Bagus merupakan pahlawan perintis kemerdekaan, Kedua, Ki Bagus tercatat sebagai salah satu perumus dasar negara Republik Indonesia, dan Ketiga, Ki Bagus memiliki visi kenegarawanan.

Berhasilnya gelar anugerah kepahlawanan bagi Ki Bagus bukan berarti membuat generasi berikutnya teliti dalam mengkaji sosok Ki Bagus Hadikusumo. Hambatan utama justru datang dari pembaca sejarah yang menafsirkan kekukuhan Ki Bagus dalam mempertahankan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta adalah sebagai upaya untuk mendirikan negara Islam. Menanggapi hal tersebut, cucu Ki Bagus Hadikusumo Gunawan Budiyanto memandang bahwa persepsi tersebut sebagai hal yang menggelitik, demikian ditulis Hendra Kurniawan dalam rubrik Wacana Harian Bernas 13 November 2015.

Gunawan meluruskan bahwa maksud kakeknya mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah sebagai bentuk penekanan pada prinsip agar menjadikan Islam sebagai pedoman etik bagi pemimpin negara tanpa sama sekali ada maksud untuk mendirikan negara Islam. Umat Islam sebagai konstituen mayoritas dalam Republik Indonesia berhak meminta negara menjadikan pemberlakuan hukum Islam sebagai perhatian utama negara, demikian yang dibawa oleh Ki Bagus dalam masa siding BPUPKI hingga PPKI.

Pada Sidang kedua BPUPKI 10-17 Juli 1945, salah satu hal yang menyita perhatian adalah upaya Ki Bagus untuk meminta Ketua Panitia UUD Ir. Soekarno mengubah frasa dalam bagian akhir naskah preambul Pernyataan Kemerdekaan yang berbunyi ”dengan berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk diperjelas menjadi “berdasar kepada Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam” atau dihilangkan sama sekali. Soekarno bergeming untuk menerima usulan Ki Bagus yang disampaikan beberapa kali.

Sambil menggebrak meja, anggota BPUPKI lainnya Abdul Kahar Muzakir mendukung pernyataan Ki Bagus agar potensi mudharat atas kalimat tersebut dipertimbangkan sebaik mungkin. Tujuan Ki Bagus semata demi menjaga rasa keadilan di antara umat beragama dan menjaga persatuan bangsa Indonesia, selain menghindari kesan yang tidak baik dan adanya infiltrasi dari agen-agen musuh meski pada akhirnya, usulan tersebut tidak diterima dan perdebatan diakhiri pada 16 Juli 1945, demikian yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (1995).

Bagaimanapun Ki Bagus tetaplah murid KH Ahmad Dahlan yang ingin memperjuangkan aspirasi hukum Islam di dalam negara sebagaimana yang telah dilakukannya dewan Priestraad Hindia-Belanda, meneruskan perjuangan gurunya. Dirasa tidak ada jalan lain untuk meninggikan kedudukan Hukum Islam, Ki Bagus akhirnya menerima tujuh kata yang pada awalnya tidak disepakatinya tersebut dan berusaha mempertahankannya. Konsekuensi yang tidak diinginkannya justru datang satu hari setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjelang penetapan UUD oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Malam hari setelah proklamasi, proklamator Mohammad Hatta menyatakan bahwa seorang opsir Angkatan Laut Jepang dari armada wilayah timur Indonesia telah menemuinya dan menyampaikan pesan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik berkeberatan dalam pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” demikian dalam Mohammad Hatta: Memoir (1979).

Pernyataan tersebut dianggap menusuk hati orang non-muslim meskipun salah satu anggota Panitia Sembilan yang beragama Kristen, AA Maramis tidak merasa demikian dan mengganggap wajar bagi Indonesia yang 90 persen penduduknya adalah umat Islam. Tidak tanggung-tanggung, ancaman yang diberikan jika pemerintah tidak menghapus kalimat tersebut adalah lepasnya wilayah timur dari Republik Indonesia. Dalam suasana yang genting sehari setelah Kemerdekaan, kunci utama untuk memperbolehkan tujuh kata yang telah disepakati apakah boleh dihapus atau tidak adalah Ki Bagus Hadikusumo.

Soekarno yang telah memutuskan bagian untuk umat Islam dalam tujuh kata Piagam Jakarta itu malu untuk menyatakan berita ini kepada Ki Bagus. Dalam Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun (1982) Kasman Singodimedjo menyatakan bahwa Soekarno mengutus Hatta dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk menemui Ki Bagus yang pada akhirnya pulang dengan tangan kosong, menyusul demikian KH Wahid Hasyim yang bernasib sama. Ki Bagus pada akhirnya luluh setelah Kasman Singodimedjo datang membujuk dalam bahasa Jawa halus dan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pun dihapus. Nur Hidayat Sardini dalam 60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, Kiprah, dan Pemikiran (2016) menulis bahwa AM Fatwa melihat kerelaan Ki Bagus Hadikusumo dalam menghapus tujuh kata penting tersebut sebagai kebesaran hati demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

 

Tauhid yang Murni, Toleransi yang Otentik

Ki Bagus Hadikusumo lahir di Kauman, Yogyakarta pada 11 Rabi’ul Akhir 1308 (24 November 1890) dengan nama Raden Hidayat bin Raden Kaji Lurah Hasyim. Kelak, kecintaan terhadap identitas Jawa membuat Raden Hidayat mengubah namanya yang berasal dari bahasa Arab kepada bahasa Jawa yang dianggapnya lebih membumi dan dekat menjadi Ki Bagus Hadikusumo.

Muhammad Hisyam dalam Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara (2011) menyatakan bahwa Ki Bagus lebih sering memakai pakaian bergaya Jawa daripada memakai pakaian maupun simbol yang biasa dipakai oleh kyai seperti kopyah maupun sorban. Ki Bagus lebih memilih memakai memakai blangkon dan beskap, tetapi dengan kombinasi sarung, dan menulis beberapa buku dalam bahasa Jawa.

Meski hidup dalam lingkungan Islam taat di Kauman dan mendapatkan pendidikan Islam yang ketat, Ki Bagus merupakan sosok seorang muslim moderat yang adil dan pandai dalam memilah urusan akidah dan muamalah. Selain mendapatkan pengajaran Islam dibawah bimbingan ayahnya yang merupakan pejabat urusan agama Islam Kesultanan Yogyakarta, Ki Bagus juga turut menjadi murid pendiri Muhammadiyah Kyai Haji Ahmad Dahlan. Guna memperluas ilmu agama, Ki Bagus menjadi santri di Pesantren Wonokromo yang berada di selatan Yogyakarta, dan kemudian dilanjutkannya di Makkah selama enam cawu.

Dalam belajar ilmu umum, Ki Bagus yang merupakan priyayi tersebut memilih belajar di sekolah dasar bagi warga kelas dua ‘Ongko Loro’ atau Volkschool Gubernemen dengan pengantar bahasa Jawa yang kelak pada masa pendudukan Jepang diubah namanya menjadi Sekolah Rakyat. Tercatat, Ki Bagus menguasai lima bahasa yakni Jawa, Melayu, Belanda, Arab dan Inggris.

Menariknya, meskipun tegas dalam prinsip akidah Tauhid, Ki Bagus mampu membedakan mana masalah pokok yang tidak dapat ditawar dan masalah muamalah yang memiliki ruang untuk dikembangkan. Ki Bagus belajar bahasa Inggris dari seorang tokoh utama Ahmadiyah asal Pakistan di Yogyakarta, Mirza Wali Ahmad Ba’iq, kendati pada sisi yang lain dirinya tegas menolak kewajiban perintah Sei-Kerei pemerintah kolonial Jepang, yaitu membungkuk ke Tenno Haika dan Dewa Matahari setiap pagi.

Dalam usia 32 tahun pada 1922, Ki Bagus menjadi ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah dan selang empat tahun berikutnya menjadi Ketua Majelis Tarjih sekaligus menjadi anggota komisi pengurus utama (hoofdbestuur) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Aktif dalam berbagai organisasi dan menjadi tokoh masyarakat, membuatnya bersama Soekarno dan Hatta pergi ke Tokyo pada Februari 1945 guna melakukan pembicaraan dengan Kaisar Hirohito terkait upaya menuju kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Ki Bagus juga dikenal sebagai salah seorang pendiri Angkatan Perang Sabil (APS) yang dibentuk dalam upaya menghadapi Agresi Militer Belanda I Yogyakarta pada 21 Juli 1947. Angkatan Perang Sabil bermarkas di Masjid Taqwa di Kampung Suranatan dan didukung oleh sejumlah ulama Muhammadiyah, demikian dalam Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri (2013).

Baca Juga:   Islam Berkemajuan

Bagi Muhammadiyah sendiri, jasa utama Ki Bagus adalah menjaga dan mengembangkan Muhammadiyah di masa-masa sulit. Sebagai salah satu tokoh utama MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang dibubarkan oleh pemerintah Jepang, Ki Bagus mengubah tujuan Muhammadiyah agar sesuai dengan misi pemerintah.

Syarifuddin Jurdi dalam Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006 (2010) menyatakan bahwa sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama di Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, Muhammadiyah melalui Ki Bagus Hadikusumo merumuskan tujuan: a) hendak mengajarkan agama Islam serta melatih hidup yang selaras dengan tuntunannya, b) hendak melakukan pekerjaan perbaikan umum, c) hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya.

Pemerintah militer Jepang pun memberi ijin atas berdirinya Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah dapat kembali menyelenggarakan kegiatan dan membangun komunikasi dengan cabang-cabangnya yang telah terhenti selama dua tahun.

Menghadapi tantangan berkembangnya Muhammadiyah, peran utama Ki Bagus Hadikusumo bagi Muhammadiyah adalah merumuskan pokok-pokok pikiran KH Ahmad Dahlan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai pijakan prinsip yang menjiwai dan mengarahkan gerak langkah Muhammadiyah. Perumusan pokok pikiran tersebut begitu penting sebagaimana Haedar Nashir dalam Memahami Ideologi Muhammadiyah (2017) menuliskan tantangan pada masa itu adalah terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriyah dan masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dan telah menjadi lebih kuat.

Ki Bagus menunjukkan bahwa seorang santri, ulama, dan muslim yang mengikut kokoh pada ajaran Islam bukanlah ancaman terhadap keutuhan Bangsa, justru sebaliknya, santri, ulama dan umat muslim adalah sebagai pihak yang rela berkorban dan mengutamakan keutuhan negara dan bangsa.

 

Buya AR. Sutan Mansur

Periode: 1956 - 1959
Lahir: Maninjau, 15 Desember 1895
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Diambil menantu oleh gurunya sendiri, Haji Rasul, sehingga bersaudara ipar dengan Buya HAMKA
Pendidikan: Berguru pada Haji Rasul (ayah Buya HAMKA), ulama Minang yang terkenal
Pengalaman Organisasi: KNIP; Konstituante
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-6; menginspirasi beberapa prinsip ideologis Muhammadiyah
Meninggal: Jakarta, 25 Maret 1985
click detail

Di Muhammadiyah, posisi dan prestasi AR Sutan Mansur termasuk istimewa. Perhatikan sekadar sebagian jejaknya, berikut ini: Pertama, murid sekaligus menantu Dr Karim Amrullah ini dijuluki sebagai Imam Muhammadiyah Sumatera oleh Konsul-Konsul daerah lain di Sumatera. Kedua, ulama yang berkenalan dengan KH Ahmad Dahlan di Pekalongan ini, sukses merintis Muhammadiyah di banyak daerah seperti di Medan, Aceh, Banjarmasin, dan beberapa daerah lain di luar Jawa. Ketiga, ketika Bung Karno diasingkan di Bengkulu pada 1938, kakak ipar Buya Hamka ini menjadi penasihat agamanya. Keempat, Sutan Mansur memiliki ilmu yang luas. Beliau juga punya pengalaman hidup sebagai mujahid dakwah yang panjang. Atas berbagai teladannya, patut kita berguru kepada Sutan Mansur. Terhadap banyak langkah dakwahnya yang cemerlang, layak kita mengikutinya. Untuk itu, berbagai kisahnya yang menggugah penting kita baca. Terkait hal di atas, sekadar menyebut sebagian sumber, sekilas biografi Sutan Mansur ada di Ensiklopedi Muhammadiyah (2015: h. 748-753). Riwayat hidupnya ada juga di Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah (Ramly dan Sucipto, 2010: h.119-131).

 

Tegas dan Berani

Nama lengkapnya Ahmad Rasyid Sutan Mansur. Nama itu sering ditulis AR Sutan Mansur. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 15 Desember 1895. Orangtuanya, pasangan Abdul Somad Al-Kusaij dan Siti Abbasiyah, tokoh dan guru agama di kampung Ai Angek (Air Hangat), Maninjau. Bahkan, si ayah tergolong ulama terkenal di daerah itu.

Awal sekali Sutan Mansur memeroleh pendidikan agama dari kedua orangtuanya. Kemudian, untuk pengetahuan umum dia belajar di Inlandshe School (IS) pada 1902-1909. Setamat dari IS, Sutan Mansur berkesempatan mendapat beasiswa dan jaminan pangkat guru setelah lulus sekolah di Kweekschool. Lembaga yang disebut terakhir adalah Sekolah Guru, juga biasa disebut Sekolah Raja dan terletak di Bukittinggi. Peluang itu ditolak oleh Sutan Mansur. Hal ini karena dia lebih suka memelajari agama. Kecuali itu, dia pun punya sikap anti-penjajah. Baginya, penjajahan sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Juga, penjajah sering mempersempit syiar Islam. Sikapnya yang kritis ini, terlihat sejak dia belia.

Pada 1928 dia berada di barisan depan dalam menentang pemerintah Belanda yang menjalankan peraturan Guru Ordonansi. Lewat peraturan itu, guru-guru agama Islam dilarang mengajar sebelum mendapat surat izin mengajar dari Pemerintah Belanda. Dalam pandangan Sutan Mansur, peraturan itu akan melenyapkan kebebasan mensyiarkan Islam. Tak hanya itu, lewat peraturan itu pemerintah Belanda hanya akan memakai ulama-ulama atau guru-guru yang tidak mempunyai pendirian hidup yang teguh.

Ketegasan sikap dan keberanian juga diperlihatkan Sutan Mansur saat penjajah berganti. Kala itu, Jepang berusaha agar murid-murid tidak berpuasa dan bermaksud menghalangi pelaksanaan shalat. Cara yang dipilih Jepang, dengan mengadakan pertemuan di waktu menjelang Maghrib.

 

Lincah Bergerak

Dalam riwayat kependidikannya, Sutan Mansur pernah belajar kepada Dr Abdul Karim Amrullah—yang kerap disapa Haji Rasul. Seorang pembaharu Islam di Minangkabau. Di bawah bimbingan ayah Hamka itu, pada 1910-1917 Sutan Mansur belajar al-Quran, tafsir, hadis, tauhid, bahasa Arab, kalam, mantik, tarikh, tasawuf, dan lain-lain.

Pada 1917 Sutan Mansur diambil menantu oleh gurunya. Oleh Dr Karim Amrullah, Sutan Mansur dinikahkan dengan Fatimah, putri sulungnya. Lalu, pada 1918-1919, dia dikirim oleh sang guru ke Kuala Simpang, Aceh untuk mengajar. Setelah dua tahun, dia kembali ke Maninjau. Sutan Mansur punya keinginan besar menambah ilmu ke Al-Azhar, Mesir. Sayang, situasi politik di dalam negeri Mesir tak kondusif. Pemerintah kolonial Belanda tak mengizinkan Sutan Mansur berangkat.

Selanjutnya, Sutan Mansur ke Pekalongan. Di sana, dia berdagang dan menjadi guru agama. Muridnya, para perantau dari Sumatera dan kaum Muslimin lainnya. Di Pekalongan, Sutan Mansur berkenalan dan aktif berinteraksi dengan KH Ahmad Dahlan yang sering datang bertabligh. Dia tertarik dengan Muhammadiyah yang dikenalkan Ahmad Dahlan karena ide yang dikembangkannya sama dengan ide gerakan pembaharuan di Sumatera Barat.

Ide itu, intinya, agar umat Islam kembali kepada ajaran tauhid sesuai ajaran Rasulullah Saw. Caranya, dengan membersihkan agama dari pengaruh adat dan tradisi yang terbukti telah membuat umat Islam terbelakang dan tertinggal. Pendek kata, ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai teladan Muhammad SAW.

Dari interaksi itu, Sutan Mansur lalu bergabung dengan Muhammadiyah pada 1922. Sebagai siasat, pada awalnya dipakailah Nurul Islam sebagai nama perkumpulan. Pada 1923, Sutan Mansur menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Pekalongan, setelah ketua pertamanya mengundurkan diri karena tidak tahan menerima serangan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan Muhammadiyah.

Saat Sutan Mansur di Pekalongan ada fragmen lain yang menarik. Hamka, sang adik ipar, pada sekitar 1924 datang. Tujuannya, silaturrahim dan belajar agama. Di kota itu Hamka diperkenalkan dengan banyak tokoh Islam sekaligus pergerakan, antara lain dengan Mohammad Roem. Hamka kembali ke Padang Panjang pada 1925.

Ketika terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dengan orang-orang komunis di Minangkabau pada akhir 1925, Sutan Mansur diutus Pengurus Besar (PB)—kini Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memimpin dan menata Muhammadiyah yang mulai tumbuh di Minangkabau. Berkat gaya kepemimpinannya yang luwes—terutama terhadap para pemangku adat dan tokoh setempat—Muhammadiyah dapat diterima dengan baik. Akibatnya, Muhammadiyah berkembang pesat. Bersama Fakhruddin dan Hamka, pada 1927 Sutan Mansur melakukan tabligh dan mengembangkan Muhammadiyah di Medan dan Aceh. Lewat pendekatannya yang luwes ke pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di daerah setempat, Muhammadiyah dapat didirikan di Kotaraja, Sigli, dan Lhokseumawe. Berikutnya, pada sekitar 1929, Sutan Mansur pun berhasil mendirikan Muhammadiyah di Banjarmasin dan beberapa daerah lain di Kalimantan.

 

Berbagai Peran

Muktamar Muhammadiyah di Minangkabau yang berlangsung 14-26 Maret 1930, memutuskan bahwa di setiap karesidenan harus ada wakil PB Muhammadiyah yang dinamakan Konsul Muhammadiyah. Terkait itu, pada 1930 Sutan Mansur dikukuhkan sebagai Konsul Muhammadiyah Daerah Minangkabau, Tapanuli, dan Riau. Posisi itu dijabatnya hingga 1944. Bahkan, sejak masuknya Jepang, Sutan Mansur diangkat oleh PP Muhammadiyah menjadi Konsul Besar Muhammadiyah untuk seluruh Sumatera akibat terputusnya hubungan Sumatera dan Jawa.

Sebagai Konsul Besar Muhammadiyah, Sutan Mansur membuka dan memimpin Kulliyah al-Muballighin Muhammadiyah di Padang Panjang, tempat membina muballigh tingkat atas. Di sini, dididik dan digembleng kader Muhammadiyah dan kader Islam yang bertugas menyebarluaskan Muhammadiyah dan ajaran Islam di Minangkabau dan daerah-daerah sekitar. Kelak, muballigh-muballigh ini akan memainkan peran penting bersama-sama pemimpin dari Yogyakarta dalam menggerakkan Muhammadiyah. Atas perannya yang besar, Sutan Mansur dijuluki sebagai Imam Muhammadiyah Sumatera oleh Konsul-Konsul daerah lain di Sumatera.

Ketika Bung Karno diasingkan ke Bengkulu pada 1938, Sutan Mansur menjadi penasihat agamanya. Lalu, pada masa pendudukan Jepang, dia diangkat menjadi anggota dari semacam DPR mewakili Sumatera Barat. Pada 1947—1949, oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sutan Mansur diangkat menjadi Imam atau Guru Agama Islam untuk Tentara Nasional Indonesia Komandemen Sumatera berkedudukan di Bukittinggi dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1950, Sutan Mansur diminta menjadi Penasihat TNI Angkatan Darat dan harus berkantor di Markas Besar Angkatan Darat. Namun, permintaan itu dia tolak karena Sutan Mansur harus berkeliling ke semua daerah di Sumatera untuk bertabligh sebagai pemuka Muhammadiyah. Pada 1952, Presiden Soekarno memintanya lagi menjadi penasihat Presiden dengan syarat harus pindah dari Bukittinggi ke Jakarta. Permintaan itu juga ditolaknya. Sutan Mansur hanya bersedia menjadi penasihat tidak resmi sehingga tidak harus pindah ke Jakarta.

 

Capaian Prestasi

Sutan Mansur terpilih sebagai Ketua PB Muhammadiyah dalam dua kali periode. Muktamar Muhammadiyah di Purwokerto pada 1953 mengukuhkannya sebagai Ketua PB Muhammadiyah periode 1953-1956. Untuk itu, dia harus pindah ke Yogyakarta. Di Muktamar Muhammadiyah pada 1956 di Palembang dia terpilih lagi menjadi Ketua PB Muhammadiyah periode 1956-1959.

Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan. Untuk itu, ia memasyarakatkan dua hal. Pertama, merebut khasyyah (takut pada kemurkaan Allah), merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, dan mewujudkan akhlak tauhid. Kedua, mengusahakan buq’ah mubarakah (tempat yang diberkati) di tempat masing-masing, mengupayakan shalat jamaah pada awal setiap waktu, mendidik anak-anak beribadah dan mengaji al-Quran, mengaji Al-Quran untuk mengharap rahmat, melatih puasa sunnah Senin dan Kamis. Juga melatih puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulan Islam seperti yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tetap menghidupkan takwa. Selain itu, juga diupayakan hubungan silaturrahim atau kontak-kontak yang lebih luas antara pemimpin dan anggota di semua tingkatan.

Saat Sutan Mansur memimpin pada 1956-1959, Muhammadiyah berhasil merumuskan Khittah Muhammadiyah. Khittah—tujuh poin—itu populer sebagai Khittah Palembang. Di butir (5), misalnya, disebutkan; Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader.

Ahmad Rasyid Sutan Mansur wafat pada 25 Maret 1985, dalam usia 90 tahun. Banyak yang bisa dikenang atas pribadinya. Almarhum dikenal berwawasan luas dan ketokohannya juga diakui oleh kalangan di luar Muhammadiyah. Predikatnya banyak: ulama, dai, pendidik, dan pejuang kemerdekaan. Buya Hamka menyebut Sutan Mansur sebagai seorang ideolog Muhammadiyah.

 

KH. Yunus Anis

Periode: 1959 - 1962
Lahir: Yogyakarta, 3 Mei 1903
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama.
Pendidikan: Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta; Sekolah Al-Atas dan Sekolah Al-Irsyad, Batavia (Jakarta), bimbingan Syekh Ahmad Syurkati
Pengalaman Organisasi: Hizbul Wathan; DPR-GR; dinas militer sebagai imam tentara
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-7; penataan manajemen organisasi
Meninggal: 1979
click detail

Dalam sejarahnya, Muhammadiyah pernah memiliki seorang kader yang tidak hanya berperan di ranah sipil, melainkan juga militer. Dialah KH Muhammad Yunus Anis. Seperti diungkapkan M Yunan Yusuf dalam Ensiklopedi Muhammadiyah, pria yang lahir pada 3 Mei 1903 itu merupakan anak sulung dari sembilan bersaudara. Ayahnya bernama Haji Muhammad Anis, seorang tokoh Muslim sekaligus abdi dalem Keraton Yogyakarta. Ibundanya adalah Siti Saudah.

Lahir di Kampung Kauman Yogyakarta, sejak kecil Muhammad Yunus memeroleh pendidikan agama Islam yang intens di rumah. Ayahnya sangat menekankan agar anak-anak disiplin mengaji Alquran dan mengamalkan akhlak yang baik. Pendidikan dasarnya diawali di Sekolah Rakjat Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, dia hijrah ke Batavia (Jakarta) untuk mengikuti pelajaran di Sekolah al-Atas dan Sekolah al-Irsyad. Yang terakhir itu dipimpin Syekh Ahmad Muhammad Soorkati al-Ansari. Pada masa itu, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan bersahabat erat dengan tokoh pendidikan nasional yang lahir di Sudan tersebut.

Lulus dari al-Irsyad, Muhammad Yunus semakin mantap mewujudkan cita-citanya sebagai mubaligh, terutama melalui jalur Muhammadiyah. Dia tercatat sebagai dai yang aktif terjun ke daerah-daerah Nusantara. Dia selalu menjunjung tinggi kedisiplinan, sehingga mendukung kesuksesan dakwah. Terbukti, sejumlah cabang Muhammadiyah berdiri di berbagai daerah antara lain berkat kerja kerasnya dan rekan-rekan sesama dai.

 

Mulai Aktif di Muhammadiyah

Pada periode 1924-1926, Muhammad Yunus dipercaya sebagai pengurus cabang Muhammadiyah di Batavia. Pada masa itulah kepiawaiannya dikenal luas. Orang-orang menyebutnya sebagai organisator yang ulung, khususnya dalam bidang penyusunan administrasi. Reputasinya tersebut mengangkatnya naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pada kurun tahun 1934-1936, Muhammad Yunus terpilih menjadi sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jabatan yang sama diembannya pada periode kedua, yakni 1953-1958.

Masa-masa ini dapat dikatakan sebagai awal ketokohannya di tingkat nasional. Masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, merasakan betul kerja nyatanya. Dari perilakunya sehari-hari, tampak bahwa dia bukan “orang biasa”. Tutur katanya dan akhlak budinya mencerminkan kehormatan seorang bangsawan yang memahami kultur Jawa. Dan memang demikianlah adanya.

Melalui surat kekancingan Swandana Tepas Dwara Putera Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 1961, terungkap bahwa Muhammad Yunus berasal dari kalangan ningrat. Fakta lainnya, dia juga merupakan keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya V. Karena itu, pria kelahiran Kampung Kauman itu sebenarnya pantas menyandang gelar “Raden”.

 

Masuk Dunia Militer

Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 mengubah tatanan masyarakat. Rakyat bahu-membahu dengan para pemimpin dan tentara untuk mempertahankan keutuhan negeri yang usianya baru seumur jagung itu. Setelah melalui perjuangan fisik dan serangkaian diplomasi internasional, Indonesia pun diakui kedaulatannya oleh Belanda, meskipun masih berbentuk negara serikat. Barulah pada 17 Agustus 1950, khususnya berkat Mosi Integral Natsir, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) benar-benar kukuh.

Pada 1954, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengangkat KH Muhammad Yunus Anis selaku Kepala Pusat Rohani (Pusroh) Angkatan Darat RI. Pengangkatan ini tentunya bukan tanpa alasan. Di zaman pendudukan Jepang, sekretaris PP Muhammadiyah itu pernah bergabung dalam struktur Pembela Tanah Air (PETA). Sejak saat itu, namanya kian masyhur di tengah kalangan militer Indonesia.

Saat menjadi Kapusroh TNI-AD, KH Muhammad Yunus berusia 51 tahun. Dia menjadi akrab dengan sebutan Imam Tentara. Sapaan itu memang lazim disematkan untuk tokoh-tokoh yang memimpin Pusroh militer. Dalam menjalankan tugasnya, dia selalu memberikan bimbingan mental keislaman dan kebangsaan kepada seluruh prajurit. Tujuannya jelas: menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air sekaligus nilai-nilai ajaran Islam. Ulama asal Yogya tersebut dekat sekali dengan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) kala itu, Jenderal Abdul Haris Nasution. Keduanya memiliki kesamaan pandangan dalam banyak soal, meskipun ada pula perbedaan di sana-sini.

Namanya semakin bersinar di lingkungan organisasi. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta, KH Muhammad Yunus terpilih sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 1959-1962. Dalam muktamar itu, dia mengemukakan gagasan tentang “Kepribadian Muhammadiyah.” Perumusannya kemudian digarap melalui sebuah tim ahli yang dipimpin KH Faqih Usman. Barulah pada muktamar berikutnya, gagasan itu tampil lebih sistematis. Momentumnya bertepatan dengan setengah abad berdirinya Muhammadiyah.

 

Bersuara di Parlemen

Dinamika Muhammadiyah tidak lepas dari konteks nasional. Sejak pemberlakuan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno cenderung tampil otoriter. Kehidupan demokrasi seakan-akan kehabisan oksigen. Sementara itu, Partai Komunisme Indonesia (PKI) kian mendapatkan tempat di dekat Bung Karno. Memasuki dasawarsa 1960-an, awan gelap menyelimuti demokrasi di Indonesia. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibubarkan secara paksa oleh Presiden Sukarno pada 13 September 1960.

Praktis, sejak saat itu, tidak ada lagi wadah aspirasi politik mayoritas umat Islam. DPR pun telah dikuasai kepentingan rezim. Bahkan, pada 1963 MPR-S menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Suatu keputusan yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang sehat. Di tengah situasi demikian, KH Muhammad Yunus mendapatkan dorongan dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Sukarno. Rezim politik saat itu ingin agar dirinya duduk sebagai anggota DPR-Gotong Royong (GR). Komposisi parlemen itu, sayangnya, disusun sendiri oleh Sukarno—bukan melalui pemilihan umum yang demokratis.

Karena menerima tawaran itu, banyak kritik dialamatkan kepadanya. Namun, Kiai Muhammad Yunus secara terbuka menegaskan, tindakannya itu semata-mata demi kepentingan jangka panjang, yakni membawa aspirasi umat Islam. Dia menilai, jangan sampai suara-suara kaum Muslimin pupus sama sekali, walaupun parlemen saat itu sedang dihegemoni penguasa. Bersuaralah, walaupun kekuasaan berupaya melakukan homogenisasi.

Akhirnya, rezim Presiden Sukarno jatuh di tengah jalan. Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan politik sekaligus. Peristiwa G30S menjadi pemicu telak runtuhnya kewibawaan Orde Lama di hadapan rakyat. Banyak yang menilai, Bung Karno saat itu terlalu dekat dengan komunisme, padahal ideologi itu bertentangan dengan Pancasila.

 

KH. Ahmad Badawi

Periode: 1962 - 1965
Lahir: Yogyakarta, 5 Februari 1902
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama.
Pendidikan: Pernah nyantri di beberapa pesantren di Jawa
Pengalaman Organisasi: Angkatan Perang Sabil, Masyumi
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-8; memimpin Muhammadiyah dari serangan kelompok Komunis pada masa transisi politik Orde Lama
Meninggal: Yogyakarta, 25 April 1969
click detail

Dalam keluarga Badawi sangat kental ditanam­kan nilai-nilai agama. Hal ini sangat mempengaruhi perilaku hidup dan etika kesehariannya. Diantara saudara-saudaranya, Badawi memiliki kelebihan, yaitu senang berorganisasi. Hobinya ini menjadi ciri khusus baginya yang tumbuh sedari masih remaja, yaitu ketika ia masih menempuh pendi­dikan. Sejak masih belajar mengaji di pondok-pondok pesantren, dia sering membuat kelompok belajar/organisasi yang mendukung kelancaran proses mengajinya.

Usia kanak-kanaknya dilalui dengan belajar mengaji pada ayahnya sendiri. Pada tahun 1908-1913 menjadi santri di Pondok Pesantren Lerab Karanganyar, untuk belajar tentang nahwu dan sharaf. Pada tahun 1913-1915 ia belajar kepada K.H. Dimyati di Pondok Pesantren Termas, Pacitan. Di pesantren ini, ia dikenal sebagai santri yang pintar berbahasa Arab (nahwu dan sharaf) yang telah didapat di Pondok Lerab. Pada tahun 1915-1920 Ahmad Badawi mondok di Pesantren Besuk, Wangkal Pasuruan. Badawi mengakhiri pencarian ilmu agama di Pesantren Kauman dan Pesantren Pandean di Semarang pada tahun 1920-1921. Pendidikan formalnya hanya didapatkan di Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta, yang belakangan berubah menjadi Standaarschool dan kemudian menjadi SD Muhammadiyah.

Tumbuhnya organisasi-organisasi kebangsaan ketika usia Badawi masih remaja membuatnya harus pandai-pandai untuk menentukan pilihan aktivitas organisasi. Masing-masing organisasi berupaya menggalang anggota-anggotanya dengan berbagai macam cara, dengan tujuan untuk bersatu mengusir pemerintah kolonial Belanda, dengan berbagai variasi sesuai dengan misi dan visi organisasinya.

Keinginan Badawi untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah dipelajarinya dari berbagai pesantren akhirnya mengantarkannya pada Muhammadiyah sebagai pilihannya dalam beraktivitas. Hal ini dilatarbelakangi oleh misi, visi, dan orientasi Muhammadiyah selaras dengan cita-cita Badawi. Keberadaannya di Muhammadiyah lebih diperjelas dengan tercatatnya ia di buku Anggota Muhammadiyah nomor 8.543 pada tanggal 25 September 1927. Keanggotaan ini diperbarui pada zaman Jepang sehingga ia ditempatkan pada nomor 2 tertanggal 15 Februari 1944 (Jusuf Anis, t.t., p. 25).

Pada masa perjuangan, Badawi pernah memasuki Angkatan Perang Sabil (APS). Ia turut beroperasi di Sanden Bantul, Tegallayang, Bleberan, dan Kecabean Kulon Progo. Pada tahun 1947-1949, Badawi menjadi Imam III APS bersama dengan K.H. Mahfudz sebagai Imam I dan KRH. Hadjid selaku Imam II untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia juga menjadi anggota Laskar Rakyat Mataram atas instruksi dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, serta bergabung di Batalyon Pati dan Resimen Wiroto, MPP Gedongan.

Pada tahun 1950, Badawi dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro Masyumi di Yogyakarta. Di partai ini, ia tidak banyak perannya, karena partai ini kemudian membubarkan diri.

Semenjak berkiprah di Muhammadiyah, ia lebih leluasa mengembangkan potensi dirinya untuk bertabligh. Keinginan ini dijalankan melalui kegiatan sebagai guru di sekolah (madrasah) dan melalui kegiatan dakwah lewat pengajian dan pembekalan ke-Muhammadiyah-an. Prestasi di bidang tabligh telah mengantarkan Badawi untuk dipercaya menjadi Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1933. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga diserahi amanat untuk menjadi Kepala Madrasah Za’imat (yang kemudian digabung dengan Madrasah Mualimat pada tahun 1942). Di Madrasah Mualimat ia mempunyai obsesi untuk memberdayakan potensi wanita, sehingga mereka akan bisa menjadi muballighat yang handal di daerahnya.

Semenjak itu, keberadaan Badawi tidak diragukan lagi. Di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Badawi selalu terpilih dan ditetapkan menjadi Wakil Ketua. Pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Badawi terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1965, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung terpilih lagi menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965-1968.

Citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Badawi memang sedang tersudut, karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh PKI, bahwa Muhammadiyah dituduh anti-Pancasila, anti-NASAKOM, dan pewaris DI/TII. Muhammadiyah pada saat itu berhadapan dengan adanya banyak tekanan politik masa Orde Lama.

Menghadapi realitas politik seperti itu, Muhammadiyah akhirnya dipaksa berhadapan dengan urusan-urusan politik praktis. Muham­madiyah sendiri kurang leluasa dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem politik yang dibangun Orde Lama. Akhirnya, Muhammadiyah mengambil kebijakan politik untuk turut serta terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan. Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa Muham­madiyah hanya mampu mengerem laju pengaruh komunis di masa Orde Lama yang kurang mengedepankan nilai agama dan moralitas bangsa.

Kebijakan Muhammadiyah seperti itu akhirnya membawa kedekatan Badawi dengan Presiden Soekarno. Semenjak 1963, Badawi diangkat menjadi Penasehat Pribadi Presiden di bidang agama. Perlu diperhatikan bahwa kedekatan Badawi dengan Soekarno bukan untuk mencari muka Muhammadiyah di mata Presiden. KHA. Badawi sangat bijak dan pintar dalam melobi Presiden dengan nuansa agamis. KHA. Badawi tidak menjilat atau menjadi antek Soekarno, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lain. Ia memiliki prinsip agama yang kuat, sehingga Muhammadiyah mengamanatkan kepadanya untuk mendekati Soekarno. Kedekatan ini juga dirasakan oleh Soekarno, bahwa dirinya sangat memerlukan nasehat-nasehat agama. Oleh karenanya, bila KHA. Badawi memberikan masukan-masukan yang disampaikan secara bijak, Soekarno sangat memperhatikannya. Bahkan para menterinya pun diminta turut memperhatikan fatwa Kiai Badawi.

Bagi Muhammadiyah, keadaan ini sangat menguntungkan. Fitnahan terhadap Muhammadiyah yang terus jalan harus diimbangi dengan upaya mengikisnya. Soekarno sendiri sadar bahwa Muhammadiyah pada masa itu senafas dan seirama dengan Masyumi, namun ia tetap membutuhkan kehadiran Muhammadiyah. Bahkan Soekarno sepertinya semakin menyukainya untuk balance of power policy (PP. Muhammadiyah, t.t., halaman 6). Iktikad baik Soekarno ini menunjukkan bahwa dirinya sangat memerlukan kehadiran Muham­madiyah untuk mengimbangi keberadaan PNI, NU, dan PKI yang dirasanya lebih dekat.

Nasehat-nasehat politik yang diberikan Badawi sangat berbobot dipandang dari kacamata Islam. Secara relatif KHA. Badawi bisa mengendalikan Presiden Soekarno agar tidak terseret terlalu jauh oleh pengaruh komunis yang menggerogoti­nya. Siraman rohani kepada Soekarno disampaikan oleh Kiai Badawi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Di mana ada kesempatan, Kiai Badawi memberikan nasehatnya kepada Presiden.

Pada tahun 1968, dalam masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Badawi diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Di DPA itu, ia memberikan nasehat kepada Presiden Soeharto di bidang agama Islam. Namun, KHA. Badawi sebenarnya hanya sedikit memberikan nasehatnya pada pemerintahan awal Orde Baru itu. Hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah melemah. Penyakit yang disandangnya kurang memungkinkan fisiknya yang sudah tua untuk turut berkiprah lebih banyak dalam memberikan sumbangsihnya kepada negara dan bangsa.

Sebagai seorang pemimpin, Badawi juga produktif sebagai penulis. Karya-karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain ialah Pengadjian Rakjat, Kitab Nukilan Sju’abul-Imam (bahasa Jawa), Kitab Nikah (huruf Pegon dan berbahasa Jawa), Kitab Parail (huruf Latin berbahasa Jawa), Kitab Manasik Hadji (bahasa Jawa), Miah Hadits (bahasa Arab), Mudzakkirat fi Tasji’il Islam (bahasa Arab), Qawaidul-Chams (bahasa Arab), Menghadapi Orla (Bahasa Indonesia), dan Djadwal Waktu Shalat untuk Selama-lamanja (H.M. Jusuf Anis, tt: 27).

KHA. Badawi meninggal hari Jum’at 25 April 1969 pukul 09.45 di Rumah Sakit PKU Muham­madiyah Yogyakarta. Usaha para dokter tidak bisa menghadang takdir Allah yang telah ditentukan atasnya. Di saat meninggal, KHA. Badawi masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dari tahun 1968. Sedang di Muhammadiyah beliau ditempatkan sebagai Penasehat PP. Muhammadiyah periode 1969-1971 berdasar hasil Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta.

 

KH. Faqih Usman

Periode: 1968 - 1971
Lahir: Gresik, 2 Maret 1904
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia masih keturunan keraton Sumenep di Madura atau termasuk golongan bangsawan Astatinggi. Ayahnya merupakan ulama terpandang yang mengampu tugas terhormat sebagai imam tetap sekaligus khatib Masjid Ampel di Surabaya
Pendidikan: Pernah nyantri di beberapa pesantren di Jawa
Pengalaman Organisasi: Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI); Masyumi; Menteri Agama RI
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-9; mengintroduksi beberapa prinsip ideologis Muhammadiyah
Meninggal: 3 Oktober 1968
click detail

Kyai Haji Faqih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri sederhana dan taat beribadah. Faqih Usman merupakan anak keempat dalam keluarga yanga gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum.

Masa kecilnya dilalui dengan belajar membaca al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Menginjak usia remaja ia belajar di pondok pesantren di Gresik tahun 1914-1918. Kemudian, antara tahun 1918-1924 dia menimba ilmu pengetahuan di pondok pesantren di luar daerah Gresik. Dengan demikian, ia juga banyak mengua­sai buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional, karena penguasaannya dalam bahasa Arab. Dia juga terbiasa membaca surat kabar dan majalah berbahasa Arab, terutama dari Mesir yang berisi tentang pergerakan kemer­dekaan. Apalagi, pada penghujung abad 19 dan awal abad 20 itu di dunia Islam pada umumnya sedang terjadi gerakan kebangkitan.

Faqih Usman dikenal memiliki etos enter­preneurship yang kuat. Kegiatan bisnis yang dilakukannya cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Bahkan, dia juga diangkat sebagai Ketua Persekutuan Dagang Sekawan Se-Daerah Gresik.

Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925, ketika ia diangkat sebagai Ketua Group Muhammadiyah Gresik, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu Cabang Muhammadiyah di Wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, karena kepiawaiannya sebagai ulama-cendekiawan, ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur periode 1932-1936 yang berkedudukan di Surabaya. Ketika Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, ia menggantikan kedudukan Mas Mansur sebagai Konsul Muhammadiyah Jawa Timur pada tahun 1936. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dia diangkat dan duduk dalam susunan kepengurusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan seterusnya selalu terpilih sebagai salah seorang staf Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menjelang meninggalnya, beliau dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta untuk periode 1968-1971. Namun, jabatan itu sempat diemban hanya beberapa hari saja, karena ia segera dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada tanggal 3 Oktober 1968. Selanjutnya kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh Abdul Rozak Fachruddin yang masih sangat muda.

Faqih Usman banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengem­bangan Muhammadiyah. Dia pernah memimpin majalah Bintang Islam sebagai media cetak Muhammadiyah Jawa Timur. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulan­nya, sehingga iapun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat, seperti Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937.

Pada tahun 1940-1942, dia menjadi anggota Dewan Kota Surabaya. Pada tahun 1945 dia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Ketua Komite Nasional Surabaya. Pada tahun 1959, dia menerbitkan majalah Panji Masyarakat (Panjimas) bersama-sama dengan Buya Hamka, Joesoef Abdullah Poear, dan Joesoef Ahmad. Majalah ini memiliki ikatan yang erat dengan Muhammadiyah. Dia juga ikut andil dalam Partai Masyumi sejak didirikannya pada tanggal 7 Nopember 1945 dalam Muktamar Ummat Islam di Yogyakarta. Dia duduk sebagai salah seorang Pengurus Besar Masyumi, dan pada tahun 1952 duduk sebagai Ketua II sampai dengan tahun 1960, yaitu pada saat Masyumi dibubarkan.

Pembubaran Masyumi pada masa rezim Soekarno menancapkan luka yang mendalam bagi para tokoh ummat Islam saat itu, sehingga ketika rezim itu tumbang digantikan oleh rezim Orde Baru, maka Faqih Usman bersama dengan Hasan Basri (mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia) dan Anwar Haryono (mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru. Nota politik ini kemudian dikenal dengan Nota K.H. Faqih Usman, yang isinya permintaan agar Pemerintah RI Orde Baru mau merehabilitasi Masyumi dari partai terlarang.

Faqih Usman banyak terlibat dalam aktivitas politik di negeri ini. Dia pernah dipercaya Pemerintah RI untuk memimpin Departemen Agama pada masa Kabinet Halim Perdanakusumah sejak 21 Januari 1950 sampai 6 September 1950. Pada tahun 1951 ia ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama Pusat. Situasi politik di tanah air yang tidak stabil saat itu menyebabkan susunan kabinet pun jatuh bangun. Ia dipercaya kembali sebagai Menteri Agama pada masa Kabinet Wilopo sejak 3 April l952 sampai 1 Agustus 1953. Fenomena terpilihnya Faqih Usman sebagai Menteri Agama yang kedua kalinya sempat menimbulkan konflik politik antara Masyumi dan Nahdhatul Ulama. K.H. Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan representasi kubu NU menuntut agar jabatan Menteri Agama diberikan kepada unsur NU. Namun, setelah diadakan pemungutan suara, ternyata Faqih Usman (representasi Masyumi) yang terpilih. Hal ini mempengaruhi peta politik Islam di tanah air, karena akhirnya justru mempercepat proses pemisahan Nahdhatul Ulama (NU) dari Masyumi.

Selepas dari jabatan Menteri Agama RI, ia masih tetap duduk sebagai anggota aktif Konstituate, di samping jabatannya sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Departeman Agama sejak tahun l954. Sebagai salah seorang tokoh Masyumi, dia juga terlibat aktif dalam resolusi konflik politik dalam negeri. Hal itu terlihat menjelang meletusnya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Utara. Bersama dengan Mohammad Roem, dia berusaha menjadi mediator untuk mendamaikan konflik antara PRRI dengan pemerintah pusat saat itu. Ia berusaha menemui rekan-rekannya di Masyumi yang terlibat dalam kegiatan PRRI tersebut, seperti Muhammad Natsir, Boerhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara untuk mendialogkan persoalan yang semakin menajam menjadi perang saudara tersebut. Upaya ini tidak membawa hasil yang memuaskan, bahkan bisa dianggap gagal. Dalam keputusasaan tersebut, akhirnya Fakih Usman kembali ke Muhammadiyah yang menjadi basis aktivitas kemasyarakatannya.

Sebagai salah seorang Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada kepengurusan KHA. Badawi yang pertama (1962-1965), KH Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan Kepribadian Muham­madiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah.

 

KH. AR. Fachruddin

Periode: 1971 - 1985
Lahir: Yogyakarta, 14 Februari 1915
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga Jawa yang taat beragama. Ayahnya merupakan lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman
Pendidikan: Pernah nyantri di beberapa pesantren, dan bersekolah formal di sekolah-sekolah Muhammadiyah
Pengalaman Organisasi: Pemuda Muhammadiyah
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-10; merepresentasikan pendekatan dakwah Muhammadiyah yang sejuk di tengah masyarakat
Meninggal: Solo, Jawa Tengah, 17 Maret 1995
click detail

Pak AR demikian nama panggilan akrab Kiai Haji Abdur Rozak Fachruddin, adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun (1968-1990). Pak AR lahir 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya, K.H. Fachruddin adalah seorang Lurah Naib atau Penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Paku Alam VIII, berasal dari Bleberan, Brosot, Galur, Kulonprogo. Sementara ibunya adalah Maimunah binti K.H. Idris, Pakualaman.
Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya A.R. Fachruddin bersekolah formal di Standaard School Muhammadiyah Bausasran, Yogyakarta. Setelah ayahnya tidak menjadi Penghulu dan usahanya dagang batik juga jatuh, maka ia pulang ke desanya di Bleberan, Galur, Kulonprogo. Pada tahun 1925, ia pindah ke sekolah Standaard School (Sekolah Dasar) Muhammadiyah Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Setamat dari Standaard School Kotagede tahun 1928, ia masuk ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baru belajar dua tahun di Muallimin, ayahnya memanggilnya untuk pulang ke Bleberan, dan belajar kepada beberapa kiai di sana, seperti ayahnya sendiri, K.H. Abdullah Rosad, dan K.H. Abu Amar. Sehabis Mahgrib sampai pukul 21.00, ia juga belajar di Madrasah Wustha Muhammadiyah Wanapeti, Sewugalur, Kulonprogo.

Setelah ayahnya meninggal di Bleberan dalam usia 72 tahun (1930), pada tahun 1932 A.R. Fach­ruddin masuk belajar di Madrasah Darul Ulum Muham­madiyah Wanapeti, Sewugalur. Selanjutnya, pada tahun 1935 A.R. Fachruddin melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Tablighschool (Madrasah Muballighin) Muhammadiyah kelas Tiga.

Pada tahun 1935, A.R. Fachruddin dikirim (dibenum) oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah ke Talangbalai (sekarang Ogan Komering Ilir) dengan tugas mengembangkan gerakan dakwah Muham­madiyah. Di sana, ia mendirikan Sekolah Wustha Muallimin Muhammadiyah, setingkat SMP. Pada tahun 1938, ia juga mengembangkan hal yang sama di Ulak Paceh, Sekayu, Musi Ilir (sekarang Kabu­paten Musi Banyu Asin). Pada tahun 1941, ia pindah ke Sungai Batang, Sungai Gerong, Palembang sebagai pengajar HIS (Hollandcse Inlanders School) Muhammadiyah, setingkat dengan SD.

Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menyerbu pabrik minyak Sungai Gerong. Dengan sendirinya sekolah tempat mengajarnya ditutup. Kemudian A.R. Fachruddin dipindahkan ke Tebing Grinting, Muara Meranjat, Palembang sampai tahun 1944. Selama bertugas itu Pak AR mengajar di sekolah Muhammadiyah serta memimpin dan melatih HW, memberi Pengajian dan sebagainya.

Ketika kembali Yogyakarta, ke desanya Bleberan, Kulon Progo (tahun 1944), A.R. Fachruddin terus aktif berdakwah dalam Muhammadiyah. Ketika pada tahun 1950 pindah ke Kauman Yogyakarta, A.R. Fachruddin tetap aktif sambil terus belajar kepada para assabiqunal awwalun Muhammadiyah, seperti K.H. Syudjak, KHA. Badawi, KRH. Hadjid, K.H. Muchtar, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Djohar, K.H. Muslim, K.H. Hanad, K.H. Bakir Saleh, K.H Basyir Mahfudz, Ibu Hj. Badilah Zuber dan sebagainya.

Keterlibatan A.R. Fachruddin di pusat Muham­madiyah mengantarkan beliau menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kemudian menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, selanjutnya menjadi anggota Dzawil Qurba Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sampai akhirnya dipercaya memimpin Muham­madiyah selama kira-kira 22 tahun (1968-1990).
Pak AR menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 1968 setelah di-fait accomply untuk menjadi Pejabat Ketua PP Muhammadiyah sehubungan dengan wafatnya K.H. Faqih Usman. Dalam Sidang Tanwir di Ponorogo (Jawa Timur) pada tahun 1969, akhirnya Pak AR dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makassar pada tahun 1971. Sejak saat itu ia terpilih secara berturut-turut dalam empat kali Muktamar Muhammadiyah berikutnya untuk periode 1971-1974, 1974-1978, 1978-1985 dan terakhir 1985-1990.

Dari riwayat perjalanan dakwahnya, dapat ditarik kesimpulan, Pak AR meniti karir di Muhammadiyah sejak dari bawah, yaitu menjadi anggota, menjadi muballigh yang ditugaskan di pelosok Sumatera Selatan dan di kampungnya sendiri, sampai pada pimpinan puncak yakni dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak AR menjadi pemimpin setelah melalui proses yang amat panjang.
Melihat sosok Pak AR, akan didapatkan sebuah cermin, bahwa seorang pemimpin perlu menghayati bagaimana kehidupan ummat secara riil. Bagaimana derita dan nestapa ummat di tingkat bawah, bagaimana pahit getir berdakwah dan menggerakkan organisasi di tingkat Ranting yang jauh dari kota, yang serba kekurangan prasarana dan sarana. Susah payah, kesulitan-kesulitan, dan suka duka yang dialami seorang pemimpin yang bekerja di tingkat Ranting dan Cabang dapat memberi pengalaman yang berharga dan menjadikan seorang pemimpin menjadi arif dalam mengambil kebijakan dalam memimpin umat.

Pak AR adalah ulama besar yang berwajah sejuk dan bersahaja. Kesejukannya sebagai pemimpin ummat Islam bisa dirasakan oleh ummat beragama lain. Ketika menyambut kunjungan pimpinan Vatikan, Paus Yohanes Paulus II di Yogyakarta, sebenarnya Pak AR menyampaikan kritikan kepada umat Katholik, tetapi kritik itu disampaikannya secara halus dan sejuk berupa sebuah surat terbuka.

Dalam surat itu, Pak AR mengungkapkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia adalah muslim. Namun, ada hal yang terasa mengganjal bagi umat Islam Indonesia, bahwa umat Katholik banyak menggunakan kesempatan untuk mempengaruhi ummat Islam yang masih menderita dan miskin agar mau masuk ke agama Katolik. Mereka diberi uang, dicukupi kebutuhannya, dibangunkan rumah-rumah sederhana, dipinjami uang untuk modal dagang, tetapi dengan ajakan agar menjadi umat kristen. Umat Islam dibujuk dan dirayu untuk pindah agama. Dalam tulisannya kepada Paus Yohanes Paulus II itu, Pak AR menyatakan bahwa agama harus disebarluaskan dengan cara-cara yang perwira dan sportif. Kritik ini diterima dengan lapang dada oleh ummat lain karena disampaikan dengan lembut dan sejuk dalam bahasa Jawa halus, serta dijiwai semangat toleransi yang tinggi. Orang mengatakan bahwa Pak AR adalah penyejuk. Orang selalu mengatakan bahwa kelebihan Pak AR adalah kesejukan dalam menyampaikan dakwah. Gaya kepemimpinan Pak AR yang terasa adalah kesejukan.

Semasa hidupnya Pak AR memberi contoh hidup welas asih dalam ber-Muhammadiyah. Sikap hidup beliau yang teduh, sejuk, ramah, menyapa siapa saja, sering humor, dan bersahaja, adalah pantulan dari mutiara terpendam dalam nuraninya. Pak AR adalah penyebar rasa kasih sayang dalam kehidupan ber-Muhammadiyah, baik dengan sesama Muslim, bahkan juga non Muslim dalam persaudaraan kemanusiaan yang luhur. Beliau tidak pernah menyebarkan sikap dan suasana saling membenci, curiga, iri hati, saling ingin menapikan, apalagi suka menebar aib sesama dalam kehidupan ber-Muhammadiyah.

Selain dikenal sebagai seorang mubaligh yang sejuk, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Karya tulisnya banyak dibukukan untuk dijadikan pedoman. Di antara karya-karyanya ialah Naskah Kesyukuran; Naskah Enthengan, Serat Kawruh Islam Kawedar; Upaya Mewujudkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Amal; Pemikiran dan Dakwah Islam; Syahadatain Kawedar; Tanya Jawab Entheng-Enthengan; Muhammadiyah adalah Organisasi Dakwah Islamiyah; Al-Islam Bagian Pertama; Menuju Muhammadiyah; Sekaten dan Tuntunan Sholat Basa Jawi; Kembali kepada Al-Qur‘an dan Hadis; Chutbah Nikah dan Terjemahannya; Pilihlah Pimpinan Muhammadiyah yang Tepat; Soal-Jawab Entheng-enthengan; Sarono Entheng-enthengan Pancasila; Ruh Muhammadiyah; dan lain-lain.

Ulama kharismatik ini tidak bersedia dipilih kembali menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muham­madiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, walaupun masih banyak Muktamirin yang mengharapkannya. Ia berharap ada alih generasi yang sehat dalam Muhammadiyah. Setalah tidak menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, dan menjabat sebagai Penasehat PP Muhammadiyah, Pak AR masih aktif melaksanakan kegiatan tabligh ke berbagai tempat. Hingga akhirnya, penyakit vertigo memaksanya harus beristirahat, sesekali di rumah sakit. Namun, dalam keadaan demikian, sepertinya beliau tidak mau berhenti. Pak AR wafat pada 17 Maret 1995 di Rumah Sakit Islam Jakarta pada usia 79 tahun.

 

KH. Ahmad Azhar Basyir

Periode: 1990 - 1995
Lahir: Yogyakarta, 21 November 1928
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya merupakan murid Kyai Dahlan.
Pendidikan: Sekolah Rendah Muhammadiyah, Suronatan Yogyakarta; Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan; Madrasah Al-Fallah Kauman, 1944; Madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta; Madrasah Aliyah Yogyakarta, 1952; Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta; Jurusan Adab, Fakultas Sastra, Universitas Baghdad, Iraq; Studi Islam, Facultas Dar al-'Ulum, Universitas Kairo, Mesir.
Pengalaman Organisasi: Anggota Hizbullah, Battalion 36 Yogyakarta; MPR-RI
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-11; menjaga keseimbangan keulamaan dan intelektualisme dalam Muhammadiyah
Meninggal: Yogyakarta, 28 Juni 1994
Penghargaan: Pahlawan Nasional
click detail

Siapa yang tidak mengenal KH. Ahmad Azhar Basyir seorang tokoh kharismatik dan pejuang perang sabil. Beliau dikenal sebagai ulama yang sederhana dan berwawasan luas. Ulama intelektual ini lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Masa kecilnya tumbuh di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang teguh pada nilai ajaran agama Islam.

Selama 34 tahun Azhar Basyir malang melintang menggeluti pendidikan formalnya baik di dalam maupun luar negeri. Putra dari pasangan Haji Muhammad Basyir dan Siti Djilalah ini memulai pendidikan di Sekolah Rendah Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat, Azhar Basyir lantas nyantri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Setahun kemudian, Azhar Basyir berpindah ke Madrasah Al-Fallah Kauman dan menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya pada tahun 1944. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan selesai dalam dua tahun.

Baca Juga:   Inovasi Sosial Muhammadiyah dan Aisyiyah

Pada masa revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbullah, Batalion 36 Yogyakarta. Pasca kemerdekaan, Azhar Basyir kembali ke bangku studi di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta (1949), dan tamat tahun 1952. Baru kemudian meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Berkat kegigihan yang ditunjang kemampuan ilmu agamanya, Azhar Basyir dipercaya menjadi ketua Pemuda Muhammadiyah tatkala lembaga ini baru didirikan pada tahun 1954. Jabatannya itu mendapat pengukuhan kembali pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956.

Tak lama setelah itu Azhar Basyir mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak. Fakultas Adab Jurusan Sastra adalah bidang yang diambilnya. Dari sini, Azhar Basyir melanjutkan studi ke Fakultas Dar Al ‘Ulum Universitas Kairo, serta belajar Islamic Studies sampai meraih gelar master dengan tesis: Nizam al-Miras fi Indunisia, Bain al-‘Urf wa asy-Syari’ah al-Islamiyah (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam). Sekembalinya di Indonesia setelah menyelesaikan studi di Timur Tengah, Azhar Basyir diangkat sebagai dosen di Universitas Gajah Mada (UGM).

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1990, ulama intelektual ini diberi amanah sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan KH. AR Fahruddin yang telah memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun. Masa-masa menjelang dan pasca Muktamar tahun 1990 banyak diselenggarakan kajian, seminar untuk mengevaluasi perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu. Sejumlah cendikiawan muda melontarkan kritik terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah dianggap berhenti menjadi organisasi pembaharu, pengamalan agama di kalangan Muhammadiyah dinilai kering dan jauh dari dimensi tasawuf serta masih banyak lagi. Demikian diantara wacana kritik yang muncul.

Sebagai Ketua PP Muhammadiyah Azhar Basyir tampil menjawab berbagai kritik tersebut. menurutnya, pada dasarnya Muhammadiyah tetap menjadi organisasi pembaharu, organisasi tajdid (reformasi) dalam pergerakan Islam di Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun dan dimakamkan di pemakaman umum Karangkajen, Yogyakarta.

 

Prof. Dr. Amien Rais

Periode: 1995 -1998
Lahir: Surakarta, 26 April 1944
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga Jawa yang taat beragama.
Pendidikan: Masa belajar Amien banyak dihabiskan di luar negeri. Sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1969), ia melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.
Pengalaman Organisasi: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah; MUI; PAN; MPR-RI
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-12; menjadikan Muhammadiyah sebagai lokomotif Gerakan Reformasi 1998 yang menumbangkan Rezim Orde Baru
Penghargaan: Bapak Reformasi 1998; gelar Profesor di bidang ilmu politik
click detail

Meskipun tak semua nama otomatis mewakili kepribadian seseorang, namun membaca nama Tokoh Sentral Reformasi Indonesia 1998 yang berhasil menumbangkan Rezim Orde Baru ini sudah cukup sebagai referensi awal untuk melihat sosoknya yang besar. Prof. Dr. Muhammad. Amien Rais, MA. yang lebih populer dikenal Amien Rais, adalah sosok pemimpin terpercaya di republik ini. Lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Orang tuanya berharap putra kedua dari enam bersaudara ini menjadi kyai dan melanjutkan pendidikan agama ke Mesir, sehingga pendidikan yang ditanamkan Syuhud Rais dan Sudalmiyah, ayah dan ibunya, sejak dini sudah mencerminkan nilai-nilai agama yang sangat menekankan tumbuhnya kepribadian disiplin, taat beribadah, banyak membaca dan berbudi pekerti. Dari lingkungan sekitarnya, Amien Rais juga banyak belajar tentang realitas masyarakat dimana dirinya sangat dekat dengan kondisi keluarga miskin, kampung sederhana, dan bahkan memahami betul bentuk ruang tidur dan dapurnya yang alakadarnya.

Amien Rais menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Muhammadiyah I Surakarta, sampai pendidikan SMP dan SMU juga selesai di sekolah Muhammadiyah. Pendidikan tingkat sarjana Amien Rais selesaikan di Jurusan Hubungan Internasional fakultas FISIPOL Universitas Gadjah Mada pada tahun 1968, bahkan tahun berikutnya juga menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di masa-masa mahasiswa inilah Amien Rais terlibat aktif dan berperan di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muham­madiyah (Ketua Dewan Pimpinan Pusat IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam HMI Yogyakarta). Studinya dilanjutkan pada tingkat Master bidang Ilmu Politik di University of Notre Dame, Indiana, dan selesai tahun 1974. Dari universitas yang sama juga memperoleh Certificate on East-European Studies. Sedangkan gelar Doktoralnya diperoleh dari University of Chicago, Amerika Serikat (1981) dengan mengambil spesialisasi di bidang politik Timur Tengah dan selesai tahun 1984. Disertasinya yang cukup terkenal, berjudul: The Moslem Brotherhood in Egypt: its Rise, Demise, and resurgence (Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir: Kelahiran, Keruntuhan dan Kebangkitannya kembali). Program Post-Doctoral Program di George Washington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988 pernah pula diikutinya.

Saat mengenang Zainal Zakze Award yang di raihnya tahun 1967, sebuah penghargaan jurnalisme bagi penulis mahasiswa krits, Amien Rais hanya berkomentar pendek ”Sejak itu, saya tidak pernah tidak kritis.” Sebagai ilmuwan dan akademisi sekaligus Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Amien Rais mengajar mata kuliah Teori Politik Internasional, Sejarah dan Diplomasi di Timur Tengah, Teori-teori Sosialisme, hingga memegang mata kuliah Teori Revolusi dan Teori Politik di Program Pascasarjana Ilmu Politik. Selain itu, Amien Rais mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), lembaga yang konsen dalam kegiatan pengkajian dan penelitian sebagai bentuk keprihatinan atas terbatasnya produk kebijakan menyangkut masalah-masalah strategis yang berorientasi pada penguatan pilar-pilar kehidupan masyarakat. Perjalanan pendidikan Amien Rais memberinya tak sedikit pengalaman dan kemampuan kognitif-analitis, dimana kemampuan itu mengantarnya menjadi salah seorang intelektual terkemuka di negeri sendiri dan di berbagai negeri mancanegara. Sepanjang rentang aktivitas sekembalinya ke Tanah Air setelah sekian lama malang-melintang menimba ilmu di negeri Paman Sam, tugas-tugas intelektualisme yang kemudian Amien Rais geluti –baik berupa transfor­masi keilmuan dengan mengajar di berbagai universitas maupun dengan melakukan kritik atas fenomena sosial yang sedang berlangsung– meneguhkan sosoknya yang memiliki daya kepemimpinan di atas rata-rata dan dapat dipercaya. Kritiknya yang sangat vokal bahkan mewarnai opini publik di Indonesia. Dan sebagai pakar politik Timur Tengah, Amien Rais juga seringkali melontarkan kritik yang sangat tajam terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika, sebuah negeri tempatnya sendiri belajar tentang demokrasi dan hak asasi manusia.

Konsistensi Amien Rais dalam menolak sikap lembek bangsanya terhadap intervensi asing dan budaya koorporatokrasi yang menjagal hak-hak dasar hajat hidup bangsa Indonesia sendiri terekam jelas dalam buah pikirnya pada buku: Selamatkan Indoenesia; Agenda Mendesak Bangsa. Dalam komentarnya tentang buku itu, Amin Rais tak segan-segan mengakuinya sebagai Angry Book (buku yang marah). “Saya mencoba menggugah anak anak-anak bangsa yang sudah dibrainwashing sejak jaman londo dahulu, dan sekarang masih melekat sebagai mental inlander. Tanpa melepaskan mental inlander (mental budak), kita tidak bisa bangkit. Sayangnya, pemimpin kita tidak mengikuti Sultan Agung Mataram tapi malah mengikuti Amangkurat I dan II yang menjual Pelabuhan Cirebon (pada bangsa asing) dan memanggil eyang pada Gubernur Jendral Belanda”. Tukasnya tanpa tedeng aling-aling dalan sebuah kesempatan diskusi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah (2008).

Jauh masa sebelum Amien Rais melontarkan hal itu, perannnya sebagai cerdik cendekia terkemuka telah menempatkannya di posisi Ketua Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang lahir dan besar dari rahim Orde Baru. Namun, kondisi politik dan perekonomian yang sudah terlanjur membusuk dan sangat tidak sehat bagi demokratisasi mendorongnya mengambil langkah berani yang tidak populer dan bersuara lantang tentang silang sengkarut praktik KKN (korupsi, kolusi, Nepotisme) di tubuh birokarasi serta eksploitasi serakah kekayaan negeri yang sangat merugikan negara di sejumlah perusahaan besar asing seperti Busang dan Freeport . Seperti resiko yang diduga banyak orang, Amien Rais kemudian terpental dari posisinya di ICMI.

Namun kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif, hal itu kemudian menuai dukungan penuh. Maka tahun 1993, dihadapan peserta Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya Amien Rais kembali menggulirkan issu besar, yakni perlunya suksesi kepresidenan. Sebuah langkah janggal pada saat itu sebab gurita kepemimpinan Orde Baru masih sangat mencengkeram. Keberaniannya mengambil resiko yang tak jarang bahkan mengancam jiwanya, diakui suami Kusnariyati Sri Rahayu ini sebagai sikap amal ma’ruf nahi mungkar yang sesungguhnya amanat dan sekaligus ruh gerakan dakwah Muhammadiyah. Aminen Rais juga merasa bahagia menerjang segala resiko perjuangannya karena mendapat support penuh dari istri dan kelima putra-putrinya: Ahmad Hanafi, Hanum Salsabilla, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fauzia, dan Ahmad Baihaqi.

 

Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif

Periode: 1998 - 2005
Lahir: Sumpurkudus, 31 Mei 1935
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga Minang sederhana yang taat beragama.
Pendidikan: Pernah nyantri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah; kemudian melanjutkan ke IKIP Yogyakarta;
S-2 Ohio State University; dan S-3 University of Chicago, Amerika Serikat
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-13; menginspirasi terobosan pemikiran lintas batas Muhammadiyah
Penghargaan: Ramon Magsaysay dari pemerintah Filipina; gelar Profesor di bidang sejarah
click detail

Buya Safii, demikian sapaan akrab Prof. DR. Ahmad Safii Maarif. Tokoh pluralis yang tak sedikit menyumbangkan gagasan dan pemikiran keislaman dalam naungan payung besar kemajemukan bangsa Indonesia ini lahir di Sumpur Kudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Masa kecil Buya Syafii yang sangat dekat dengan tradisi Islam telah menjadi magnet awal yang senantiasa mengajaknya bergumul dengan pengetahuan keislaman serta berusaha memahaminya sedalam mungkin. Geliat hidup demikian itu, dapat dikata pula berkat bimbingan dari almarhumah ibunya, Makrifah. Ketajaman minat Buya Safii mendalami Islam kian terasah dan makin tajam oleh pendidikan yang dijalaninya kemudian, dan pada akhirnya membentuk dirinya hidup secara kental dalam kultur Islam.

Setamat Sekolah Rakyat Ibtidaiyah di kampung kelahirannya, Buya Safii menginjakkan kaki di lantai sekolah Madrasah Mu’allimin Lintau, Sumatera Barat. Sampai kemudian menyebrangkan kakinya jauh melintasi lautan untuk melanjutkan sekolah ke Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah di Yogyakarta, dan tamat tahun 1956. Berbekal ilmu agama di Mu’allimin itu, Buya Safii pun menerima dengan lapang dada tugas pengabdian yang harus diembannya ke Lombok Timur selama satu tahun sebagai guru di sekolah Muhammadiyah.

Setelah menjalani masa pengabdian itu, Buya Safii melanjutkan studinya kembali ke perguruan tinggi, meskipun ikhtiar menempuh pendidikan tinggi baginya bukanlah hal yang mudah. Namun tekad dan semangatnya menimba ilmu telah membuatnya mampu menerabas segala rintangan. Bayangkan, dalam keadaan yatim piatu Buya Safii masih sanggup merentang jerih usahanya dengan hanya ditopang saudaranya untuk bisa duduk sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Surakarta. Saya terdampar di pantai karena belas kasihan ombak, kenangnya mengilus­trasikan perjalanan hidupnya dalam sebuah wawancara dengan Majalah Kuntum.

Baru satu tahun kuliah, pemberontakan PRRI/Permesta meletus dan menyebabkan terputusnya jalur hubungan Sumatera-Jawa. Dengan demikian, bantuan biaya kuliah dari saudaranya terputus, sehingga Buya Safii memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Masa itu cukup getir, dimana Buya Safii harus menyambung hidup sebagai guru desa di wilayah Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Tak salah banyak orang memuji semangat keilmuannya, motivasi belajar Buya Safii tak berhenti hanya oleh getah getir kesulitan hidup yang membelintang di hadapannya. Sembari bekerja, suami dari Hj. Nurkhalifah dan ayah dari ketiga putranya: Salman, Ikhwan dan Mohammad Hafiz ini, Buya Safii kembali melanjutkan kuliah di Jurusan Sejarah, karena tidak mungkin lagi kembali ke Fakultas Hukum. Gelar Sarjana Muda berhasil diraihnya dari Universitas Cokroaminoto pada tahun 1964, sedangkan gelar Sarjananya diperoleh dari IKIP Yogyakarta empat tahun kemudian. Kepakarannya di bidang sejarah semakin teruji setelah memperoleh gelar Master dari Ohio State Universitas, Amerika Serikat.

Gelar Doktoralnya diperoleh pada tahun 1993 dari Universitas Chicago dalam Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat dengan disertasi: Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia. Anak bungsu di antara empat bersaudara ini, terlibat secara intensif melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dengan bimbingan seorang tokoh pembaharu pemikiran Islam, Fazrul Rahman. Di sana pula, Buya Safii kerap terlibat diskusi intensif dengan Nurcholish Madjid dan Amien Rais yang sedang menjalani pendidikan doktor.

Buya Safii mengakui bahwa ilmu dan pengetahuan sejarah telah demikian memikat minatnya karena sejarah berbicara tentang simpul-simpul kemanusiaan secara totalitas. Tak heran jika dalam sebuah ungkapannya terlukis kesan itu: Sudah 25 tahun terakhir, perhatian terhadap sejarah, filsafat dan agama melebihi perhatian saya terhadap cabang ilmu yang lain. Namun saya sadar sepenuhnya, bahwa semakin saya memasuki ketiga wilayah itu semakin tidak ada tepinya. Tidak jarang saya merasa sebagai orang asing di kawasan itu, kawasan yang seakan-akan tanpa batas.

Dari proses itu pula, rasa humanisnya tumbuh dan memperdalam perhatiannya pada masalah-masalah kemanusiaan. Kehidupan relegius yang kuat berurat akar dalam sanubarinya kemudian memercik indah dalam tafsir dan ajakan membumikan islam dalam kembangan Hablumminnas yang sejati: saling mencintai dan mengasihi sesama manusia di muka bumi. Dan menyerukan agar Islam tak dipeluk dalam keyakinan sebatas ritual, namun juga harus mampu mengembangkan praktik dan perilaku hidup keislaman dengan memeluk utuh Islam sesuai seruan hakikinya: rahmatan lil’alamin.

”Terasalah kekecilan diri ini berhadapan dengan luas dan dalamnya lautan jelajah yang hendak dilayari.” Kalimat bersahaja itu terlontar pada mukaddimah pidato Pengukuhan Guru Besar-nya di IKIP Yogyakarta. “Rendah hati adalah refleksi dari iman,” sambungnya.

Maka tak berelebihan, jika begitu banyak orang yang terpukau dan takzin pada sosok Buya Safii sebagai ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya. Ia sejarawan dan ahli filsafat, tetapi di tengah masyarakat lehadirannya selaku anak bangsa lebih dikenal sebagai seorang agamawan. Tidaklah kamu diberi ilmu, kecuali sedikit saja, pungkasnya mengutip sebuah ayat suci Al-Quran. Ini adalah nasehat untuk meredam ambisi dan rasa ingin tahu manusia untuk tidak melangkahi kawasan luar batas kemampuannya sendiri. Dalam pengertian itulah, maka timbul semakin kuat keyakinanya bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan ada tanda-tanda keberadaan Tuhan. Kita harus percaya pada realitas yang ada di luar jangkauan manusia, demikian tekannya. Alam semesta dan seluruh muatannya tidak bisa menjelaskan dirinya, diam seribu bahasa mengenai asal-usul kejadian dan keberadaannya. Hanya wahyu yang kemudian menolong otak manusia dan persepsinya guna memahami semua fenomena itu. Hanya lewat agama, manusia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan eksistensi manusia dan tentang makna kematian. Filsafat, apalagi sejarah, tidak mampu melakukannya.

Membaca buku adalah kesibukan harian yang dilakukan Buya Safii, selain menjalankan aktivitasnya sebagai Ketua PP Muhammadiyah, anggota Dewan Pertimbangan Agung dan staf pengajar di IKIP Yogyakarta. Tidak heran kalau Buya Safii juga fasih menyitir ungkapan yang berharga dari kalangan ilmuwan, dan juga kaya dengan ungkapan-ungkapan puitis yang bermakna cukup mendalam.
Bahkan keterlibatan Buya Safii sebagai Ketua Umum Muhammadiyah merupakan sebuah keharusan sejarah itu sendiri. Tatkala desakan reformasi sedang bergulir di Indonesia, dan Amien Rais sebagai salah satu lokomotif pendesak yang saat itu menakhodai Muhammadiyah harus melibatkan diri dalam aktivitas politik untuk mengawal gerak roda reformasi secara praktis, maka sebagai nakhoda pengganti Buya Safii sadar bahwa pada saat itu pula Muhammadiyah seumpama bahtera induk yang harus tetap diarahkan ke haluan utamanya agar tak terseret-seret oleh tarikan arus pergumulan politik praktis dan kepentingan jangka pendek.

”Janganlah kita berlama-lama berada dalam iklim ketidakpastian masa depan, sebab itu berarti kita membiarkan bangsa ini berkubang dalam proses pembusukan sejarah. Sungguh memalukan dan melelahkan!” Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dalam Muktamar ke-44 (2000) yang berlangsung di Jakarta, Buya Syafi’i kemudian mengemudikan perannya dalam mendinamisasi Muhammadiyah agar dapat secara optimal menggerakkan usaha-usaha tajdid dan cita-cita pencerahan yang hendak diraihnya. Jangan sampai gerakan pembaharuan sebagai dasar filosofis Muhammadiyah tergerus dan hanya menjadi slogan kosong dalam aktualisasi gerakannya. Salah satu usahanya adalah mendorong laju kebangkitan intelektual di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah, sebab sangat menyadari bahwa keilmuan dan keislaman adalah semangat inti segala gerak Muhammadiyah. Dimana kepemilikan ilmu dan daya intelektualitas adalah pintu gerbang kemampuan memahami dan mengamalkan Islam secara kaffah, dan AMM sebagai pelaku sejarah gerakan Muhammadiyah masa depan menjadi juru kunci cerah dan buramnya wajah Muhammadiyah dalam pergulatan dunia.

Dalam sebuah catatan pendeknya, Buya Safii mempertegas suara hidupnya sebagai bapak bangsa: Aku mencintai bangsa ini secara tulus dan dalam sekali. Bagiku, membela bangsa adalah dalam rangka membela Islam. Usaha dan perjuangan Buya Safii tak berhenti tatkala meletakkan kepemimpinan Muhyammadiyah pada gernerasi di bawahnya. Buya kemudian mendirikan Maarif Institud sebagai wahana melanjutkan ikhtiar dalam rangka mengawal dan menggapai kebangkitan intelektual di kalangan generasi muida Islam. Kini, di bawah layar Maarif Institud, Buya Safii pun kian menancapkokohkan jejaknya sebagai tokoh pluralis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemajukan dakam bingkai keislamam, keindonesiaan dan kemanusiaan.

 

Prof. Dr. Din Syamsuddin

Periode: 2005 - 2015
Lahir: Sumbawa, 31 Agustus 1958
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga NU yang taat beragama.
Pendidikan: Pernah nyantri di Pondok Modern Gontor; kemudian melanjutkan ke IAIN Jakarta; dan University of California, Los Angeles (UCLA) di Amerika Serikat sampai S3
Pengalaman Organisasi: IPNU; Pemuda Muhammadiyah; MUI; ICMI; dan lain-lain
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-14; aktif memainkan peran politik Muhammadiyah
Penghargaan: Gelar Profesor di bidang pemikiran Islam
click detail

Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer, Din Syamsudin. Suami Fira Beranata ini lahir di Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958. Selama mengarungi bahtera rumah tangganya, Din Syamsuddin dikarunia dua putra dan seorang putri yang masing-masing memiliki nama indah. Yaitu, Farazahdi Fidiansyah, Mihra Dildari dan Fiardhi Farzanggi.
Kiprah Din Syamsuddin di Persyarikatan Muhammadiyah dimulai sejak tampil menjadi Ketua Umum sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, dan Wakil Ketua Muhammadiyah. Alur kiprah kepemimpinannya di Muhammadiyah terbilang unik karena berangkat dari bekal pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdhatul Ulama dan Madrasah Tsanawiyah Nahdhatul Ulama Sumbawa Besar. Di masa itu, Din Syamsuddin juga mendapat kesempatan memimpin Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama, IPNU Cabang Sumbawa (1970 – 1972). Tamat dari Ponpes Modern Gontor, Din Syamsuddin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi sarjana Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1980).

Seumpama biduk yang terus melenggang di pusaran arus dan riak gelombang kehidupan, semangat Din Syamsuddin mendalami khazanah ilmu dan cakrawala Islam tak terjeda aral melintang. Salah satu sumber spiritnya adalah mertuanya sendiri, Darnelis binti Thaher. Dalam ranah kecil keluarganya, istri dan putra putrinya mengenal sososk Din Syamsuddin sebagai ayah dan suami pendidik yang santun nan kaya teladan. Tak heran, jika seluruh aktivitasnya mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Pada kesempatan terakhir saat melepas jenazah sang mertua, Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa ibu mertuanya selalu mendukung gerak hidupnya. Bahkan, saat hendak memulai studi di Amerika hingga ketika akan mencalonkan diri menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.

“Sejak awal kami memang sudah berkomitmen untuk menjadi keluarga yang saling mendukung,” ungkapnya tak tahan dibeslah rasa haru.
Ketekunan belajar dalam girah Islam yang pantang surut itu, berhasil mengantar Din Syamsuddin menempuh pasca sarjana Interdepartmental Programme in Islamic Studies di University of California Los Angeles (UCLA) USA hingga meraih gelar MA, dan menyandang gelar doktor di universitas yang sama pada tahun 1996. Setelah kembali ke tanah air, Din Syamsuddin sempat bersinggungan dengan dunia politik praktis dengan mengomandani litbang Golkar. Dan sebagai akademisi, sehari-harinya Din Syamsuddin malang-melintang menggeluti profesi Dosen di berbagai Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), UHAMKA dan Universitas Indonesia (UI). Pada tahun-tahun berikutnya, berkesempatan pula mendapat berbagai tugas kenegaraan yang cukup penting, diantaranya sebagai Anggota Dewan Riset Nasional, Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja RI, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga tugas lain yang tak kalah penting seperti Sekretaris Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Iindonesia, ICMI.

Sebagai cendekiawan muslim yang cukup konsen mendorong proses demokratisasi, Din Syamsuddin merasa berkepentingan untuk turut mengawal arah perkembangan dan kemajuan proses demokrasi di negara yang memiliki pemeluk Islam terbesar di dunia ini. Ikhtiar mulia ini, tercermin dalam sebuah statemennya: Kemenangan politik Islam di Indonesia tidak hanya ditandai oleh perolehan suara partai-partai Islam dan penguasaan posisi politik kenegaraan. Tapi pada sejauh mana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran dan persamaan dapat menjadi bagian dari watak bangsa. Ini yang harus terus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa.

Sementara di kancah internasional, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini telah menorehkan kiprah yang tak sedikit dalam usahanya merajut relasi konstruktif dan menyuarakan urgensi hubungan damai antar pemeluk agama melalui berbagai forum yang domotorinya seperti World Peace Forum/ WPF, Asian Committee on Religions for Peace/ ACRP, Tokyo. World Conference on Religions for Peace/ WCRP, New York. World Council of World Islamic Call Society, Tripoli. World Islamic People’s Leadership, Tripoli. Strategic Alliance Russia based Islamic World. UK-Indonesia Islamic advisory Group.

 

Prof. Dr. Haedar Nashir

Periode: 2015 - 2020
Lahir: Bandung, 25 Februari 1958
Latar Belakang Keluarga: Berasal dari keluarga Sunda yang taat beragama.
Pendidikan: Pernah nyantri di Pesantren Citawana, Tasikmalaya; Madrasah Ibtidaiyah Ciparay, Bandung; SMP Muhammadiyah III, Bandung; SMAN 10, Bandung; S-1, STPMD APMD, Yogyakarta; S-2, Sosiologi, UGM; S-3, Sosiologi, UGM.
Pengalaman Organisasi: Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Suara Muhammadiyah
Peran dalam Persyarikatan: Ketua Muhammadiyah ke-15; sejak muda aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah; menginspirasi beberapa prinsip pemikiran Muhammadiyah pada abad ke-2
Penghargaan: Gelar Profesor di bidang Sosiologi
click detail

Jalan panjang menjadi kader Muhammadiyah akhirnya mengantarkan sosok Haedar Nashir (DR. KH Haedar Nashir, Msi) menjadi orang nomor satu di Persyarikatan Muhammadiyah. Haedar Nashir diberi amanah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Kota Makassar tahun 2015.

Beliau Lahir di Desa Ciheulang, daerah Ciparay, Bandung Selatan, sebuah desa yang dimasa DI/TII pimpinan Kartosuwiryo menjadi perebutan pengaruh antara DI/TII dan TNI. Lahir dari pasangan Haji Ajengan Bahrudin dan Hajah Endah binti Tahim. Haedar Nashir adalah anak ragil dari 12 bersaudara, wajar bila Haedar kecil menjadi anak yang disayang orang tuanya.

Berkaitan dengan didikan keislaman, ayahnya Haji Ajengan Bahrudin menerapkan disiplin yang ketat. Guyuran air akan menimpanya bila tidak segera bangun untuk sholat subuh. Begitu juga sambitan selendang haji akan melecutnya saat ia salah membaca Al-Quran. Pendidikan Islam yang pertama berasal dari ayahnya. Selain itu didikan Pondok Pesantren Cintawana,Tasikmalaya Jawa Barat juga juga menjadi modal dalam memahami Islam di kemudian hari. Didikan Agama dari sang ayah dan belajar di pesantren menjadikan Haedar Nashir akrab dengan dunia santri sejak kecil.

 

Cinta Studi dan Berorganisasi

Haedar Nashir yang lahir di Bandung, 25 Februari 1958 sejak kecil ingin bersekolah di Yogyakarta, tapi masih belum diperbolehkan oleh ayahnya. Ia Menamatkan SD di Madrasah Ibtidaiyah Cigugur-Ciparay Kabupaten Bandung, SMP Muhammadiyah III Padasuka Bandung dan SMA Negeri X Kota Bandung Jurusan B (Ilmu Pasti dan Alam). Bakat organisasinya sudah terasah sejak di SMA. Ia Ketua Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PC IPM) di Padasuka Bandung, ia menjadi ketua saat IPM baru dirintis di kecamatan tersebut. Sebagai ketua IPM itulah ia terbiasa mencari dana kesana-kemari untuk acara perkaderan dan lainnya. Ia selalu mengingat saat ia menjadi ketua IPM dan perjuangan mencari dana untuk menyelenggarakan kegiatan IPM disana. Niat untuk belajar di Yogyakarta akhirnya kesampaian, Haedar Nashir Muda diperbolehkan untuk kuliah di Jogja. Putaran nasib memang sudah ditentukan Allah SWT.

Ia Sejak awal kuliah bercita-cita ingin menjadi lurah atau camat. Makanya sesampai di jogja Ia mengambil Sarjana Muda (BA) di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD” Yogyakarta. Selama kuliah ia mendapat beasiswa Supersemar dan lulus sebagai sarjanan terbaik. Rupanya dorongan menjadi wartawan dan penulis memupus cita-citanya menjadi lurah dan camat di kampung kelahirannya.

Minat Haedar Nashir muda pada studi sosial dan keagamaan yang mengantarkannya untuk Studi Sosiologi di Pascasarjana UGM (S2,1998) dengan tesisnya berjudul Perilaku Elite Politik Muhammadiyah di Pekajangan dan Studi Sosisiologi di Program Doktor di UGM (S3,2007) dengan Disertasinya Islam Syariat:Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia. Selain itu Haedar Nashir menulis lebih dari 10 buku yang berisi pemikirannya tentang Muhammadiyah. Hajriyanto Y Tohati, mantan Wakil Ketua MPR RI menujuluki Haedar Nashir sebagai Ensilopedi berjalan Muhammadiyah.

Karir Haedar Nashir tidak jauh dari dunia penulisan. Mulai dari penulis di koran lokal dan nasional, Peneliti pada LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Wartawan hingga Pemred Majalah Suara Muhammadiyah dan sejak tahun 2000 menulis rutin di Republika. Sebagai pendidik menjadi Dosen di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga (1993-1998), dan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sampai sekarang. Setelah menjadi Doktor Haedar Nashir juga mengajar Pemikiran Islam dan Politik Islam pada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga dan sesekali menjadi pembimbing disertasi di Pascasarjana UGM.

 

IPM dan Muhammadiyah Pilihan Gerakannya

Tanah Jogja menjadikan Haedar Nashir kerasan menetap. Selepas dari IPM di Bandung karir organisasinya di Jogja dimulai dari Pimpinan Wilayah IPM DIY. Sebagai aktivis organisasi Haedar Nashir punya prinsip sendiri. Ia lebih suka menuangkan kritik terhadap keadaan dengan tulisan dan bukan demo dijalanan. Semasa mahasiswa di tahun 80an Haedar Nashir sudah sudah tertarik pada isu-isu pembangunan masyarakat desa. Tahun 1979-1985 ia masuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dhworowati Cultural Institute, pengalaman di LSM inilah yang menjadikan pemikiran keislamannya dikemudian hari cenderung kritis pada masalah pembangunan dan kondisi Masyarakat Islam.

Muhammadiyah adalah tempat berlabuhnya Haedar Nashir dan IPM adalah jejak awal karir organisasinya, mulai dari IPM Cabang sampai Pimpinan Pusat IPM. Haedar Nashir dikenal sebagai tokoh perkaderan dan salah satu pencetus Sistem Perkaderan IPM (SP IPM) sistem perkaderan berjenjang di IPM yang dipakai sampai hari ini. Ia juga salah satu anggota Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tidak heran pada tahun 1990-1995 dan 1995-2000 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mempercayakan Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan AMM PP Muhammadiyah kepadanya. Tahun 2000-2005 di beri amanah sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mendampingi Buya Syafii Maarif. Pada periode 2005-2010 dan 2010-2015 menjadi Ketua PP Muhammadiyah bersama Pak Dien Syamsuddin. Ditangan Haedar Nashir inilah manajemen keorganisasian Muhammadiyah ditata dengan baik.
Pasutri menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah

Di Muhammadiyah jugalah Haedar Nashir menemukan tambatan hatinya. Dalam kesibukannya mengurus organisasi romantisme kehidupan tidak ditinggalkan. Sebagai Ketua I PP IPM ia tidak bisa ditipu oleh pesona Ketua III PP IPM bernama Noordjannah Djohantini (Dra Hj Noordjannah Djohantini MM). Seringnya bertemu, berbagi ide baik dalam acara formal ataupu informal menjadikan keduanya saling tertarik. Pada 10 September 1987 Haedar Nashir menikahi Noorjanah Djohantini yang berasal dari Moyudan, Sleman. Dari pernikahan ini lahir Hilma Nadhifa dan Nuha Aulia Rahma. ( Haedar Nashir dalam tulisannya juga menggunakan nama pena Abu Nuha,artinya Ayahnya Nuha)

Haedar Nashir dan Noordjannah Djohantini walaupun sama-sama sibuk di Muhammadiyah tetap menjadikan urusan pendidikan anak sebagai tugas penting orang tua dan saling pengertian antara orang tua dan anak. Haedar Nashir selalu menekankan kepada anak-anaknya bahwa dalam hidup ini orang butuh kehormatan, tidak punya apa-apa tidak masalah asal memiliki kehormatan diri. Pendidikan agama juga ditekankan kepada anak-anaknya dengan dialog antara orang tua dan anak sehingga kesadaran anak berkaitan dengan urusan keagamaan didasarkan atas proses saling memahami.

Sejarah berulang dengan munculnya ketua Muhammadiyah dan Aisyiyah yang Suami Istri. Satu abad yang lalu sosok Kiai Dahlan dan Siti Walidah/Nyai Ahmad Dahlan juga sama-sama memimpin Muhammadiyah. Kiai Dahlan menjadi ketua Muhammadiyah dan Nyai Ahmad Dahlan menjadi ketua Sopo Tresno yang akhirnya berubah menjadi Aisyiyah. Pada abad kedua Muhammadiyah ini Ketua Muhammadiyah yang suami istri berulang. Haedar Nashir menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 dan Noordjannah Djohantini menjadi Ketua Umum PP Aisyiyah Periode 2015-2020. Bukan dengan proses karbitan pasangan ini bisa memimpin Muhammadiyah dan Aisyiyah. Noorjannah Djohantini menjadi kader Muhammadiyah sejak di PP IPM, Ketua Umum Nasyiatul Aisyiyah dan Ketua Umum PP Aisyiyah Periode 2010-2015 dan dilanjutkan periode lima tahun yang akan datang. Haedar Nashir ingin membawa Persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Dahlan ini sebagai gerakan Islam Modern yang memiliki pilar moderat,kultural dan menawarkan Islam yang mencerahkan dan berkemajuan.

 

Para Ketua Aisyiyah

Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang khusus beranggotakan para perempuan. Sampai saat ini, ada banyak tokoh Aisyiyah yang berperan besar mendirikan dan mengembangkan Aisyiyah. Mereka mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menggerakkan Aisyiyah ini tetap berkarya bagi perempuan.

 

Siti Walidah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan lahir di Kauman pada 1872 M. Beliau merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara. Ayahnya adalah Muhammad Fadil, kiyai penghulu di keratin yang kemudian menekuni profesi sebagai saudagar batik. Siti Walidah kecil, sebagaimana rata-rata anak di Kauman mendapatkan fasilitas pendidikan agama yang dibimbing oleh orang tuanya juga para ulama yang berada di langgar-langgar Kauman. Siti Walidah dikenal sebagai sosok pembelajar. Kemampuannya berdakwah dia asah sejak kecil yang mendorongnya mendapat kepercayaan dari sang ayah untuk membantu mengajar di langgar yang biasa disebut Langgar Kyai Fadhil.

Pada 1889 Siti Walidah dinikahkan dengan Muhammad Darwis nama kecil Kyai Ahmad Dahlan. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan sistem family yang kala itu banyak terjadi di Kauman. Ahmad Dahlan sendiri adalah saudara sepupu Siti Walidah. Setelah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Ahmad Dahlan yang juga memberi perhatian khusus pada kemajuan kaum perempuan mendorong berdirinya ‘Aisyiyah. Siti Walidah merintis gerakan ini dengan memulai pendidikan (pengajian) bagi kaum perempuan di Kauman. Kegiatan ini diisi dengan cursus Al-qur’an yang diperuntukkan gadis-gadis di Kauman yang masuk sekolah netral.

Surat Al-ma’un menjadi surat pertama yang kerap diajarkan pada pengajian ini. Diajarkannya surat ini pada kegiatan cursus bukan tanpa alasan, Siti Walidah dan Ahmad Dahlan mengasah kepekaan muridnya untuk peka pada fenomena kemiskinan yang hampir marak dikalangan Umat Islam. Pengajian ini semakin lama semakin berkembang merambah sampai Lempuyangan, Karangkajen, dan Pakualaman. Karena pengajian dilakukan setelah Ashar, kegiatan ini kemudian dikenal dengan Wal ‘Ashri. Pengajian juga diperuntukkan bagi para buruh batik di Kauman yang merupakan kelompok terpinggir yang sulit mengakses pendidikan. Disamping belajar tentang agama, forum pengajian juga mengajarkan mereka cara menulis dan membaca. Pengajian ini dinamakan sebagai Maghribi School sesuai dengan jam diadakannya pengajian yaitu setelah maghrib.

Wal ‘Ashri, Maghribi School, dan Sapa Tresna menjadi cikal bakal pergerakan Muhammadiyah-‘Aisyiyah dalam memperjuangkan kesetaraan bagi setiap kelompok manusia tanpa pandang kasta atau status sosialnya. Lama kelamaan, pengajian ini menyebar sampai ke pelosok Indonesia yang kemudian mendorong berdirinya perwakilan organisasi ‘Aisyiyah. Pada 1972, Siti Walidah bahkan melakukan kunjungan ke Batur Jawa, Tengah dengan menunggangi kuda melewati pegunungan Dieng. Fakta ini menunjukkan ketokohan Siti Walidah dalam perkembangan organisasi ‘Aisyiyah. Siti Walidah menjabat sebagai president HB Muhammadiyah bagian ‘Aisyiyah dari tahun 1921 yang kemudian berpindah status sebagai adviseur (penasehat) ‘Aisyiyah sejak tahun 1927.

Semasa aktif di ‘Aisyiyah, Siti Walidah dikenal sebagai tokoh perempuan yang memiliki pergaulan luas dan terlibat di ranah publik. Beliau bahkan pernah diundang dalam sidang Ulama Solo yang bertempat di Serambi Masjid Besar Keraton Surakarta yang notabene pesertanya adalah kaum laki-laki. Beliau juga berpidato dihadapan kongres pada kongres ‘Aisyiyah ke-15 yang berlangsung di Surabaya pada tahun 1926. Kongres ini kemudian diwartakan di beberapa harian Surabaya seperti Pewarta Surabaya dan Sin Tit Po yang memprovokasi kaum isteri Tionghoa agar berkemajuan seperti yang dipraktekkan warga ‘Aisyiyah. Kiprahnya di ‘Aisyiyah terus berlangsung puluhan tahun berikutnya. Terakhir kali beliau mengikuti kongres pada 1940 yang kala itu diadakan di Yogykarta. Beliau tetap mengikuti walau dalam keadaan sakit.

Tidak sampai setahun setelah beliau menyampaikan wasiat, tepatnya 31 Mei 1946 wafat menyusul suaminya. Pemerintah member gelar Pahlawan Nasional pada perempuan yang lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan semasa hidupnya ini. Jasanya dalam melahirkan generasi perempuan untuk terlibat di ranah publik menjadi keteladanan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu.

 

Siti Barijah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Siti Bariyah binti Haji Hasyim Ismail lahir di Kauman pada 1325 H. Beliau merupakan satu dari tiga perempuan Kauman yang mengikuti pendidikan di sekolah netral. Sekolah milik pemerintahan Belanda yang saat itu masih menduduki Indonesia. Walau gagasan ini dapat penolakan dari warga yang antipati pada penjajah, Siti Bariyah berhasil menamatkan pendidikannya. Pada 1917, HB Muhammadiyah melalui rapat mengangkat Siti Bariyah sebagai ketua ‘Aisyiyah. Kepercayaan ini tidak datang serta merta. Siti Bariyah sejak awal aktif di pengajian Sapa Tresna yang tidak lain merupakan cikal bakal berdirinya ‘Aisyiyah. Selain keaktifannya dalam forum tersebut, Siti Bariyah yang berhasil tamat dari Neutraal Meisjes School ini dipercaya memiliki pemikiran modern yang bisa mengembangkan ‘Aisyiyah. Siti Bariyah memimpin ‘Aisyiyah dari tahun 1917 sampai 1920.

Diantara santri-santri perempuan KH. Ahmad Dahlan, Siti Bariyah paling sering diajak bertabligh di kantor-kantor pejabat pemerintah dan di sekolah-sekolah umum. Siti Bariyah memang dikenal memiliki kemampuan dan wawasan yang melebihi santri perempuan lainnya. Bariyah kala itu menguasa bahasa Belanda dan Melayu. Melalui kemampuannya ini, Siti Bariyah mendapat tugas menerjemahkan ayat Al-Qur’an yang dibacakan temannya Wasilah ke dalam dua bahasa tersebut. Model pengajian yang dijalankan oleh Siti Bariyah dan Wasilah ini konon menjadi daya tarik warga untuk berbondong-bondong mengikuti pengajian.

Setelah diangkat menjadi ketua ‘Aisyiyah, kiprah Siti Bariyah semakin menonjol. Tidak hanya di ‘Aisyiyah, pada masa kepemimpinan K.H. Ibrahim, Siti Bariyah diberi otoritas untuk memberikan penafsiran terhadap rumusan Tujuan Muhammadiyah yang saat itu dimuat dalam bentuk artikel di Suara Muhammadiyah dengan judul “Tafsir Maksoed Moehammadijah” edisi no 9 th. Ke 4 September 1923. Siti Bariyah juga terlibat dalam merintis majalah Soeara ‘Aisjijah pada tahun 1926. Satu tahun setelahnya tepatnya 1927, pada kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Siti Bariyah kembali terpilih sebagai ketua ‘Aisyiyah.

Selain aktif di organisasi, keseharian Siti Bariyah sama dengan kebanyakan penduduk Kauman menjadi saudagar batik. Beliau berbisnis batik dengan suaminya Muhammad Wasim putra K.H. Ibrahim yang tidak lain adalah adik dari Siti Walidah. Siti Bariyah meninggal setelah melahirkan Fuad dalam usia yang relatif masih muda. Sepeninggalnya, ketiga anak Siti Bariyah diasuh dan dibesarkan oleh Siti Munjiyah kakak kandungnya.

 

Siti Munjiyah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Sejak K.H. Ahmad Dahlan dan Siti Walidah merintis forum cursus yang melahirkan perkumpulan Sapa Tresna pada 1914, anak didik yang disekolahkan di sekolah netral dan madrasah mulai terjun dan berkiprah dalam gerakan. Satu diantaranya menjadi tokoh nasional dan terlibat langsung dalam Kongres Perempuan pertama di Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada 1928. Dia adalah Siti Munjiyah. Kakak kandung Siti Bariyah. Siti Munjiyah hadir dalam kongres perempuan mewakili HB Moehammadijah bagian ‘Aisyiyah.

Siti Munjiyah lahir pada tahun 1896. Berbeda dengan Siti Bariyah, Siti Munjiyah menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah. Beliau sejak awal direncanakan menjadi kader di Muhammadiyah dan diharapkan membawa nama ‘Aisyiyah dalam kiprahnya di masyarakat. Harapan ini menjadi kenyataan dengan kemampuan orasi yang dimiliki oleh Siti Munjiyah. Kemampuan orasinya dinilai memiliki kesamaan dengan Haji Fachrodin yang tidak lain kakak kandungnya sendiri. Dengan kemampuan orasinya yang luar biasa, Siti Munjiyah kerap mengisi forum-forum baik di internal organisasi atau khalayak umum. Pada 20 November 1921, K.H. Ahmad Dahlan mengajak Haji Fachrodin dan Siti Munjiyah untuk menghadiri undangan dari Sarekat Islam (SI) cabang Kediri, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, Siti Munjiyah mendapat kesempatan untuk berorasi. Beliau menyampaikan mengenai makna jilbab yang dikenakannya saat itu. Beliau dengan tegas menyampaikan jilbab ala haji perempuan yang dikenakannya tidak membuatnya malu karna itu adalah perintah agama Islam.

Selain menyampaikan makna jilbab, Siti Munjiyah berhasil memukau dan menerangkan kedudukan perempuan dalam Islam. Siti Munjiyah menerangkan, Islam tidak hanya diperuntukkan kaum lelaki. Bukan hanya lelaki yang harus menjalankan tapi perempuan juga harus menjalankannya dan memajukannya. Berikut ungkapan dari Siti Munjiyah yang menegaskan kesetaraan antara lelaki dan perempuan dalam Islam.

“Perempuan dan lelaki Islam itu masing-masing berhak berkemajuan dan berkesempurnaan, dan bahwasannya yang dikata kemajuan dan kesempurnaan ialah menurut hak batas-batasnya sendiri-sendiri.” (dikutip dari naskah pidato Siti Munjiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama, 22-25 Desember 1928, Yogyakarta).

Ungkapan itu disampaikan dalam orasinya di kongres perempuan yang posisinya kala itu menjabat sebagai wakil ketua. Orasinya ketika itu mengangkat tema “Derajat Perempuan”. Dari keterlibatannya di kongres perempuan dan pengalamannya mengisi di banyak forum, Siti Munjiyah menjadi pengurus yang paling biasa diundang dalam forum lintas agama. Dalam pidatonya, beliau tidak pernah menyinggung dan menjelek-jelekkan agama lain. Namanya cukup dikenal di banyak organisasi perempuan seperti Wanita Taman Siswa, Wanita Utama, Jong Java, dan sebagainya. Di ‘Aisyiyah, beliau menjabat ketua pada 1932 setelah kepemimpinan Siti Walidah. Kemudian pada kongres Muhammadiyah berikutnya, Siti Munjiyah kembali terpilih sebagai ketua dari 1933-1936. Beliau meninggal pada 1955. Setelah berjuang memimpin ‘Aisyiyah.

 

Siti Umniyah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Terhitung sejak tahun 194, pasca peralihan jabatan Hoofdpenghulu dari Mohammad Khalil Kamaludiningrat ke Mohammad Kamaludiningrat atau Kyai Sangidu, gerakan Muhammadiyah mulai memasuki bangsal priyayi. Bangsal yang sebelumnya dianggap tabu dikunjungi warga awam. Kyai Sangidu adalah penghulu yang mengijinkan bangsal priyayi digunakan setelah beliau menjabat sebagai kepala penghulu. Sejak itu, bansal priyayi dipakai untuk penggemblengan kader muballigh Muhammadiyah. Di Bangsal ini pula berlangsung kegiatan belajar khusus anak-anak. Kegiatan inilah yang kelak disebut Bustanul Athfal yang dirintis salah satunya oleh putrid Kyai Sangidu, Siti Umniyah.

Siti Umniyah lahir di Kauman pada 1905. Ayahnya, Kyai Sangidu merupakan teman seperjuangan Kyai Ahmad Dahlan. Rumah Kyai Sangidu yang dikenal sebagai Pendopo Tabligh adalah tempat di mana Kyai Dahlan menetapkan Muhammadiyah sebagai nama organisasi gerakannya pada tahun 1911. Kyai Sangidu diangkat menjadi penghulu ke-12 pada 1914 dengan nama kehormatan Kanjeng Kyai Penghulu Mohammad Kamaludiningrat. Inilah awal Kyai Sangidu berperan aktif dalam membangun gerakan Muhammadiyah dalam Bangsal Priyayi.

Putrinya mendapat didikan langsung dari Kyai Dahlan. Kyai Dahlan pulalah yang mengajurkannya memakai kerudung yang saat itu berbahan kain songket khas Kauman. Siti Umniyah adalah murid Kyai Dahlan selain Siti Munjiyah yang dikaderkan di Sekolah Agama. Hasil didikan Kyai Dahlan dan istrinya pada Siti Umniyah bisa dilihat dari kiprahnya di Siswa Praja Wanita (SPW) yang belakangan berubah menjadi Nasyiatul ‘Aisyiyah (NA) pada 1931. SPW adalah kumpulan remaja putri oleh anak-anak perempuan di Kauman yang mulai dibangun pada tahun 1919. Kegiatan kumpulan ini termasuk berpidato, mengaji, berkumpul, berjama’ah sembahyang subuh, dan beberapa kegiatan lainnya. Pada 1924, Siti Umniyah bersama teman-temannya mendirikan Taman Kanak-Kanak, embrio TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal.

5 bulan memimpin, Siti Wasilah Hadjid mengundurkan diri sebagai pimpinan. Sejak itu, Siti Umniyah memimpin SPW. Markas SPW yang sebelumnya berada di rumah yang kelak jadi Musholla ‘Aisyiyah, berpindah ke belakang rumah Siti Umniyah setelah SPW dipimpinnya. Sekolah anak-anak yang didirikannya ikut berpindah jadi satu markas dengan SPW. Siti Umniyah memimpin SPW sekitar 10 tahun, tampuk kepemimpinan beralih pada Zoechrijah dari tahun 1929.

Siti Umniyah juga aktif mengajar di Madrasah Muallimat Muhammadiyah setamatnya dari Al-Qismul ‘Arqa. Dia termasuk guru periode awal. Profesinya ini dia geluti sampai tahun 1954. Mulai tahun 1940, Siti Umniyah membuka asrama di rumahnya. Kegiatan itu sempat berhenti ketika terjadi agresi militer II Belanda yang membuat Siti Umniyah mengungsi ke Banaran, Selatan Yogyakarta. Di Banaran, bersama putrid bungsunya Amzah, Umniyah bergabung dengan “Penerangan Mobil” yang bertugas mengobarkan semangat perjuangan melawan Belanda. Asramanya berlanjut setelah keadaan mulai tenang.

Baca Juga:   Kolonialisme dan Kebangkitan Islam

Semasa hidupnya, Siti Umniyah dikenal rajin bersilaturahmi, pandai berbahasa Arab, dan memiliki perhatian khusus pada pendidikan remaja. Sebagai pribadi yang gemar menulis dan bersenandung, suatu kali dia menuliskan lagu berbahasa Arab yang isinya menjelek-jelekan penjajah Belanda. Dia melawan penjajah dengan caranya sendiri. Lagu itu dikumandangkan anak-anak dalam kunjungan Ratu Wihelmina yang mengharuskan anak-anak menyambutnya di muka jalan. Siti Umniyah menjadi single parent dalam masa yang lama karna suaminya, Ahmad Wardi meninggal di usia muda.

Kiprahnya dalam SPW dan Pendirian Bustanuh Athfal diakui dalam secarik catatan berikut :
”Di dalam pimpinannya St. Oemnijah, SPW makin lama makin bertambah maju sehingga mempunyai tambahan gerakan, ialah tholabussa’adah, Tajmilul Achlaq, dan Dirasatul Banat, kemudian dapat mendirikan pula sekolahan Bustanul Athfal” (Taman Nasjiah, no.3 tahoen II, September 1940).

 

Siti Hayinah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

“Sudah tidak khilaf lagi bahwa damai, persatuan itulah suatu perkara, perkara mana tentulah semua manusia mengakui akan kebaikannya, karena memang persatuan ini adalah suatu alat yang dapat menghasilkan maksud yang besar” –Siti Hayinah

1928, dalam kongres perempuan pertama, duduk dua perempuan berkerudung diantara peserta kongres. Pertama berperawakan hitam manis, kedua perempuan bertubuh ramping dengan kulit kuning langsat. Dialah Siti Munjiyah dan Siti Hayinah. Keduanya duduk bersanding dengan R.A. Soekanto, Ismoediati (Wanita Oetomo), Soenarjati, Soejatin (Poetri Indonesia), Siti Soekaptinah (Jong Islamieten Bond), Nyai Hajar Dewantara (Taman Siswo), R.A. Harjadiningrat (Wanito Katholik), dan Moerjati (Jong Java). Dalam kongres ini, Siti Hayinah hadir menyampaikan pidato yang cukup fenomenal. Dia mengangkat isu persatuan dengan tema “Persatuan Manusia”. Menurutnya, persatuan merupakan alat pertama untuk mencapai tujuan utama seperti kebahagiaan dan kesejahteraan.

Siti Hayinah lahir di Yogyakarta pada 1906. Tahun 1953, dalam usia 29, Siti Hayinah menikah dengan Mohammad Mawardi Mufti. Seorang pria asal Banjarmasin yang aktif di Muhammadiyah dan berprofesi sebagai guru. Dari pernikahannya ini, Siti Hayinah dikaruniai 7 orang anak. Siti Hayinah termasuk generasi kedua yang mendapat pendidikan di sekolah netral untuk dikaderkan di organisasi. Selain itu, Siti Hayinah juga menempuh pendidikan di dua tempat lainnya di Holland Inlandsche School (HIS) dan Fur Huischoud School di Yogyakarta. SIti Hayinah mulai aktif di ‘Aisyiyah dari masa kecilnya. Pada tahun 1925, saat umurnya menginjak 19 tahun, Siti Hayinah mendapat kepercayaan sebagai sekretaris mendampingi Nyai Ahmad Dahlan. Kegemarannya menulis dan membaca ini yang menempatkannya sebagai sekretaris. Bahkan, dia menjabat sebagai Pimpinan Redaksi majalah Suara ‘Aisyiyah. Dalam kongres ‘Aisyiyah ke-21 di Medan, dia mengobarkan kembali semangat anggota untuk menghidupkan Suara ‘Aisyiyah yang kala itu mati suri dengan pidatonya yang lantang.

“Marilah Soeara ‘Aisjijah itu kita hidupi betul-betul,…. Kalau tidak, baiklah kita bunuh saja mati-mati dan kita tanam dalam-dalam…”

Siti Hayinah memiliki perhatian khusus pada pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam pidatonya di kongres ke-21 tersebut, Siti Hayinah mengatakan siapa saja yang menghaang-halangi kaum perempuan mendapatkan pendidikan adalah orang jahat dan durhaka. Sepak terjangnya dalam memberikan ruang belajar bagi perempuan direalisasikan melalui usulan berdirinya bibliothek atau perpustakaan bagi kaum perempuan dan leeskring atau mengusahakan berdirinya badan penerbitan majalah khusus untuk kaum ibu. Dia mengajak kaum ibu untuk gemar membaca.

Di ‘Aisyiyah, Siti Hayinah lima kali didaulat sebagai ketua yaitu pada 1946, 1953, 1956, 1959, dan 1962. Siti Hayinah memegang amanahnya sebagai ketua untuk pertama kali didapat dalam kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta. Selain aktif di ‘Aisyiyah, Siti Hayinah juga aktif di Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), Gabungan Wanita Islam Indonesia (GOWII), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI). Di BP4 karirnya melejit, dari anggota sampai menjadi ketua dalam beberapa periode. Siti Hayinah menjadi perempuan aktifis yang sangat menghargai kreatifitas dan amal.

 

Siti Badilah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

“Tanamkan kembali dan hayatilah betul-betul nilai-nilai pengabdian, dan kita mulai dari kalangan Muhammadiyah sendiri” (Siti Badilah dalam Suara Muhammadiyah, no. 13 tahun 1979).

Siti Badilah, bersama dengan enam gadis lainnya, Siti Zaenab, Siti Aisyah, Siti Dauchah, Siti Dalalah, Siti Busyro, dan Siti Hayinah adalah generasi kedua kader yang dirintis oleh Kyai Ahmad Dalan beserta istri. Bertujuh, mereka menempuh pendidikan di Neutraal Meisjes School di Ngupasan. Melalui forum cursus, Kyai Ahmad Dahlan terus mendidik mereka dengan pemahaman agama. Terutama pada masa ketika gerakan Ahmad Dahlan dilirik sebelah mata oleh sebagian warga di Kauman.

Siti Badilah lahir di Yogyakarta pada 1904. Selain menempuh pendidikan di sekolah netral dan mengikuti forum cursus bersama Kyai Ahmad Dahlan, Siti Badilah juga mendapat pendidikan di MULO. Dalam wawancara bersama Suara Muhammadiyah pada tahun 1979 Siti Badilah mengakui “guru-guru pada masa itu betul-betul ahli sehingga segala pelajaran yang diberikan benar-benar terikat di otak para pelajar”. Pada saat menempuh pendidikan di MULO, Siti Badilah dikenal sebagai pelajar pemberani. Dalam suatu kejadian dia menanyakan perihal nilainya yang jelek yang menurutnya tidak sesuai dengan ketekunannya selama belajar. Setelah ditelusuri, sang guru membenarkan ada kekeliruan dalam penulisan nilai di raport. Setelah menyelesaikan pendidikan di MULO, Siti Badilah kerap dikirim Kyai Ahmad Dahlan untuk mengisi pengajian di kalangan umum terpelajar salah satunya di Kweekschool baik di Yogyakarta maupun luar kota.

Siti Badilah merupakan salah satu gadis yang hadir pada awal Muhammadiyah memprakarsai pendirian ‘Aisyiyah 1917. Beliau hadir sebagai penulis. Bahkan, namanya tercatat sebagai redaksi pertama Majalah Soeara ‘Aisjijah. Siti Badilah beberapa kali terpilih sebagai ketua ‘Aisyiyah diantaranya pada kongres Muhammadiyah ke-29 di Yogyakarta tahun 1941 yang mendapat amanat sampai 1943. Kemudian pada kongres ke 31, Siti Badilah terpilih kembali dengan periode amanah dari 1951-1953. Pada 1953 dalam Muktamar Muhammadiyah di Purwokerto Siti Badilah kembali terpilih sebagai ketua.

Siti Badilah tetap semangat berkiprah sekalipun tidak menjabat sebagai ketua, semangatnya terinspirasi dari tokoh perintis gerakan Muhammadiyah.

“Orang-orang Muhammadiyah tidak hanya merelakan harta benda dan waktunya untuk Muhammadiyah, tetapi dirinya juga direlakan. Seorang bapak seluruh waktunya untuk Muhammadiyah dan si ibu berjuang memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Sebaliknya, bila ibu yang berdakwah untuk Muhammadiyah, maka si bapak yang mencukupi segala keperluan rumah tangga…” kutipan Siti Badilah Zubair.

 

Siti Aisjah Hilal

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Anak ke empat dari enam bersaudara ini adalah generasi kedua yang disiapkan untuk jadi kader organisasi. Bersama dengan kakak perempuannya, Siti Busyro, Siti Aisyah menempuh pendidikan di sekolah netral setelah generasi Siti Bariyah. Di bawah bimbingan kedua orang tuanya yang tidak lain adalah perintis gerakan Muhammadiyah, Siti Aisyah mendalami ilmu agama setelah lulus dari sekolah netral. Ilmu agama didalaminya di asrama (internaat) putri dan dibimbing secara intensif oleh sang ibu, Nyai Ahmad Dahlan.

Siti Aisyah lahir di Kauman pada 1905 dan wafat pada 10 Agustus 1968. Nama Hilal yang disandang di belakang namanya merupakan nama suami H.Hilal. H.Hilal sendiri sebelumnya merupakan suami dari Johanah kakak perempuan pertama Siti Aisyah. Johanah meninggal setelah melahirkan anak. Untuk tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga H.Hilal, keluarga K.H. Ahmad Dahlan kemudian menikahkan Siti Aisyah dengan H.Hilal.

Kiprah Siti Aisyah di organisasi mulai menonjol sejak terbitanya Majalah Soeara ‘Aisjijah pada 1926. Namanya tercatat sebagai redaktur pertama majalah bersama Siti Badilah dan Siti Djalalah. Tahun 1931 menjadi tahun penting di mana kiprahnya di ‘Aisyiyah menjadi awal perjalanan panjangnya di organisasi ini. Pada kongres Muhammadiyah ke-20 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Siti Aisyah terpilih sebagai ketua ‘Aisyiyah meneruskan estafet kepemimpinan sang ibu. Sekalipun tercatat sebagai anak pendiri, Siti Aisyah bebas dari pengkultusan individu dalam perjalanannya di organisasi, hal itu terbukti dari terpilihnya Siti Munjiyah pada pemilihan ketua tahun berikutnya dan seterusnya silih berganti dari satu kader ke kader yang lainnya. Pada 1939, Siti Aisyah kembali terpilih menjadi ketua ‘Aisyiyah.

Siti Aisyah dan H. Hilal dikenal sebagai saudagar batik. H. Hilal melanjutkan bisnis peninggalan sang ayah, Kyai Mohamad Saleh, kakak ipar Kyai Ahmad Dahlan. Pada masa hidup Kyai Ahmad Dahlan, Kyai Saleh merupakan saudagar batik terkaya di Kauman. Peran Kyai Saleh dan keluarganya dalam organisasi dibuktikan dengan bantuan yang diberikan pada Kyai Ahmad Dahlan saat Langgar Kidul dirubuhkan. Kyai Saleh mengulurkan bantuan untuk membangunnya kembali.

 

Siti Baroroh Baried

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Prof. Hj. Siti Baroroh Baried lahir di Yogyakarta pada 23 Mei 1923. Ayahnya H. Tamim bin Dja’far adalah kemenakan Siti Walidah, Istri Pendiri Muhammadiyah. Sejak muda Siti Baroroh memiliki semboyan ”Hidup saya harus menuntut ilmu,”. Semboyan ini diucapkan di hadapan kedua orang tuanya. Tidak mengherankan jika kemudian perjalanan dan kiprahnya dalam pendidikan mengundang decak kagum dan menjadi panutan. Siti Baroroh memulai pendidikan di SD Muhammadiyah, kemudian secara berturut-turut dirinya melanjutkan di MULO HIK Muhammadiyah, Fakultas Sastra UGM (Sarjana Muda, Fakultas Sastra UI di Jakarta UI meraih gelar sarjana tahun 1952. Tahun 1953 sampai dengan 1955 Siti Baroroh mendalami Bahasa Arab di Cairo. Pada saat itu, sangat langka perempuan menempuh pendidikan di luar negeri.

Pada 1964 Siti Baroroh diangkat menjadi guru besar dalam Ilmu Bahasa Indonesia. Pengangkatan ini menjadi sorotan, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Bagaimana tidak, kala itu usianya masih 39 tahun dan menjadi wanita pertama yang mendapat gelar guru besar. Gelar ini menunjukkan peran Siti Baroroh di dunia pendidikan. Beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Di Universitas Gadjah Mada beliau mengajar di fakultas sastra sejak tahun 1949. Beliau pernah menjadi dekan fakultas Sastra UGM selama dua periode tahun 1965-1968 dan 1968-1971. Kemudian menjadi Ketua Jurusan Asia Barat Fakultas Sastra UGM 1963-1975.

Siti Baroroh tidak hanya aktif di dunia perkuliahan. Beliau juga aktif di berbagai organisasi seperti MUI Pusat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di’Aisyiyah, Siti Baroroh pernah menjabat sebagai PCA Gondomanan sampai Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Jabatan yang pernah diembannya di ‘Aisyiyah adalah Ketua Biro Hubungan Luar Negeri, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan, dan Ketua Bagian Paramedis. Belia menjadi satu-satunya ketua PP ‘Aisyiyah yang paling lama menjabat yakni selama 5 periode dari tahun 1965 sampai 1985. Atas jasanya, ‘Aisyiyah memiliki posisi tawar di luar negeri. Banyak peneliti, penulis disertasi dari universitas luar negeri mempelajari organisasi ‘Aisyiyah melalui jasanya.

Sebelum menjadi guru besar, Siti Baroroh menikah dengan dr. Baried Ishom yang kemudian menjadi Spesialis Bedah dan Menjabat Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Keluarga kecilnya dikaruniai dua anak satu putra dan putri. Sampai akhir hayatnya, beliau masih menjadab sebagai Pimpinan Umum majalah SA dan penasihat PP ‘Aisyiyah. Beliau meninggal pada Minggu, 9 Mei 1999 dan dishalatkan di Mesjid Kauman.

 

Siti Chamamah

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Siti Chamamah Soeratno lahir di Kauman, Yogyakarta pada 24 Januari 1941. Ia adalah ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah dua periode berturut-turut, yaitu pada 2000-2010. Chamamah dikenal sebagai tokoh Aisyiyah yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial-budaya masyarakat sekitarnya. Baginya, seorang pemimpin hendaknya memiliki kecerdasan, keuletan, dan kegigihan dalam mengayomi masyarakat yang ia pimpin.

Chamamah memang merupakan pakar kesusastraan Melayu dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Ia sangat lentur dalam bergaul, dan lebih dari itu, senantiasa menginspirasi masyarakat agar sadar akan kebutuhan manusia terhadap kebudayaan dan lingkungan sekitar. Sejak kecil, Chamamah sudah dibiasakan pola hidup yang disiplin dan mandiri oleh kedua orang tuanya, KH Hanad Noor dan Hj Juhariah. Hal itulah yang membentuk kepribadiannya hingga kini. Pendidikan Chamamah dimulai di SD Ngupasan dan SMP Putri Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia lalu melanjutkan sekolahnya di SMA yang didirikan ayahnya di kota yang sama.

Selepas SMA, ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Sastra UGM, sementara pendidikan S2-nya ia dapatkan dari salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial di Perancis, yaitu Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales yang bertempat di Paris. Ia kemudian meraih gelar doktor di UGM setelah melakukan penelitian disertasi di sejumlah negara, termasuk Belanda, Jerman, Inggris dan Italia. Dari almamaternya itu pula, ia memperoleh gelar profesor di Fakultas Ilmu Budaya. Kepakaran Chamamah di bidangnya amat diakui, terutama oleh dua Indonesianis yang sempat membimbing penelitiannya, yaitu Prof Dr Denys Lombard saat menulis tesis di Prancis, dan Prof Dr A Teeuw saat menulis disertasi di UGM.

Sebagai pakar kesusastraan Melayu, Chamamah pernah dipercaya menjabat sekretaris jurusan Sastra Arab, kepala jurusan Sastra Perancis, dan dekan Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Ia juga mengajar di sejumlah kampus di luar UGM, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ‘Aisyiyah (STIKES) Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Universitas Negeri Diponegoro (Undip) Semarang, Akademi Informasi dan Komunikasi (Amikom) Yogyakarta Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta (sekarang Universitas Mercu Buana), IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Wali Songo Semarang (sekarang UIN), serta Universitas Gunadarma Jakarta. Ia bahkan pernah menjadi dosen Indonesian Social and Cultural Studies di Universiteit Leiden, Belanda.

Terkait kiprahnya di Muhammadiyah, sejak remaja Chamamah telah terlibat aktif di salah satu organisasi otonom-nya, yaitu Nasyiatul Aisyiyah (NA), hingga menjadi ketua umum PP NA pada 1965. Tiga tahun kemudian, yaitu pada 1968, ia mulai terlibat di PP Aisyiyah. Beberapa amanah diembannya, mulai dari bendahara, sekretaris, wakil ketua, hingga menjadi ketua umum dua periode, yaitu 2000-2005 dan 2005-2010.

Selain di Aisyiyah, ia juga merupakan anggota International Conference on Religion and Peace. Ketokohan intelektual dan aktivismenya membuat ia kerap diundang sebagai pembicara di sejumlah negara. Ia juga telah menulis puluhan karya, baik buku, hasil riset, hingga makalah dan artikel, terutama di bidang sastra dan budaya, baik dalam bahasa Indonesia, Inggris, maupun Perancis. Hingga saat ini, Chamamah dikenal sebagai sosok pemimpin wanita yang sangat cerdas dan humanis.

 

Siti Noordjannah Dj.

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Siti Noordjannah Djohantini adalah Ketua Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah saat ini, juga Ketua BPH Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Ia lahir di Yogyakarta, 15 Agustus 1958, dari keluarga relijius pasangan Ardani Zaenal dan Siti Juariyah. Salah seorang pendiri Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), pelopor LSM perempuan di Indonesia 1982. Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah l990-l995. Koordinator Program Pendidikan Politik bagi Perempuan dalam Pemilu 1999. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Aisyiyah 2000-2005. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Republik Indonesia (2003-2008). Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2010-2020.

Noordjannah menikah dengan Haedar Nashir, seorang kader dan kini menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020). Dari perkawinannya dengan Haedar Nashir, Noordjannah dikaruniai dua anak, yaitu dokter Hilma Nadhifa Mujahidah dan dokter Nuha Aulia Rahman.

Pendidikan formal yang ditempuh Noordjannah dimulai dari Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian SMP Muhammadiyah Godean, dan selanjutnya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Setelah itu, Noordjannah kuliah program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN Veteran) Yogyakarta, mengambil program magister (S2) Manajemen Keuangan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, juga mengambil program Human Resource Management di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ketika sekolah hingga kuliah, Noordjannah sudah aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar. Di organisasi ini, ia sampai menjabat Ketua Bidang Ipmawati Pimpinan Pusat IPM 1983-1986. Bersama teman-temannya pengurus PP IPM, Noordjannah berhasil menerbitkan buku Pedoman Seragam khusus bagi pelajar putri Muhammadiyah yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Pedoman ini memberi panduan tentang berbusana Muslimah yang sesuai tuntunan ajaran Islam.

Setelah “ber-IPM”, Noordjannah kemudian aktif di organisasi Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiah) yang juga merupakan salah satu ortom Muhammadiyah untuk kalangan remaja putri. Di organisasi ini, Noordjannah pernah menjadi Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah (l990-l995), hasil Muktamar Nasyi’atul ‘Aisyiyah, di Yogyakarta tahun 1990.

Setelah menuntaskan amanah di Nasyiatul Aisyiyah, Noordjannah Djohantini kemudian mulai masuk sebagai pengurus Aisyiyah. Pada periode 2000-2005, ia diserahi amanah sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Pimpinan Pusat Aisyiyah, kemudian menjadi salah satu Ketua PP Aisyiyah, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PP Aisyiyah, periode 2010-2015, menggantikan Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno yang sudah dua periode menjabat Ketua Umum PP Aisyiyah.

Kini, Noordjannah melakoni periode kedua amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (2015-2020), sambil memegang jabatan sebagai Ketua BPH Universitas Aisyiyah Yogyakarta (2017-2021), sejak Unisa masih sebagai STIKES Aisyiyah (2013).

 

Pendirian UNISA: Universitas Perempuan Pertama

Noordjannah Sosok yang berhasil mengantarkan terbentuknya Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, perguruan tinggi perempuan pertama di Indonesia. Noordjannah mengatakan keberhasilan pengembangan Universitas Aisyiyah, mampu diraih berkat ikhtiar yang kuat dan doa yang tak kunjung padam. Selain itu, ia menjelaskan keberhasilan Aisyiyah mampu diwujudkan lewat sinergi, dengan banyak pihak seluas mungkin.

Sejarah metamorfosa lembaga pendidikan ‘Aisyiyah ini diawali dari berdirinya Sekolah Bidan ‘Aisyiyah RS PKU Muhammadiyah Tipe C pada tahun 1963. Sejak tahun 1963 berkembang bermetamorfosa hingga menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) ‘Aisyiyah pada tahun 2003. Berkembang pesat hingga pada tahun 2016 berubah menjadi universitas dengan nama Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya program studi baru berbagai bidang yaitu di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dan Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora (FEISHum). Inilah bukti nyata Unisa berkembang bersinergi bersama memajukan Bangsa dan mensejahterakan Ummat.

Dalam sebuah kesempatan di hadapan peserta dari 25 propinsi pada Pelatihan Paralegal untuk Pendampingan dan Penyelesaian Persoalan Hukum pada Perempuan dan Anak, oleh Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, di Gedung Senat Rektorat UMM tahun 2016, Bu Noordjannah menyampaikan, “sebagai gerakan dakwah, Aisyiyah telah banyak mendarmabaktikan diri untuk bangsa dengan berbagai macam aksi yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas”.

Ketika Noordjannah menyanyikan satu bait Mars Aisyiyah, “Wahai warga Aisyiyah sejati/sadarlah akan kewajiban suci/membina harkat kaum wanita/menjadi tiang utama negara.” Menurut Noorjannah, kutipan mars Aisyiyah itu untuk mengingatkan bahwa betapa hebatnya Aisyiyah. “Sejak mars itu dilantunkan belum pernah Aisyiyah sedikit pun berfikir hanya untuk kepentingannya. Tetapi Aisyiyah berhikmat untuk bangsa,” ujar Noorjannah sambil mengingatkan bahwa sebagai pimpinan Aisyiyah, harus bisa berperan sebagai solutor bagi problematika masyarakat.

Noordjannah menambahkan, syair Mars ‘Aisyiyah itu mengandung makna yang amat dalam. Semangat dari lagu mars yang menunjukkan bahwa Aisyiyah memiliki karakter berkemajuan dan memiliki visi pembangunan sumber daya manusia secara universal. “Untuk itu dalam setiap acara Aisyiyah, mars itu wajib dilantunkan sebagai spirit perjuangan,” pesannya sambil mengutip surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, “Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan.”

Noordjannah berharap agar semua kader Aisyiyah tetap konsisten atau istiqamah membela mereka yang terpinggirkan dan terlemahkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita akan terus gelorakan tiap ajaran KH Ahmad Dahlan kepada para murid. Miskin itu tak sekedar miskin harta. Ada miskin ilmu, miskin akhlak, miskin kebutuhan hidup. Kita tentu saja akan teruskan model dakwahnya. Islam yang berkemajuan itu adalah ciri gerakan Aisyiyah itu akan mengalir melakukan pencerahan bangsa”.

Universitas Aisyiyah Yogyakarta merupakan sebuah Perguruan Tinggi bagi kaum perempuan yang sudah dilontarkan pemikiran pendiriannya oleh Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir pada tahun 1962 dalam forum Muktamar Kerja Aisyiyah. Rencana Perguruan Tinggi untuk perempuan ini berhasil diwujudkan setengah abad kemudian dalam kepemimpinan Aisyiyah oleh Noordjannah dengan bersinergi dengan banyak pihak.

 

Para Tokoh Lainnya

Memasuki usia ke-107 tahun, Muhammadiyah mengantarkan sumbangsih penting bagi perjalanan bangsa. Bukan hanya pada bidang amal usaha, melainkan juga pada pemikiran. Demikian pentingnya peran Muhammadiyah sehingga organisasi yang lahir pada 12 November 1912 ini menjadi faktor penting lahir dan berkembangnya bangsa ini. Muhammadiyah menjelma dalam bentuk rumah sakit, sekolah, balai pengajian, sampai perguruan tinggi. Semua itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Dalam perjalanannya, banyak tokoh Muhammadiyah yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Pemerintah lalu menganugerahi mereka dengan gelar pahlawan nasional. Di samping beberapa Ketua Muhammadiyah dan Aisyiyah di atas, ada beberapa tokoh Muhammadiyah (bukan ketua) yang memiliki jasa besar bagi negara dan bangsa ini.

 

Sukarno

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Terlahir dengan nama Koesno Sosrodihardjo di Surabaya, 6 Juni 1901, Soekarno memerankan peran sentral dalam Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berduet dengan Moh Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 untuk lepas dari cengkeraman penjajah. Soekarno pula yang menjadi pencetus konsep dasar negara yang dirumuskan menjadi Pancasila.

Lahir dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, Soekarno termasuk salah satu murid KH. Ahmad Dahlan. Soekarno bersekolah di HBS Surabaya atas bantuan kawan bapaknya, HOS Tjokroaminoto. Ia juga tinggal di rumah Tjokroaminoto, tokoh pergerakan yang kemudian mendirikan Sarekat Islam. Di rumah ini juga tinggal murid-murid Tjokroaminoto lainnya, seperti Alimin, Musso, Darsono, Agus Salim, dan Abdul Muis. KH. Ahmad Dahlan yang sering bolak-balik ke Surabaya bertemu Tjokroaminoto menyempatkan mengajar Soekarno dan teman-temannya.

Soekarno yang resmi menjadi kader Muhammadiyah pada tahun 1930 pernah menjadi pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah milik Muhammadiyah di Bengkulu. Di kota ini, ia bertemu Fatmawati, kader Aisyiah dan anak tokoh Muhammadiyah setempat, yang kemudian menjadi istrinya.

“Bungkuslah mayat saya dengan bendera Muhammadiyah” itulah wasiat Sukarno yang disampaikan dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams

Wasiat itu menunjukkan kecintaan Soekarno pada Muhammadiyah karena ia sangat mengagumi cita-cita Muhammadiyah.

 

Fatmawati Sukarno

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Bernama asli Fatimah, istri sang Proklamator Soekarno ini dilahirkan di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Dia merupakan aktivis Aisyiah di kampungnya. Sepak terjangnya mengikuti jejak sang ayah, Hasan Din, yang rela dikeluarkan dari pekerjaannya oleh Belanda karena menolak meninggalkan aktivitasnya di organisasi yang dirikan Ahmad Dahlan itu.

Fatmawati adalah sosok penjahit bendera pusaka yang dikibarkan dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Pemerintah memberi penghargaan kepadanya sebagai pahlawan nasional lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TK/2000 tanggal 4 November 2000. Nama Fatmawati antara lain diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di Jakarta dan Bandar Udara Fatmawati yang sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling di Bengkulu.

 

Jenderal Sudirman

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Jendral Soedirman adalah salah satu penggerak revolusi fisik paling menonjol dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam pertempuran Ambarawa dan Magelang (Desember 1945). Dalam agresi militer Belanda I (21 Juli-5 Agustus 1947) dan agresi militer Belanda II (19 Desember 1948), pria yang akrab dipanggil Pak Dirman ini sukses memimpin perang gerilya di beberapa daerah di Pulau Jawa, hingga Indonesia meraih pengakuan kembali sebagai bangsa yang merdeka. Tak heran jika kemudian ia disebut sebagai Bapak Tentara Nasional Indonesia.

Lahir pada 7 Februari 1916 di Rembang, Jawa Tengah, Pak Dirman menempuh pendidikan di HIS Purwokerto, kemudian melanjutkan ke Taman Dewasa, lalu pindah ke Perguruan Wiworo Tomo. Pendidikan terakhirnya di HIK Muhammadiyah Solo. Setelah lulus HIK Muhammadiyah, Pak Dirman menjadi guru di HIS Muhammadiyah Solo dan aktif dalam kepengurusan Hizbul Wathan (HW). Setelah pindah ke Purwokerto, ia aktif sebagai anggota Muhammadiyah.

Tak heran jika kemudian ia disebut sebagai Bapak Tentara Nasional Indonesia.

Puncak karier Pak Dirman di Muhammadiyah sebagai Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah daerah Banyumas. Sebelum berkarier di dunia militer, selain aktif di kepanduan HW, Sudirman muda pernah bergabung dalam barisan Lucht Bescherming Dinest (LBD), Lembaga Dinas Perlindungan Udara yang dibentuk sejak tahun 1939 oleh rezim kolonial Belanda.

 

Djoeanda Kartawidjaja

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Raden Hadji Djoeanda Kartawidjaja lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911. Lulusan Teknik Sipil Technische Hoogeschool te Bandoeng (THB) atau Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah menjadi perdana menteri kesepuluh tahun 1957-1959. Ia juga pernah empat kali menjadi menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan di zaman Presiden Soekarno.

Namun, kiprah monumentalnya adalah saat mengeluarkan Deklarasi Djoeanda 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa laut Indonesia, yaitu laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pernyataan yang berani mengingat Indonesia saat itu sedang dipecah-pecah kepulauannya dengan laut dianggap terpisah. Deklarasi ini kelak menjadi titik pangkal kesatuan negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) dan Hukum Laut Internasional yang diakui PBB tahun 1982.

Kiprah monumentalnya adalah saat mengeluarkan Deklarasi Djoeanda 1957

Semasa muda, Djoeanda aktif di Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Ayahnya, R Kartawidjaja, pengurus Muhammadiyah di Tasikmalaya. Selepas lulus dari THB, Djoeanda memilih mengajar di SMA Muhammadiyah, Jakarta, dengan gaji seadanya. Padahal, sebenarnya ia juga ditawari menjadi asisten dosen di THB dengan gaji lebih besar. Setelah empat tahun menjadi guru, ia kemudian mengabdi di Jawatan Irigasi Jawa Barat selain aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1962, Djoeanda menyampaikan testimoninya: “Karena mengindahkan petunjuk orangtua saya, saya kenali Muhammadiyah. Bukan sekadar kenal saja, tetapi saya malah dipercaya memasak kecerdasan putra-putri anak didik Muhammadiyah di masa itu. Penderitaan hidup dan pahit getir, bagi Muhammadiyah bukan soal, adanya hanya kepuasan hati karena kerja sama di antara kita dan pengurus Muhammadiyah tetap terjalin dengan ukhuwah Islamiyah yang seerat-eratnya’’. Djoeanda meninggal di Jakarta pada 7 November 1963.

 

Fachrodin

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Fachrodin terlahir dengan nama Moehammad Djazoeli. Sepulang dari Tanah Suci, ia menyandang nama Fachrodin atau Fakhruddin. Rumahnya di Kauman, Yogyakarta, berdekatan dengan rumah KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beberapa saudara dan kerabatnya sejak awal menjadi murid langsung KH Ahmad Dahlan dan selanjutnya menjadi tokoh penggerak Muhammadiyah dan Aisyiah, seperti KH Syudja’ (kakak) serta Ki Bagus Hadikusumo, KHM Zaini, dan Siti Munjiyah (adik-adik).

Fachrodin tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi ia seorang pembelajar sejati. Kemampuan otodidaknya ia buktikan saat bertolak ke Mekkah (1905-1907). Selain berhaji, kesempatan ini ia manfaatkan untuk menimba ilmu. Ia kemudian dikenal akan kepandaiannya berpidato, berorganisasi, dan mengarang.

Tulisannya yang tajam diperkuat dengan karakternya yang teguh pendirian, mandiri, dan terbuka.

Tidak heran jika kemudian ia dipercaya sebagai pemimpin redaksi pertama Suara Muhammadiyah yang terbit tahun 1915. Tulisannya yang tajam diperkuat dengan karakternya yang teguh pendirian, mandiri, dan terbuka. Fachrodin membantu mengurusi nasib jemaah asal Indonesia yang mendapat perlakuan kurang baik dari pejabat setempat. Sepulangnya dari sana, ia memprakarsai pembentukan Badan Penolong Haji. Ia juga pernah diutus menghadiri konferensi Islam di Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia.

Pada usia 26 tahun, Fahcrodin dipercaya sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah selama beberapa tahun. Pada tahun 1920, ia ditetapkan sebagai Ketua Bagian (sekarang Majelis) Tabligh PP Muhammadiyah, lalu menjadi Wakil Ketua I PP Muhammadiyah pada periode kepemimpinan KH Ibrahim (1923-1932).

Fachrodin menjelma menjadi tokoh pergerakan nasional yang disegani dan dihormati. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No 162 Tahun 1964. Fahcrodin meninggal di Yogyakarta pada 27 Februari 1929 dalam usia 39 tahun.

 

HAMKA

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, lebih dikenal dengan nama HAMKA (singkatan huruf depan namanya), adalah ulama, politisi, dan sastrawan. Ia pernah menjadi wartawan, penulis, dan pengajar selain aktif di Partai Masyumi sebelum partai itu dibubarkan. Hamka tercatat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama dan aktif di Muhammadiyah hingga akhir hayat.

Hamka mendapat pendidikan di Sekolah Dasar Maninjau selama dua tahun. Ketika usianya 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di sini, Hamka ikut menimba ilmu agama dan bahasa Arab. Ia juga banyak membaca buku agama dan sastra lewat perpustakaan milik gurunya.

Hamka senang merantau. Suatu kali, sepulang merantau selama setahun, Hamka kembali untuk membesarkan Muhammadiyah. Namun, ia ditolak karena tidak memiliki diploma dan dianggap buruk kemampuan Bahasa Arab-nya. Hamka kemudian bertolak ke Mekkah untuk belajar agama dan Bahasa Arab.

Hamka tercatat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama dan aktif di Muhammadiyah hingga akhir hayat.

Kembali ke Tanah Air, Hamka merintis karier sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Deli. Ia juga menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat serta buku sastra Di Bawah Lindungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck yang melambungkan namanya sebagai sastrawan.

Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Ia kemudian ke Jakarta dan memilih jalur politik. Dalam Pemilihan Umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan Demokrasi Terpimpin memengaruhi hubungannya dengan Soekarno.

 

Gatot Mangkupraja

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Gatot Mangkoepradja lahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya, Saleh Mangkoepradja, adalah dokter pertama asal Sumedang. Keterlibatan Gatot dalam pergerakan nasional berawal ketika ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Ia bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) segera setelah partai itu didirikan Soekarno.

Belanda memerintahkan penangkapan dirinya dan para pemimpin PNI lainnya akibat menjunjung tinggi konsep revolusi Indonesia. Gatot ditangkap bersama-sama Ir Soekarno lantas dijebloskan ke Penjara Banceuy. Pengadilan keduanya bersama beberapa tokoh lain dikenal dengan peristiwa Indonesia Menggugat.

Pengadilan keduanya bersama beberapa tokoh lain dikenal dengan peristiwa Indonesia Menggugat.

Selepas dari penjara, Gatot bergabung dengan Partindo, partai pecahan PNI, tetapi keluar dan bergabung dengan PNI-Baru pimpinan Moh Hatta. Pada saat itu, bersamaan dengan Gatot menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Pada masa pendudukan Jepang, Gatot yang dikenal baik oleh Jepang diberi wewenang menjalankan Gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Namun, Gatot tidak mau bekerja sama. Akibat penolakannya, ia ditahan oleh Kempetai. Keluar dari tahanan, Gatot mengusulkan kepada Jepang pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang kemudian terbentuk resmi 3 Oktober 1943. Peta berperan penting menjaga kemerdekaan dari Belanda dan sekutu yang mencoba bercokol kembali di Indonesia. PETA juga menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia.

 

Kasman Singodimedjo

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Dalam sebuah forum, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengalami perpecahan suara terhadap Piagam Jakarta. Terjadi tarik-menarik antara kelompok Muslim dan non-Muslim. Kasman melobi kedua kubu untuk berdamai dan berhasil. Inilah salah satu jasa besarnya. Sebab, jika dia gagal mendamaikan kedua kubu, bisa jadi Republik Indonesia tidak pernah ada.

Pokok persoalannya adalah tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kelompok non-Muslim keberatan. Kasman kemudian meyakinkan kelompok Muslim bahwa sila Ketuhanan yang Maha Esa dapat mewakili tujuh kata tersebut.

Kasman kemudian meyakinkan kelompok Muslim bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mewakili tujuh kata tersebut.

Kasman yang berpandangan nasionalis ini aktif dalam berbagai organisasi. Selain Muhammadiyah, dia aktif di Jong Java, Jong Islamiten Bond, dan Masyumi. Pada 8 November 2018, Presiden Joko Widodo memberi anugerah pahlawan nasional kepada Kasman.

 

Nani Wartabone

Periode:  
Lahir:
Latar Belakang Keluarga:
Pendidikan:
Pengalaman Organisasi:
Peran dalam Persyarikatan:
Meninggal:
Penghargaan:
click detail

Sebagai tokoh pejuang, Nani Wartabone ikut terlibat dalam sejumlah organisasi pergerakan. Saat bersekolah di Surabaya, beliau bersama sejumlah pemuda Gorontalo pada 1923 mendirikan organisasi pemuda pelajar Gorontalo yang disebut Jong Gorontalo. Beliau juga termasuk tokoh yang ikut menyaksikan kongres pemuda Indonesia yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Sepulang ke Gorontalo, pada tahun 1928 beliau mendirikan Perkumpulan Pemuda Tani (Hulunga) yang beranggotakan 300 orang pemuda. Melalui perkumpulan ini, beliau menanamkan jiwa kebangsaan dan pendidikan politik para pemuda Gorontalo. Di akhir tahun 1928 beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) cabang Gorontalo. Setelah PNI dibubarkan, pada tahun 1931 beliau mendirikan Partai Indonesia Raya (Partindo) di Gorontalo. Pada tahun 1933, kegiatan Partindo di seluruh Indonesia dilarang pemerintah Belanda. Oleh karena itu maka Nani Wartabone mengalihkan perjuangannya melalui persyerikatan Muhammadiyah.

Dalam bukunya Sejarah Gorontalo Modern dari hegemoni kolonial ke Provinsi terbitan penerbit ombak (2012), sejarawan dari Universitas Negeri Gorontalo Joni Apriyanto menjelaskan bahwa pemerintah kolonial sangat mencurigai setiap kegiatan yang berbau politik karena dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap Belanda. Olehnya mereka berusaha merongrong kegiatan pergerakan politik dengan melakukan pelarangan-pelarangan. Masyarakat Gorontalo berusaha mengantisipasi larangan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada organisasi sosial budaya yang tumbuh di Jawa untuk berkembang di Gorontalo. Salah satunya adalah persyerikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini mulai masuk ke Gorontalo mula-mula diperkenalkan oleh Jusuf Otoluwa yang merupakan salah seorang siswa sekolah guru di Jakarta dengan mengajak beberapa kawannya untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah sekembalinya mereka ke Gorontalo.

Mereka mengundang sekretaris Pimpinan pusat Muhammadiyah, Mohammad Junus Anis ke Gorontalo untuk meresmikan berdirinya Muhammadiyah Cabang Gorontalo pada 18 November 1928. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah cabang Gorontalo tidak saja mendirikan ranting-ranting di seluruh Gorontalo, akan tetapi juga meluas sampai ke Manado dan sekitarnya bahkan ke beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Muhammadiyah melalui kegiatan dakwah dan pendidikan telah mewujudkan sejumlah amal usaha diantaranya pendirian sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas, mendirikan masjid, musholla serta pusat kesehatan masyarakat di berbagai ranting Muhammadiyah di wilayah Gorontalo. Hal inilah yang membuat Muhammadiyah mendapat simpati dari masyarakat Gorontalo sehingga banyak tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan persyerikatan termasuk Nani Wartabone.

Dalam buku Biografi Nani Wartabone yang disusun FKIP Unsrat di Gorontalo (1985) disebutkan bahwa sejak tahun 1930, Nani Wartabone bersama Imam A Nadjamuddin berinisiatif mendirikan grup muhammadiyah Suwawa. Maksud Nani Wartabone masuk Muhammadiyah adalah untuk mengarahkan umat Islam agar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga pandangan yang merugikan Islam dapat dihilangkan dan rakyat dapat berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan. Beliau menggunakan kesempatan dakwah melalui kegiatan tabligh muhammadiyah di kampung-kampung, selain untuk menyampaikan ajaran islam, juga berusaha menanamkan kesadaran berpolitik rakyat untuk bersatu menggapai Indonesia merdeka. Masyarakat Gorontalo ternyata sangat suka dengan ceramah-ceramah Nani Wartabone.

Apabila masyarakat tahu bahwa yang memberikan dakwah adalah Nani Wartabone, maka mereka akan datang berbondong-bondong untuk menghadiri dan mendengarkan tabligh. Oleh sebab itu aktivitas dakwah beliau selalu dipantau pihak kepolisian Belanda. Bahkan beberapa kali pemerintah Belanda melalui kakaknya Ayuba Wartabone yang menjabat Wedana Gorontalo, memberikan peringatan kepada Nani Wartabone terkait kegiatan dakwahnya, termasuk ancaman akan diasingkan kalau tetap bergiat dalam persyerikatan. Namun Nani Wartabone tetap konsisten dan konsekuen berjuang lewat gerakan dakwah muhammadiyah.

Pada tahun 1934, diadakan konferensi ke-3 Muhammadiyah cabang Gorontalo yang dihadiri oleh utusan-utusan kelompok Muhammadiyah dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang diselenggarakan di Suwawa. Sebagai tuan rumah, Nani Wartabone memiliki andil besar dalam pelaksanaan konferensi yang juga dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Yogyakarta. Sebenarnya Nani Wartabone diusulkan menjadi pimpinan konsulat Muhammadiyah Sulawesi Utara dan Tengah. Namun karena kesibukannya, beliau tidak bersedia menerima kedudukan itu. Bersama dengan sejumlah pengurus Muhammadiyah Gorontalo seperti Yusuf Polapa, Mohammad Dunggio dan Tom Olii, beliau memantapkan kesadaran umat islam akan pentingnya wadah persyerikatan Muhammadiyah.

Lewat buku Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial terbitan Penerbit Ombak (2012), Hasanudin dan Basri Amin menjelaskan tentang perkembangan persyerikatan Muhammadiyah di Gorontalo. Sejak tahun 1929 telah dirintis usaha untuk membuat grup-grup muhammadiyah di perkampungan Gorontalo. Pendirian grup tersebut mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi bagi suatu kampung seperti masjid, taman pendidikan dan kegiatan tabligh. Selama kurun waktu 1929-1940 telah dibentuk 39 grup Muhammdiyah yang tersebar di kawasan Gorontalo.

Usaha Muhammadiyah mulai berkembang dengan terbentuknya Aisyiah pada tahun 1930 sebagai wadah kaum perempuan dibawah kepengurusan Marie Lamadilawo. Pada tahun 1931 dibentuk Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon yang merupakan wadah kegiatan kepemudaan dbawah pimpinan Ibrahim Mohammad. Dalam kurun 1931-1932, Muhammadiyah Gorontalo mendatangkan tenaga pengajar guru agama Islam dari Yogyakarta. Kemudian pada kurun waktu 1932-1938 dilakukan pengiriman putra daerah Gorontalo untuk memperdalam pengetahuannya di Yogyakarta sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah. Sejak 1934, organisasi Muhammadiyah di Gorontalo berubah status menjadi konsulat Muhammadiyah keresidenan Manado berkedudukan di Gorontalo yang diketuai Tom Olii dan Sekretaris Mohammad Dunggio. Perubahan ini disesuaikan dengan kedudukan keresidenan Manado yang mencakup Sulawesi wilayah utara dan tengah. Perubahan status ini telah mendorong pesatnya perkembangan Muhammadiyah di Gorontalo.

Dalam peristiwa patriotik 23 januari 1942, sejumlah tokoh persyerikatan Muhammadiyah ikut terlibat membantu Nani Wartabone diantaranya B. Datau yang aktif dalam rapat persiapan gerakan rakyat menentang Belanda, U.H. Buluati sebagai sekretaris komite12 dan Ibrahim Mohamad sebagai komandan Pasukan Pengawal Kota.

Bahkan Nani Wartabone tidak hanya melibatkan pribumi gorontalo saja tetapi juga berjuang bersama tokoh-tokoh dari luar etnik Gorontalo. Terdapat sejumlah tokoh Jawa yang terlibat diantaranya R.M Koesno Danupojo, M. Soegondo, dan R.M. Danuwatio yang aktif dalam komite 12. Ada tokoh Minahasa seperti Pendang Kalengkongan sebagai Komandan Polisi di Afdeeling Gorontalo. Tokoh Sangir diantaranya H.K.P. Saerang dan L. Manorek sebagai anggota Veld-politie. Tokoh keturunan Tionghoa seperti Soei Oei Hong sebagai ketua partai tionghoa dan Keng Hong yang terlibat dalam pasukan pengawal kota. Ada pula tokoh keturunan Arab seperti Segaf Alhasni dan Hasan Badjeber yang aktif dalam komite 12.

Selain pergerakan politik, Nani Wartabone juga memberikan kontribusi pada gerakan pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Pada 1932 beliau mendirikan sekolah desa Muhammadiyah di Suwawa. Setahun berikutnya beliau mendirikan koperasi Muhammadiyah di Gorontalo. Peran beliau pun tidak dapat dipisahkan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta cabang Gorontalo dan Universitas Islam Gorontalo (UIG), yang menjadi cikal bakal IAIN Sultan Amay sekarang. Kedua universitas ini merupakan perguruan tinggi swasta pertama di daerah Gorontalo pada era tahun 1960-an. Beliau sempat menjadi ketua badan wakaf UIG.

Lewat Pusat Koperasi Kopra, beliau menyisihkan seratus rupiah per 100 kg kopra untuk melengkapi fasilitas perkuliahan bagi IKIP Negeri Manado cabang Gorontalo, membangun asrama mahasiswa Gorontalo di sejumlah daerah seperti di Manado, Makassar, Jakarta, Yogyakarta dan Bandung serta memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa. Atas jasa-jasa dalam pendirian perguruan tinggi di Gorontalo, beliau dianugerahi peniti emas jambura akademikus oleh civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Muhammadiyah Gorontalo juga pada peringatan hari patriotik 23 januari tahun 2017 yang lalu telah memberi penghargaan kepada Nani Wartabone dengan menyematkan nama beliau menjadi nama kafilah kepanduan Hizbul Wathon kampus UM Gorontalo.


Evaluasi Perkuliahan Tema 6: Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dan Aisyiyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kirim Pesan
Assalamu'alaikum. Ada ikan di balik batu, apa yang bisa dibantu?