Narasi
Sosial

Jaringan Struktural dan Program-Program Muhammadiyah/Aisyiyah

Selama rentang waktu lebih dari 100 tahun, jaringan Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara, melalui dukungan anggota-anggotanya. Hal ini meniscayakan struktur organisasi untuk memudahkan koordinasi.

Di samping itu, anggota-anggota Muhammadiyah yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu berhimpun membentuk organisasi-organisasi otonom di bawah Panji Muhammadiyah. Para anggota perempuan Muhammadiyah bahkan sudah berhimpun menjadi ‘Aisyiyah tidak lama setelah Muhammadiyah didirikan.

Para pemudanya berhimpun membentuk Pemuda Muhammadiyah. Para perempuan muda berhimpun dalam Nasyi’atul ‘Aisyiyah. Para mahasiswa berhimpun menjadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Para pelajar berhimpun dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Para pandu berhimpun dalam Kepanduan Hizbul Wathan. Para pendekar berhimpun dalam Tapak Suci.

Masing-masing organisasi otonom juga sudah berkembang ke seluruh Indonesia, dan memiliki jaringan struktural tersendiri. Mereka berorganisasi secara otonom, meskipun tetap berkoordinasi dengan pimpinan Muhammadiyah.

 

Jaringan Struktural Muhammadiyah

Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, Muhammadiyah memiliki struktur dari tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah, tingkat cabang, sampai tingkat ranting. Struktur ini hampir mirip seperti struktur pemerintah sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu civil society organization yang paling kuat di Indonesia.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah jenjang struktur Muhammadiyah tertinggi. Dalam level yang paling tinggi dari seluruh level Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif dari seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas dakwah, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat pusat dan juga mengkoordinasikan seluruh aktivitas dakwah Islamiyah secara spesifik di Indonesia. Proses kaderisasi dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga dilakukan secara intensif melalui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di level pusat yang mempunyai segmentasi tersendiri.

Pengambilan keputusan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi ialah Muktamar Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Muktamar Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Daerah dan Wilayah Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut.

 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat propinsi. Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah propinsi tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah propinsi tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat propinsi. Proses kaderisasi dalam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah juga dilakukan secara intensif melalui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di level wilayah atau propinsi yang mempunyai segmentasi tersendiri.

Pengambilan keputusan di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi ialah Musyawarah Wilayah Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Musyawarah Wilayah Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Daerah di wilayah propinsi tersebut.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwah juga bekerjasama dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat, baik pemerintah daerah setingkat I, organisasi masyarakat lain, LSM, dan sebagainya.

 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kabupaten (district). Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah kabupaten tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Kabupaten tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat daerah atau kabupaten. Sebagaimana di ranting dan cabang, proses kaderisasi dalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga dilakukan secara intensif melalui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di level daerah yang mempunyai segmentasi tersendiri.

Pengambilan keputusan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi ialah Musyawarah Daerah Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Musyawarah Wilayah Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwah juga bekerjasama dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat, baik pemerintah daerah setingkat II, organisasi masyarakat lain, LSM, dan sebagainya.

 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Pimpinan Cabang Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kecamatan (sub-district). Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah kecamatan tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah kecamatan tersebut melalui berbagai bentuk, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat cabang atau kecamatan. Sebagaimana di level ranting, proses kaderisasi dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah juga dilakukan secara intensif melalui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di level cabang yang mempunyai segmentasi tersendiri.

Sebagaimana dalam level ranting, pengambilan keputusan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi ialah Musyawarah Cabang Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah di wilayah kecamatan tersebut, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Musyawarah Cabang Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Ranting Muhammadiyah di wilayah cabang atau kecamatan tersebut.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwah juga bekerjasama dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat, baik pemerintahan daerah di tingkat kecamatan (MUSPIKA), organisasi masyarakat lain, LSM, dan sebagainya.

 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah

Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat desa, dan merupakan ujung tombak bagi gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah, karena Pimpinan Ranting Muhammadiyah menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah. Sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah kekuatan paling nyata yang dimiliki Muhammadiyah, karena di level inilah sebenarnya basis-basis gerakan Muhammadiyah bisa dilaksanakan secara nyata.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus yang berfungsi untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat ranting atau desa. Di samping itu, untuk proses kaderisasi, Pimpinan Ranting Muhammadiyah juga melakukan pembinaan dan kaderisasi melaui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di level ranting yang mempunyai segmentasi tersendiri, seperti Aisyiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di kalangan wanita atau ibu-ibu), Pemuda Muhammadiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di kalangan pemuda), Nasyi’atul Aisyiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di kalangan wanita-wanita muda), Ikatan Remaja Muhammadiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di kalangan remaja dan pelajar).

Pengambilan keputusan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi ialah Musyawarah Ranting Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Ranting Muhammadiyah, program dakwah Muhammadiyah, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Musyawarah Ranting Muhammadiyah melibatkan seluruh warga Muhammadiyah di ranting atau desa tersebut.

Pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwah juga bekerjasama dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat, baik pemerintahan desa, organisasi masyarakat lain, LSM, dan sebagainya.

 

Jamaah Muhammadiyah

Selain jalur-jalur struktural yang dimilikinya, Muhammadiyah juga mempunyai kelompok-kelompok yang tersebar di tengah masyarakat dalam bentuk Jama’ah Muhammadiyah. Jama’ah Muhammadiyah merupakan lini di luar jalur-jalur struktural Muhammadiyah secara nyata melaksanakan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah di tengah masyarakat.

Biasanya, Jama’ah Muhammadiyah bergerak dalam skala mikro di tengah masyarakat melalui masjid-masjid sebagai basis aktivitas. Aktivitas dakwah yang dilaksanakan dalam Jama’ah Muhammadiyah pun bermacam-macam, seperti pengajian, bakti sosial, infaq, zakat, shadaqah, dan lain-lain.

Jama’ah Muhammadiyah tersebar di tengah-tengah masyarakat melaksanakan aktivitas riil yang responsif bagi persoalan yang ditumbuh di kalangan masyarakat. Jama’ah Muhammadiyah terdapat di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada beberapa Jama’ah Muhammadiyah yang tersebar di luar negeri, diantaranya dalam bentuk Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan Philipina.

 

Program-Program Muhammadiyah

Program-program Muhammadiyah terdelegasikan melalui majelis-majelis, lembaga-lembaga, badan-badan, dan biro-biro yang ada di setiap level pimpinan.

Majelis Tabligh

Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus memiliki rencana strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam menciptakan masyarakat Islami sebagai perwujudan dari partisipasi aktif Muhammadiyah dalam pembangunan umat dan bangsa untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk:

  1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dakwah dalam segala dimensi kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.
  2. Meningkatkan mutu dan kompetensi mubaligh Muhammadiyah.
  3. Memperluas jangkauan dakwah agar mampu menyentuh berbagai level dan jenis kelompok masyarakat.
  4. Mengembangkan dan menerapkan dakwah multimedia baik media lokal, maupun media dengan muatan teknologi baru.
  5. Melakukan evaluasi dan memperbaiki konsep dan implementasi proyek-proyek dakwah Muhammadiyah, seperti dakwah jamaah, dakwah kultural dan sebagainya, agar kembali berjalan secara efektif.
  6. Mengembangkan metode dan praktek pembinaan kehidupan Islami dalam masyarakat.

 

Majelis Tarjih dan Tajdid

Visi: Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

Misi:

  1. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan;
  2. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis;
  3. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai;
  4. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif;
  5. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman;
  6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarluaskannya melalui berbagai sarana publikasi.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehinggan Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok:

  1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
  2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
  3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
  4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
  5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

 

Majelis Pendidikan Tinggi

Sebagai pelaksanaan dari geras besar program bidang pendidikan, maka bersama-sama Majelis Dikdasmen, Majelis Dikti memiliki tugas untuk:

  1. Membngaun cetak biru (blue print) pendidikan Muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini, dan sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih kompleks.
  2. Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah.
  3. Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu.
  4. Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah.
  5. Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat.
  6. Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Qur’an dan Sunnah.
  7. Mengembangkan program-program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai aspek kehidupan yang penting dan strategis sebagai basis bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan kemajuan Persyarikatan.
  8. Mengembangkan jaringan dan kerjasama lembaga-lembaga serta pusat-pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Persyarikatan.

 

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Visi: Tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional dan modern serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah.

Misi:

  1. Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni;
  2. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah;
  3. Mewujudkan amal Islami dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat;
  4. Menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pendidikan, dakwah dan pengkaderan.

Sebagai pelaksanaan dari garis besar program bidang pendidikan, maka bersama-sama dengan Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Dikdasmen memiliki tugas untuk:

  1. Membngaun cetak biru (blue print) pendidikan Muhammadiyah untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini, dan sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih kompleks.
  2. Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah.
  3. Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu.
  4. Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah.
  5. Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat.
  6. Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Qur’an dan Sunnah.

 

Majelis Pendidikan Kader

Visi Majelis Pendidikan Kader adalah: Tertatanya manajemen Majelis dan jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi badan pembantu pimpinan yang maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Majelis dan program perkaderan.

Rencana strategis bidang Kaderisasi adalah membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan.

Berdasarkan garis besar program, MPK memiliki tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek, meliputi materi, pengelolaan, metode, strategi, dan orientasi perkaderan agar lebih relevan dan kompatibel dengan kepentingan dan kebutuhan para kader.
  2. Meningkatkan kompetensi kader yang meliputi kompetensi akademis dan intelektual, kompetensi keberagamaan, dan kompetensi sosial-kemanusiaan guna menghadapi tantangan organisasi masa depan.
  3. Melaksanakan transformasi kader secara terarah dan kontinyu guna memberi peluang bagi kader dalam mengaktualisasikan potensi dan kompetensinya di Muhammadiyah, serta memperluas akses ke berbagai bidang dan profesi di luar Persyarikatan.
  4. Melakukan pemberdayaan AMM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu anggota organisasi-organisasi otonom angkatan muda Muhammadiyah, anggota keluarga warga Muhammadiyah dan pelajar / mahasiswa serta lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah.
  5. Melaksanakan penguatan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah seperti Madrasah Muallimin / Muallimat Muhammadiyah, Pondok Hj. Nuriyah Shabran, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah), Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, dan lain-lain dengan pengawasan yang intensif.
  6. Melaksanakan pemantapan dan peningkatan pembinaan dan ideologi gerakan di kalangan kader, pimpinan, dan anggota Persyarikatan sebagai basis solidaritas dan kekuatan perjuangan dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah.

 

Majelis Pembina Kesehatan Umum

Rencana strategis bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Mengembangkan dan memperluas kekuatan basis gerakan Muhammadiyah yang terletak pada pusat “Penolong Kesengsaraan Oemoem” sehingga menjadi tenda besar bagi pelayanan dan keberpihakan sosial Muhammadiyah secara terpadu dan lebih luas.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

  1. Mendorong pelayanan terpadu bidang kesehatan yang menekankan pada kesehatan fisik, jiwa, iman, hukum dan sosial.
  2. Mengembangkan konsep jalinan dan keterpaduan antara pelayanan sosial kesehatan Muhammadiyah dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan misi Islam dan Muhammadiyah.
  3. Membangun jaringan pelayanan sosial dan kesehatan Muhammadiyah yang mendorong bagi terciptanya daya dukung kekuatan pelayanan yang kuat, strategis dan cepat kepada masyarakat akar rumput.
  4. Membuat dan mengembangkan pusat penelitian, pengembangan, data, informasi dan crisis center kesejahteraan masyarakat sebagai peta dasar dan tindakan strategis dalam memberikan pelayanan sosial Muhammadiyah di masyarakat.
  5. Mendorong, mengembangkan, dan mengoptimalkan terus menerus kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantasan serta penyalahgunaan NAPZA.
  6. Menghidupkan suasana ke-Islaman dan dakwah dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Visi: “Tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat”.

Misi:

  1. Menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat;
  2. Mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

  1. Membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat berdsarkan kebutuhan masyarakat.
  2. Mengembangkan alternatif-alternatif baru program pengembangan masyarakat untuk berbagai level dan jenis kelompok masyarakat.
  3. Mengintegrasikan kerja Persyarikatan dan Amal Usaha dalam program pengembangan masyarakat.
  4. Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat untuk komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marjinal di perkotaan maupun pedesaan.
  5. Meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka yang mengalami marjinalisasi sosial perkotaan maupun pedesaan.
  6. Madukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan dakwah yang membawa kemajuan.

 

 

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Rencana strategis bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), dan Pemberdayaan Ekonom adalah: Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Peningkatan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdayaan umat.
  2. Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan.
  3. Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif.

 

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan

Visi: Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat bawah.

Misi:

  1. Mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia khususnya keluarga besar Muhammadiyah;
  2. Mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat melalui peningkatankehidupan sosial ekonomi ummat yang berkualitas;
  3. Menjadi pelopor, motivator dan atau katalisator pembaharuan/perubahan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Menciptakan cetak biru (blue print) pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi ummat yang efektif.
  2. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi ummat.
  3. Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu’afa dan mustadh’afin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif.
  4. Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat, terorganisasi dan tersistem.
Majelis Pustaka dan Informasi

Berdasarkan garis besar program, majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mengoptimalkan pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi untuk menopang aktivitas Persyarikatan meliputi media elektronik, dalam hal ini radio dan televisi, media internet dan mobile devices, media cetak, dan lain-lain.
  2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berfungsi untuk pengembangan pengetahuan dan informasi warga Persyarikatan dan masyarakat luas.
  3. Melaksanakan pelatihan pustakawan dan public relations dalam menunjang pelayanan dan fungsi-fungsi tugas Persyarikatan.
  4. Meningkatkan pelayanan publikasi baik yang bersifat cetak maupun elektronik sebagai bagian penting dalam pengembangan syi’ar Persyarikatan.

 

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan garis besar program, majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan.
  2. Mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.

 

Majelis Lingkungan Hidup

Berdasarkan garis besar program, majelis ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang dimotori oleh majelis terkait, guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
  2. Mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dunia usaha, yang cenderung mengabaikan etika lingkungan.
  3. Melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.
Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting

Lembaga ini di bentuk untuk melakukan penguatan kembali Ranting sebagai basis gerakan melalui proses penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan ranting baru ke arah kemajuan dalam berbagai aspek gerakan Muhammadiyah.

Tugas pokok LPCR antara lain:

  1. Mengaktifkan kembali Ranting-Ranting yang mati atau setengah-mati/stagnan
  2. Mengefektifkan dan mengintensifkan fungsi Ranting sebagai pimpinan yang membina anggota dan jama’ah
  3. Membentuk Ranting-Ranting baru terutama di pedesaan dan pusat-pusat kawasan kota besar
  4. Menjadikan Ranting-Ranting tertentu yang memiliki infrastruktur dan prasyarat/kondisi yang kondusif untuk pilot proyek/program Keluarga Sakinah serta Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ)
  5. Menghidupkan dan menyemarakkan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota dengan berbagai model alternatif
  6. Mengembangkan fungsi pelayanan crisis center untuk advokasi di tingkat Ranting.
  7. Menjadikan Ranting sebagai basis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Islamic Civil Society
  8. Meningkatkan konsolidasi, termasuk komunikasi dan jaringan intensif, dengan seluruh organisasi otonom dan unit-unit kelembagaan di tingkat Ranting.
  9. Khusus dengan Aisyiyah perlu lebih mengembangkan sinergi yang solid dan memberikan peran yang lebih signifikan karena organisasi otonom khusus ini memiliki basis kegiatan yang kuat dan cukup intensif yang berhubungan langsung dengan masyarakat di bawah.
  10. Menyiapkan dan mengusahakan kader Muhammadiyah untuk menempati posisi-posisi dan peran-peran penting serta strategis dalam kiprah kemasyarakatan di wilayah/kawasan Ranting setempat seperti menjadi Ketua RT, kelompok-kelompok sosial, organisasi kepemudaan, kelompok tani, dan sebagainya.
  11. Membangun / menyediakan / melengkapi perkantoran/gedung Ranting yang bersifat serbaguna dan menjadi pusat gerakan Muhammadiyah, sekaligus pusat pelayanan masyarakat, termasuk pemasangan papan nama.
  12. Selain mengelola amal usaha Ranting, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan amal usaha yang berada di lingkungan Ranting Muhammadiyah setempat.
  13. Menyelenggarakan pengajian umum dan khusus sesuai dengan model yang dikembangkan dalam Muhammadiyah secara terpadu/tersistem, intensif, dan bersifat alternatif.
  14. Melaksanakan Gerakan Jama’ah dan Dakwah Jama’ah minmal yang bersifat terbatas, tidak harus ideal, yang mengikat Muhammadiyah dengan masyarakat setempat.
  15. Menyebarluaskan tuntunan-tuntunan hidup beragama melalui media buletin. brosur, dsb, dalam bahasa Indoneia atau daerah yang dikemas dengan baik dan komunikatif.
  16. Memanfaatkan radio komunitas (radio Mentari) sebagai media informasi dan silaturahmi/interaksi
  17. Membentuk jama’ah-jama’ah bina kesehatan, bina kesejahteraan, bina pemberdayaan pendidikan, bina kerukunan sosial, dsb.
  18. Mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi mikro dan kecil yang terjangkau dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pendekatan GJDJ.

 

Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan

Tugas pokok LPPK antara lain:

  1. Menyusun dan memasyarakatkan sistem pengelolaan keuangan Persyarikatan, Pembantu Pimpinan dan Amal Usahanya.
  2. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Persyarikatan, Pembantu Pimpinan dan Amal Usahanya.
  3. Melakukan kajian tentang sistem keuangan umum sebagai pertimbangan bagi Pimpinan Persyarikatan dalam kebijakan keuangan.

 

Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam maupun luar negeri, untuk mendukung gerak Pesyarikatan.
  2. Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan berkeadaban.
  3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.
  4. Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.
Baca Juga:   Islam Berkemajuan

 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Lembaga ini mempunyai tugas antara lain:

  1. Memfasilitasi dan membantu kegiatan penelitian melalui kerjasama dan pengembangan jaringan penelitian didalam dan luar negeri.
  2. Medorong inovasi, kretivitas, dan penemuan program baru di bidang IPTEK yang bermanfaat
  3. Mendorong dan melaksanakan penelitian tentang muhammadiyah

 

Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah

LAZISMUH bertugas membantu Pimpinan Persyarikatan dalam penerimaan, penampungan dan penyaluran dana dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat Islam dan warga Muhammadiyah.

 

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mengembangkan lembaga khusus sebagai kelompok pemikir (think-tank) yang bertugas melakukan kajian terus-menerus tentang berbagai isu nasional serta kebijakan nasional yang menyangkut rakyat banyak.
  2. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat sipil serta penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.
  3. Meneruskan gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan kerjasama yang telah dirintis selama ini.
  4. Membangun jalinan yang sinergis dengan kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
  5. Meluaskan pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang selama ini telah dikembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah bagi semua lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, yang terarah pada pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.
  6. Menyelenggarakan pendidikan kader politik dan menyusun panduan tentang politik yang Islami.

 

Lembaga Seni Budaya dan Olahraga

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam kehidupan warga Persyarikatan, umat, dan masyarakat luas.
  2. Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban Islami.
  3. Melakukan kajian dan kritik terhadap praktik-praktik kesenian dan berbagai publikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islami serta merusak akhlak dan peradaban manusia.
  4. Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana, prasarana, pendidikan, produksi, dan pengembangan seni-budaya di lingkungan persyarikatan.
  5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan seni-budaya Islami.
  6. Memanfaatkan media massa cetak dan elektronik sebagai sarana dalam pengembangan program seni budaya dalam Muhammadiyah.

 

Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional

Berdasarkan garis besar program, Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam maupun luar negeri, untuk mendukung gerak Pesyarikatan.
  2. Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan berkeadaban.
  3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.
  4. Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.

 

Organisasi-Organisasi Otonom Muhammadiyah

Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.

Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah sebagai badan yang mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari tingka pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, dan kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah.

Ortom Muhammmadiyah dibentuk di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan Muhammadiyah
  2. Mampunyai Potensi dan ruang lingkup nasional
  3. Merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah

Pembentukan Ortom Muhammadiyah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah (Lembaga Permusyawaratan Tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah) dan dilaksanakan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun tujuan pembentukan Ortom Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

  1. Efisiensi dan efektifitas Persyarikatan Muhammadiyah
  2. Pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah
  3. Dinamika Persyarikatan Muhammadiyah
  4. Kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah

Dalam kedudukannya sebagai organisasi otonom yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, Ortom Muhammadiyah mempunyai hak dan kewajiban dalam Persyarikatan Muhammadiyah ialah sebagai berikut :

  1. Melaksanakan Keputusan Persyarikatan Muhammadiyah
  2. Menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
  3. Membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang baik
  4. Membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama ortom
  5. Melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah
  6. Menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya

Adapun hak yang dimiliki oleh Ortom Muhammadiyah ialah sebagai berikut :

  1. Mengelola urusan kepentingan, aktivitas dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya
  2. Berhubungan dengan organisasi/Badan lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah
  3. Memberi saran kepada Persyarikatan Muhammadiyah baik diminta atau atas kemauan sendiri
  4. Mengusahakan dan mengelola keuangan sendiri

Sampai saat ini, ada 7 organisasi otonom yang sudah diresmikan Muhammadiyah. Mereka memiliki struktur dan jaringan tersendiri yang juga tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.

‘Aisyiyah
Didirikan:  
Visi:
Misi:
Jaringan: Nasional dan Internasional (beberapa negara)
Kriteria Anggota:
click detail

Aisyiyah sebagai salah satu organisasi ortonom bagi Wanita Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan.

Menjelang usia seabad, ‘Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya.

Gerakan ‘Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.

 

Tentang ‘Aisyiyah

‘Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini ‘Aisyiyah telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah “Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (setingkat Kelurahan).

Selain itu, ‘Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain.

Sedangkan amal usaha di bidang Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial, ‘Aisyiyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi: Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu.

‘Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Oleh sebab itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini di antaranya koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Toko/kios, BU EKA, Simpan Pinjam, home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha tersebut hingga 503 buah.

‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim Indonesia. Hingga saat ini kegiatan yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3785.

 

Peran dan Perkembangan

Setelah berdiri, ‘Aisyiyah tumbuh dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, ‘Aisyiyah kemudian tumbuh menjadi organisasi otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air.

Pada tahun 1919, dua tahun setelah berdiri, ‘Aisyiyah merintis pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama FROBEL, yang merupakan Taman Kanan-Kanak pertama kali yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya Taman kanak-kanak ini diseragamkan namanya menjadi TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal yang saat ini telah mencapai 5.865 TK di seluruh Indonesia.

Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan ‘Aisyiyah terus dicanangkan dengan mengadakan pemberantasan buta huruf pertama kali, baik buta huruf arab maupun latin pada tahun 1923. Dalam kegiatan ini para peserta yang terdiri dari para gadis dan ibu-ibu rumah tangga belajar bersama dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemajuan partisipasi perempuan dalam dunia publik.

Selain itu, pada tahun 1926, ‘Aisyiyah mulai menerbitkan majalah organisasi yang diberi nama Suara ‘Aisyiyah, yang awal berdirinya menggunakan Bahasa Jawa. Melalui majalah bulanan inilah ‘Aisyiyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi.

Dalam hal pergerakan kebangsaan, ‘Aisyiyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Dalam hal ini, ‘Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu.

Dalam perkembangannya, gerakan ‘Aisyiyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi dan lain-lain diberbagai tempat sebagai contoh di TK Aisyiyah Bustanul Alfal di Botokan, Jonggrangan, Klaten Utara Klaten.

 

Identitas

‘Aisyiyah, organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi mungkar, yang berasaskan Islam serta bersumber pada Al Quran dan As-sunnah.

 

Jaringan Kerjasama

Sejak berdiri, ‘Aisyiyah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negri. Pada masa pergerakan nasional, kerjasama lebih ditujukan untuk menjalin semangat persatuan guna perjuangan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, Pada tahun 1928, ‘Aisyiyah menjadi salah satu pelopor berdirinya badan federasi organisasi wanita Indonesia yang sekarang dikenal dengan nama Kongres wanita Indonesia (KOWANI)

Beberapa lembaga baik semi pemerintah maupun non pemerintah yang pernah menjadi mitra kerja ‘Aisyiyah dalam rangka kepentingan social bersama antara lain: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), peningktan Peranan Wanita untuk keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial ( DNIKS), Yayasan Sayap Ibu, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Di samping itu, ‘Aisyiyah juga melakukan kerjasama dengan lembaga luar negri dalam rangka kesejahteraan sosial, program kemanusiaan, sosialisasi, kampanye, seminar, workshop, melengkapi prasarana amal usaha, dan lain-lain. Di antara lembaga luar negeri yang pernah kerjasam dengan ‘Aisyiyah adalah: Oversea Education Fund (OEF), Mobil Oil, The Pathfinder Fund, UNICEF, UNESCO,WHO, Johns Hopkins University, USAID, AUSAID, NOVIB, The new Century Foundation, The Asia Foundation, Regional Islamicof South East Asia Pasific, World Conference of Religion and Peace, UNFPA, UNDP, World Bank, Parnership for Governance Reform in Indonesia, Beberapa Kedutaan Besar Negara sahabat dan lain-lain.

 

Program

Aisyiyah mengembangkan banyak program. Di antara program-programnya, ada beberapa program unggulan yang dikembangkan Aisyiyah, di antaranya:

  • Pemberdayaan

Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Dengan visi “tertatanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, ‘Aisyiyah melalui Majelis Ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan.

Beberapa program pemberdayaan di antaranya: Mengembangkan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini Aisyiyah memiliki dan membina Badan Usaha Ekonomi sebanyak 1426 buah di Wilayah, Daerah dan Cabang yang berupa badan usaha koperasi, pertanian, industri rumah tangga, pedagang kecil/toko dan

  • Kesehatan

Sebagai organisasi sosial, masalah kesehatan dan lingkungan hidup telah menempati posisi yang sangat serius dalam gerakan ‘Aisyiyah. Dengan misi sebagai penggerak terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, ‘Aisyiyah kemudian mengembangkan pusat kegiatan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan. Saat ini ‘Aisyiyah telah mengelola dan mengembangkan setidaknya 10 RSKIA (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak), 29 Klinik Bersalin, 232 BKIA/yandu, dan 35 Balai Pengobatan yang tersebar di seluruh Indonesia

Beberapa program yang dikembangkan antara lain: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau di seluruh Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang dikelola oleh Aisyiyah serta menjadikan unit-unit kegiatan tersebut sebagai agent of development yang tidak hanya sebagi tempat mengobati orang sakit, tetapi mampu berperan secara optimal dalam mengobati lingkungan masyrakat.

‘Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan keadaran masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular, penanggulangan HIV/AIDS dan NAPZA, bahaya merokok dan minuman keras, dengan menggunakan berbagi pendekatan dan bekerjasam dengan berbagi pihak, meningkatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, Menyelenggarakan pilot project system pelayanan terpadu antara lembaga kesehatan, dakwah social dan terapi psikologi Islami.

  • Pendidikan

Sejalan dengan pengembangan pendidikan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyiyah, melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi, ‘Aisyiyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa.

Dengan tujuan memajukan pendidikan (formal, non formal dan informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat serta diridhai Allah SWT, berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan dari usia pra TK sampai Sekolah Menengah Umum dan Keguruan.

Saat ini ‘Aisyiyah telah dan tengah melakukan pengeloaan dan pembinaan sebanyak: 86 Kelompok Bermain/ Pendidikan Anak Usia Dini, 5865 Taman-Kanak-Kanak, 380 Madrasah Diniyah, 668 TPA/TPQ, 2.920 IGABA, 399 IGA, 10 Sekolah Luar Biasa, 14 Sekolah Dasar, 5 SLTP, 10 Madrasah Tsanawiyah, 8 SMU, 2 SMKK, 2 Madrasah Aliyah, 5 Pesantren Putri, serta 28 pendidikan Luar Sekolah. Saat ini Aisyiyah juga dipercaya oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan ratusan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pendidikan tinggi Aisyiyah memiliki 3 Perguruan Tinggi, 2 STIKES, 3 AKBID serta 2 AKPER di seluruh Indonesia.

Selain itu, ‘Aisyiyah juga memperhatikan masalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri secara integratif dan professional yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar menuju masyarakat madani.

Pemuda Muhammadiyah
Didirikan:  
Visi:
Misi:
Jaringan: Nasional dan Internasional (beberapa negara)
Kriteria Anggota:
click detail

Spirit Muhammadiyah senantiasa mengilhami setiap organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah. Demikian pula hatnya dengan Pemuda Muhammadiyah, yang lahir dengan semangat yang sama dengan berdirinya Muhammadiyah, yaitu semangat untuk membangungenerasi yang tangguh untuk masa mendatang. Sebagai salah satu organisasi otonom tertua di lingkungan Muhammadiyah (berdiri 2 Mei 1932), Pemuda Muhammadiyah hadir sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

 

Visi

Mempersiapkan kader dan generasi muda Indonesia untuk siap menghadapi tantangan masa depan yang lebih beragam, penuh dinamika dan berbagai kepentingan datam rangka mencapai maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah.

 

Misi

Menjadikan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, gerakan keilmuan, gerakan sosialkemasyarakatan dan gerakan kewirausahaan sebagai tumpuan kegiatan dengan memahami setiap persoalan yang timbut dan kebutuhan lingkungan dimana Pemuda Muhammadiyah melakukan amal karya nyatanya.

 

Prinsip Dasar Organisasi

Pemuda Muhammadiyah adatah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan pemuda, beraqidah Islam, dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah Rasul. Organisasi ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi Pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala.
  2. Memperdalam ilmu, memperluas pengetahuan dan meningkatan kecerdasan serta mengamatkan sesuai dengan ajaran Islam.
  3. Memperdalam dan meningkatkan pemahaman Agama Islam.
  4. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan kader.
  5. Mengadakan dakwah di kalangan pemuda dan remaja.
  6. Meningkatkan fungsi dan peran pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah, kader umat Islam, dan kader bangsa.
  7. Memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan olahraga sebagai sarana dakwah Islamiyah.
  8. Menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam.
  9. Menggembirakan beramal yang diridhai Allah dan hidup tolong-menolong (ta’awun) dalam ukhuwah Islamiyah.
  10. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi tujuan.

 

Jaringan Struktural

Susunan organisasi Pemuda Muhammadiyah dibuat secara berjenjang dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan tingkat Ranting. Pimpinan Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Pimpinan Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam tingkat propinsi atau daerah tingkat I. Pimpinan Daerah adalah kesatuan cabang- cabang dalam tingkat kabupaten/kotamadia atau daerah tingkat II. Sedangkan Pimpinan Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat tertentu (setingkat kecamatan). Pimpinan Ranting adalah kesatuan anggota-anggota datam satu tempat tertentu (setingkat desa). Saat ini, Pemuda Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

 

Garis-Garis Besar Haluan Gerakan

GBHG adalah serangkaian strategi yang mungkin dan memungkinkan untuk dilakukan dengan penjabaran program yang lebih realistis, dan tentunya memiliki daya dukung yang memadai. Oleh karenanya, improvisasi, kreatifitas dan penyesuaian atas kondisi masing-masing sangatlah mungkin dan terkadang harus dilakukan. Dalam kaitan itulah maka dapat dirumuskan 5 (lima) pondasi utama untuk dijadikan koridor penting sebagai batasan pijakan bersama untuk mencapai tujuan kemajuan Pemuda Muhammadiyah, yaitu; Pondasi pertama, Tauhid. Aqidah ini penting sekali sebagai dasar gerakan kita. Jika keyakinan kita temah, maka akan sangat rapuh gerakan Pemuda Muhammadiyah. Sesuai dengan surat Al- Ankabut (19:41); “Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan-perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengerti”.

Pondasi kedua, adatah sistem moral yang benar berdasarkan wahyu illahi. Kita sering membaca surat Al-Baqarah (12:185); yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai hudallinnas (petunjuk bagi ummat manusia). Kemudian berisi keterangan (explanation) dan pembeda, yakni the distingtion between good and evil. Jadi selain tauhid kita bangun juga sistem nilai moral yang benar.

Pondasi ketiga, adalah faith and action atau action base on faith. Jadi melakukan amal sholeh sebanyak-banyaknya yang didasarkan pada aqidah serta nilai-nilai moral yang benar, sehingga amal itu tidak hampa. Tujuan amat itu menjadi jelas arahnya.

Pondasi keempat, adatah Keadilan. Keadilan ini merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Innallah ya’muru bil ‘adl wal ihsan, yakni agama keadilan. Karena memang begitu jelas benang meraih keadilan itu dalam konsep agama Islam. Jadi keaditan harus ada keseimbangan yang semetris. Semua orang mendapat apa yang menjadi haknya dan bagi semua orang itu diminta apa yang menjadi kewajibannya. Pemuda Muhammadiyah berusaha membangun masyarakat yang tidak diskriminatif atau abau dende (pilih kasih).

Pondasi kelima, adalah memiliki kecenderungan yang kuat untuk tidak putus-putusnya mengem bangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam banyak tinjauan Al-Quran dan Al-Sunnah ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu kunci pembangunan kehidupan menuju sejahtera tidak hanya di bumi tapi juga di akherat.

 

Program Kerja

1. Program Kerja Bidang Pengembangan Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen

  • Melakukan pemberdayaan organisasi dengan mengintensifkan gerakan Pemuda Muhammadiyah mulai ranting, cabang, daerah, wilayah hingga pusat sendiri melalui perumusan tugas dan pokok-pokok kegiatan yang harus dikerjakan pada masing-masing level secara jetas, terarah dan menjadi jaringan yang terkontrol, terpantau dan dapat dievaluasi.
  • Meningkatkan kualitas manajemen organisasi yang efisien dan efektif
  • Membangun jaringan internal Pemuda Muhammadiyah pada semua tingkat pimpinan agar mampu melakukan kerjasama untuk memperkuat konsolidasi organisasi.
  • Melakukan inventarisasi dan mengupayakan adanya pengembangan pimpinan khususnya di tingkat cabang dan ranting di semua kecamatan dan desa/ kelurahan, khususnya daerah pemekaran.
  • Mengembangkan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi di seluruh daerah.
  • Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi terstruktur dengan semua ortom, majelis, lembaga dan amal usaba dilingkungan persyarikatan khususnya berkaitan dengan penataan organisasi dan sistem informasi bersama.
  • Mengadakan turba dan pembinaan minimal untuk satu tingkatan pimpinan dibawahnya yang harus dilakukan sedikit-dikitnya satu kali dalam satu periode
  • Melaksanakan dan menggalakkan pengajian pimpinan pada semua tingkatan
  • Melakukan pendataan keberadaan pimpinan, jumlah kader maupun aset PemudaMuhammadiyah mulai pusat hingga ranting yang dapat dipertanggung jawabkan
  • Membangun jati diri Pemuda Muhammadiyah dari sesuatu yang sederhana seperti mampu menghafal lagu mars Pemuda Muhammadiyah, suka menggunakanatribut Pemuda Muhammadiyah, atau tertib administrasi dan sebagainya, disamping hal-hat lain yang bersifat ideologis, filisofis maupun semangat kejuangan lainnya.
  • Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntable.
  • Membangun sistem informasi menejemen (SIM) yang baku atau standar, efektif dan mampu dilaksanakan hingga jenjang pimpinan ranting.

2. Program Kerja Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama/Masyarakat

  • Melakukan kajian masalah-masalah pemikiran ke-Islaman dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam yang mampu diaktulisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    Melakukan upaya-upaya yang intensif bagi kaderisasi calon muballigh dan juru dakwah melalui aneka kegiatan baik dilakukan mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.
  • Mengkaji kembali metodologi dakwah Islam Pemuda Muhammadiyah untuk kalangan Pemuda khususnya pendekatan dakwah jama’ah dengan mengingat realitas Ranting sebagai ujung tombak gerakan Pemuda Muhammadiyah.
  • Mampu menemukan pola pengembangan dan model gerakan dakwah jama’ah yang efektif dan efisien bagi gerakan Pemuda Muhammadiyah menuju masyarakat Madani.
  • Melakukan kerjasama untuk memungkinkan mendirikan jaringan radio komunitas Pemuda Muhammadiyah dan mengfungsikan web site untuk media dakwah Pemuda Muhammadiyah.
  • Memperkaya kepustakaan dan informasi hasit kajian dakwah tertulis baik media cetak maupun elektronik dari buku sampai CD.
  • Menyusun pedoman menghadapi gejala-gejala pemurtadan.
  • Membuat peta dakwah, kompetensi dakwah dan tantangan dakwah di setiap daerah.
  • Melakukan kerjasama dengan berbagai kalangan untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Pemuda Muhammadiyah diberi kesempatan belajar, magang ataupun kursus dalam upaya mencetak kader ulama atau pemikir bidang ke-Islaman.

3. Program Kerja Bidang Kader dan, Pengembangan Sumber Daya Insani

  • Merevitalisasi fungsi perkaderan dengan optimalisasi pelaksanaan program perkaderan formal untuk pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan Pelatihan Instruktur secara berjenjang, untuk tingkat pusat sekurang kurangnya 3 kali dalam satu periode.
  • Menguji dan mensosialisasikan modul, model dan sistem perkaderan yang telah ada dengan sekaligus mengevaluasi keutamaan dan kelemahannya.
  • Menjadikan keikutsertaan jenjang perkaderan sebagai salah satu tolak ukur seseorang mampu menduduki jabatan pimpinan sesuai tingkatannya untuk menjamin terjadinya budaya perkaderan yang intensif, berjenjang dan berkualitas di lingkunganPemuda Muhammadiyah.
  • Meningkatkan pembinaan anggota dengan menanamkan pemahaman yang intensif mengenai prinsip-prinsip gerakan seperti mengenal persyarikatan Muhammadiyah dengan segala permasalahnya, mengenal prinsip-prinsip perjuangan Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya.
  • Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membentuk forum kajian tematik bagi pengembangan kader.
  • Melakukan koordinasi kaderisasi dengan ortom-ortom yang ada pada setiap jenjang, serta mengupayakan transformasi kader dengan banyak melibatkan dan member pengalaman yang proporsional kepada kader samping asal AMM dalam berbagai aktivitas.
  • Pemetaan sumberdaya insani yang dimiliki Pemuda Muhammadiyah pada semua lini organisasi, khususnya alumni Pemuda Muhammadiyah yang bertebaran di banyak tempat.
  • Mengokohkan sitaturrahim alumni Pemuda Muhammadiyah sebagai bagian dari pengembangan kader pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan

  • Pengembangan program pemberdayaan ekonorni rakyat meliputi pengembangan SDM pelaku ekonomi, pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil, koperasi, dan jika mungkin ada Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah (BUM-PM) yang benar-banar konkrit dan produktif.
  • Penggatangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan program ekonomi dan kewiraswastaan di lingkungan Pemuda Muhammadiyah.
  • Melakukan pelatihan-pelatihan dan pilot proyek pengembangan ekonomi kecil dan menengah baik secara mandiri maupun kerjasama dengan lembaga lain sesuai perencanaan program ekonomi & kewirausahaan.
  • Sosialisasi berbagaiwacana model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat.
  • Memberikan panduan terhadap usaha-usaha ekonomi datam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) metalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif.
  • Membentuk himpunan dan menguatkan jaringan pengusaha Pemuda Muhammadiyah.
  • Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk berani, mampu dan menjadi contoh pemuda mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
  • Melakukan upaya-upaya agar tercipta Badan Usaha Ekonomi yang nyata di tingkat wilayah, daerah dan cabang, sebagai sarana penggalian dana dan upaya peningkatan ekonomi kader.
Baca Juga:   Inovasi Sosial Muhammadiyah dan Aisyiyah

5. Program Kerja Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga

  • Mengadakan kajian dan memberi solusi pemikiran terhadap berbagai isu aktual dan kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.
  • Membangun sitaturahim yang berkelanjutan antara Pemuda Muhammadiyah dengan intitusi legislatif, eksekutif, yudikatif, ormas dan LSM sebagai upaya menyamakan visi, misi mengawal reformasi pembangunan di segala bidang.
  • Mensinergikan seluruh potensi kader profesional Pemuda Muhammadiyah, seperti politisi,birokrat, pengusaha dan intelektual untukmengemban misi pencerahan bangsa.
  • Membentuk posko-posko gerakan anti korupsi dan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance).
  • Meningkatkan kepekaan kader Pemuda Muhammadiyahterhadap persoalan-persoalan pembangunan dan politik lokal, dalam rangka melakukan social control sekaligus sebagai social support terhadap seluruh proses pembangunan nasional di segala bidang.
  • Membangun kekuatan Pemuda Muhammadiyah yang berperan sebagai tenda besar bagi pemuda Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam rangka mengemban misi kerahmatan.
  • Membangun jaringan dengan berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pemuda Muhammadiyah.
  • Membentuk dan mengembangkan simpul-simpul aksi kepedulian terhadap berbagai persoalan umat menuju kearah kesejahteraan bersama.
  • Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga datam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya kader Pemuda Muhammadiyah baik dalam bidang IPTEK maupun organisasi.
  • Proaktif membangun dan mengembangkan solidaritas umat dan manusia terhadap berbagai persoalan regional dan nasional yang menyangkut ketidakadilan, HAM dan kemanusiaan atau SARA.

6. Program Kerja Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Olah Raga

  • Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan dan obyek pariwisata untuk memperhalus budi dan memanfaatkannya sebagai media da’wah.
  • Melaksanakan da’wah kultural dengan memanfaatkan budaya daerah setelah mengisi dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak bertentangan dengan ajaran tauhid.
  • Melakukan rasionalisasi dan demitologisasi terhadap cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sehingga menjadi cerita yang Islami dan bersih dari TBK (taglid, bid’ah dan khurafat).
  • Mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk membantu pementasan seni (drama, musik, dll.) maupun pertombaan olah raga metatui pertunjukan langsung atau lewat media massa sebagai wadah ekspresi diri dan sebagai media da’wah yang berciri Islam modern.
  • Mengadakan kajian, seminar atau loka karya untuk membahas berbagai aspek dakwah yang mungkin untuk dilakukan metalui media kesenian dan olah raga

7. Program Kerja Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Publik

  • Melakukan pelatihan advokasi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dikalangan Pemuda Muhammadiyah baik masalah kepentingan publik maupun penegakan HAM.
  • Melakukan kajian bidang hukum berdasar isu-isu nasional maupun regional.
  • Memberikan kontribusi pemikiran kepada berbagai pihak untuk mendukung tegaknya supremasi hukum.
  • Memberikan masukan kepada berbagai pihak agar terlaksananya social control dan check and balance antara rakyat dan penguasa, sehingga tegaknya hukum, bukan Negara kekuasaan.
  • Melakukan upaya-upaya yang sinergi dengan rekan-rekan yang ada di birokrasi maupun legislative untuk melakukan pemantauan,pendampingan maupun pengusulan berbagai produk hukum yang sejalan dengan misi dakwah Pemuda Muhammadiyah.

8. Program Kerja Bidang Hubungan Luar Negeri

  • Melakukan kerjasama sesama Pemuda Asean dalam mengembangkan sitaturrahim berbagai usaha-usaba untuk mencapai kemajuan pemuda dalam berbagai bidang.
  • Membangun kebersamaan diantara tokoh-tokoh Pemuda di dunia internasional, sehingga dapat mengembangkan potensi kader dalam arena internasional
  • Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak datam rangka melakukan studi lanjut untuk berbagai jenjang, program study dan Negara tujuan.
  • Menjembatani dialog peradaban dikalangan pemuda Internasional asal Negara-negara berbasis mayoritas penduduk muslim untuk mencermati isu-isu actual tentang pemikiran, gerakan dan pengembangan Islam masa depan.
  • Bersikap pro-aktif dalam memberikan respon isu-isu actual Internasional, perkembangan dunia Islam dan melakukan upaya-upaya sosialisasi dengan berbagai lembaga internasional dalam rangka meningkatkan dakwah Islam di berbagai kalangan internasional.
  • Melakukan kerja sama kajian, seminar ataupun kegiatan kemasyarakatan dengan berbagai donor luar negeri dengan menjamin independensi dan kebebasan berdakwah Islamiyah amar makruf nahi mungkar.

9. Program Kerja Bidang KOKAM dan SAR

  • Melakukan restrukturisasi posisi, peran serta, dan jati diri KOKAM/SAR Pemuda Muhammadiyah, khususnya berkaitan dengan berbagai pihak yang berkebutuhan dengan KOKAM/SAR.
  • Melakukan sosialisasi, recruitment dan pelatihan intensif KOKAM/SAR dalam upaya meningkatkan kesadaran Pemuda Muhammadiyah dalam perjuangan bela Negara dan membantu masyarakat luas.
  • Membangun jati diri KOKAM/SAR yang kokoh sehingga mampu menjadikan KOKAM/SAR sebagai media dakwah efektif bagi kalangan pemuda maupun pemudi sebagai bagian dari sistem perkaderan Pemuda Muhammadiyah yang komprehensif dan berkesinambungan.
  • Melakukan kajian intensif bagi pengembangan pola organisasi, pembinaan dan pembiyaan KOKAM/SAR yang variatif, inovatif dan dapat dipertanggung jawabkan.
  • Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah atau non pemerintah untuk mempersiapkan KOKAM/SAR sebagai lembaga bantuan gerak cepat, tanggap darurat dan memiliki akselerasi tinggi dalam penanganan bencana, situasi kritis dan pengawatan.

10. Program Kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

  • Mengembangkan program-program pemberdayaan untuk masyarakat yang perduli lingkungan dan kesehatan di masyarakat.
  • Melakukan advokasi di bidang lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
  • Mensinergikan kegiatan bantuan kesehatan dengan dakwah.
  • Mendorong kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.
  • Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalisasikan peran serta dalam bidang lingkungan hidup, kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat luas.

Nasyi’atul ‘Aisyiyah
Didirikan:  
Visi:
Misi:
Jaringan: Nasional dan Internasional (beberapa negara)
Kriteria Anggota:
click detail

Nasyiatul Aisyiyah adalah organisasi remaja putri yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah.organisasi ini berdiri pada tanggal 28 Dzulhijjah 1345 H yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 Miladiyah di Yogyakarta.

Berdirinya Nasyi’atul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Berdirinya Nasyi’atul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya.

Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktik kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Pada awalnya, SP mempunyai ranting-ranting di sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu di Suronatan, Karangkajen, Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota SP Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Setelah lima bulan berjalan, diadakan pemisahan antara anggota laki-laki dan perempuan dalam SP. Kegiatan SP Wanita dipusatkan di rumah Haji Irsyad (sekarang Musholla Aisyiyah Kauman). Kegiatan SP Wanita adalah pengajian, berpidato, jama’ah subuh, membunyikan kentongan untuk membangunkan umat Islam Kauman agar menjalankan kewajibannya yaitu salat subuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keputrian.

Perkembangan SP cukup pesat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mulai segmented dan terklasifikasi dengan baik. Kegiatan Thalabus Sa’adah diselenggarakan untuk anak-anak di atas umur 15 tahun. Aktivitas Tajmilul Akhlak diadakan untuk anak-anak berumur 10-15 tahun. Dirasatul Bannat diselenggarakan dalam bentuk pengajian sesudah magrib bagi anak-anak kecil. Jam’iatul Athfal dilaksanakan seminggu dua kali untuk anak-anak yang berumur 7-10 tahun. Sementara itu juga diselenggarakan tamasya ke luar kota setiap satu bulan sekali.

Kegiatan SP Wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarki saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua sering kali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun dengan munculnya SP Wanita, kultur patriarki dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya SP Wanita sangat dirasakan manfaatnya, karena SP Wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan.

Pada tahun 1923, SP Wanita mulai diintegrasikan menjadi urusan Aisyiyah. Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1924, SP Wanita telah mampu mendirikan Bustanul Athfal, yakni suatu gerakan untuk membina anak laki-laki dan perempuan yang berumur 4-5 tahun. Pelajaran pokok yang diberikan adalah dasar-dasar keislaman pada anak-anak. SP Wanita juga menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa dengan nama Pujian Siswa Praja. Pada tahun 1926, kegiatan SP Wanita sudah menjangkau cabang-cabang di luar Yogyakarta.

Pada tahun 1929, Kongres Muhammadiyah yang ke-18 memutuskan bahwa semua cabang Muhammadiyah diharuskan mendirikan SP Wanita dengan sebutan Aisyiyah Urusan Siswa Praja. Pada tahun 1931 dalam Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta diputuskan semua nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, karena cabang-cabang Muham-madiyah di luar Jawa sudah banyak yang didirikan (saat itu Muhammadiyah telah mempunyai cabang kurang lebih 400 buah). Dengan adanya keputusan itu, maka nama Siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyi’atul Aisyiyah (NA) yang masih di bawah koordinasi Aisyiyah.

Tahun 1935 NA melaksanakan kegiatan yang semakin agresif menurut ukuran saat itu. Mereka mengadakan salat Jumat bersama-sama, mengadakan tabligh ke berbagai daerah, dan kursus administrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang tidak wajar dilaksanakan oleh wanita pada saat itu.

Pada Kongres Muhammadiyah ke-26 tahun 1938 di Yogyakarta diputuskan bahwa Simbol Padi menjadi simbol NA, yang sekaligus juga menetapkan nyanyian Simbol Padi sebagai Mars NA. Perkembangan NA semakin pesat pada tahun 1939 dengan diselenggarakannya Taman Aisyiyah yang mengakomodasikan potensi, minat, dan bakat putri-putri NA untuk dikembangkan. Selain itu, Taman Aisyiyah juga menghimpun lagu-lagu yang dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama Kumandang Nasyi’ah.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Didirikan:  
Visi:
Misi:
Jaringan: Nasional dan Internasional (beberapa negara)
Kriteria Anggota:
click detail

Kelahiran IMM tidak lepas kaitannya dengan sejarah perjalanan Muhammadiyah, dan juga bisa dianggap sejalan dengan faktor kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap hal yang dilakukan Muhammadiyah merupakan perwujudan dari keinginan Muhammadiyah untuk memenuhi cita-cita sesuai dengan kehendak Muhammadiyah dilahirkan.

Di samping itu, kelahiran IMM juga merupakan respond atas persoalan-persoalan keummatan dalam sejarah bangsa ini pada awal kelahiran IMM, sehingga kehadiran IMM sebenarnya merupakan sebuah keharusan sejarah. Faktor-faktor problematis dalam persoalan keummatan itu antara lainialah sebagai berikut (Farid Fathoni, 1990: 102):

  1. Situasi kehidupan bangsa yang tidak stabil, pemerintahan yang otoriter dan serba tunggal, serta adanya ancaman komunisme di Indonesia.
  2. Terpecah-belahnya umat Islam datam bentuk saling curiga dan fitnah, serta kehidupan politikummat Islam yang semakin buruk.
  3. Terbingkai-bingkainya kehidupan kampus (mahasiswa) yang berorientasi pada kepentingan politik praktis
  4. Melemahnya kehidupan beragama dalam bentuk merosotnya akhlak, dan semakin tumbuhnya materialisme-individualisme
  5. Sedikitnya pembinaan dan pendidikan agama dalam kampus, serta masih kuatnya suasana kehidupan kampus yang sekuler
  6. Masih membekasnya ketertindasan imperialisme penjajahan dalam bentuk keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan
  7. Masih banyaknya praktek-praktek kehidupan yang serba bid’ah, khurafat, bahkan kesyi rikan, serta semakin meningkatnya misionaris- Kristenisasi
  8. Kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin memburuk

Dengan latar belakang tersebut, sesungguhnya semangat untuk mewadahi dan membina mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah telah dimulai sejak lama. Semangat tersebut sebenarnya telah tumbuh dengan adanya keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah pada Kongres Seperempat Abad Muhammadiyah di Betawi Jakarta pada tahun 1936. Pada saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diketuai oleh KH. Hisyam (periode 1934-1937). Keinginan tersebut sangat logis dan realistis, karena keluarga besar Muhammadiyah semakin banyak dengan putera-puterinya yang sedang dalam penyelesaian pendidikan menengahnya. Di samping itu,Muhammadiyah juga sudah banyak memiliki amal usaba pendidikan tingkat menengah.

Gagasan pembinaan kader di lingkungan mahasiswa datam bentuk penghimpunan dan pembinaan langsung adatah selaras dengan kehendak pendiri Muhammadiyah, KHA. Dahlan, yang berpesan babwa “dari kallan nanti akan ada yang jadi dokter, meester, insinyur, tetapi kembalilah kepada Muhammadiyah” (Suara Muhammadiyah, nomor 6 tahun ke-68, Maret || 1988, halaman 19). Dengan demikian, sejak awal Muhammadiyah sudah memikirkan bahwa kader-kader muda yang profesional harus memiliki dasar keislaman yang tangguh dengan kembali ke Muhammadiyah.

Namun demikian, gagasan untuk menghimpun dan membina mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah cenderung terabaikan, tantaran Muhammadiyah sendiri belum memiliki perguruan tinggi. Belum mendesaknya pembentukan wadah kader di lingkungan mahasiswa Muhammadiyah saat itu juga karena saat itu jumlah mahasiswa yang ada di lingkungan Muhammadiyah betum terialu banyak. Dengan demikian, pembinaan kadermahasiswa Muhammadiyah dilakukan melalui wadah Pemuda Muhammadiyah (1932) untuk mahasiswa putera dan metalui Nasyiatul Aisyiyah (1931) untuk mahasiswa puteri.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-31 pada tahun 1950 di Yogyakarta, dihembuskan kembali keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun karena berbagai macam hat, keinginan tersebut belum bisa diwujudkan,sehingga gagasan untuk dapat secara langsung membina dan menghimpun para mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah tidak berhasil Dengan demikian, keinginan untuk membentuk wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah juga masih jauh dari kenyataan.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang, gagasan pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah baru bisa direalisasikan. Namun gagasan untuk mewadahi mahasiswa Muhammadiyah dalam satu himpunan belum bias diwujudkan. Untuk mewadahi pembinaan terhadap mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah membentuk Badan Pendidikan Kader (BPK) yang dalam menjalankan aktivitasnya bekerja sama dengan Pemuda Muhammadiyah.

Gagasan untuk mewadahi mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah dalam satu himpunan setidaknya telah menjadi polemik di lingkungan Muhammadiyah sejak lama. Perdebatan seputar kelahiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berlangsung cukup sengit, baik di kalangan Muhammadiyah sendiri maupun di kalangan gerakan mahasiswa yang lain. Setidaknya, kelahiran IMM sebagai wadah bagi mahasiswa Muhammadiyah mendapatkan resistensi, baik dari kalangan Muhammadiyah sendiri maupun dari kalangan gerakan mahasiswa yang lain, terutama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di kalangan Muhammadiyah sendiri pada awal munculnya gagasan pendirian IMM terdapat anggapan bahwa IMM betum dibutuhkan kehadirannya dalam Muhammadiyah, karena Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi’atul Aisyiyah masih dianggap cukup mampu untuk mewadahi mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah.

Di samping itu, resistensi terhadap ide kelahiran IMM pada awalnya juga disebabkan adanya hubungan dekat yang tidak kentara antara Muhammadiyah dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hubungan dekat itu dapat ditihat ketika Lafran Pane mau menjajagi pendirian HMI. Dia bertukar pikiran dengan Prof. Abdul Kahar Mudzakir (tokob Muhammadiyah), dan beliau setuju. Pendiri HMI yang lain ialah Maisarah Hilal (cucu KHA. Dahlan) yang juga seorang aktifis di Nasyi’atul Aisyiyah.

Bila asumsi itu benar adanya, maka hubungan dekat itu selanjutnya sangat mempengaruhi perjalanan IMM, karena dengan demikian Muhammadiyah saat itu beranggapan bahwa pembinaan dan pengkaderan mahasiswa Muhammadiyah bisa dititipkan metalui HMI (Farid Fathoni, 1990: 94). Pengaruh hubungan dekat tersebut sangat besar bagi kelahiran IMM. Hal ini bisa dilihat dari perdebatan tentang kelahiran IMM. Pimpinan Muhammadiyah di tingkat lokal seringkali menganggap bahwa kelahiran IMM saat itu tidak diperlukan, karena sudah terwadahi dalam Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi’atulAisyiyah, serta HMI yang sudah cukup eksis (dan mempunyai pandangan ideologis yang sama). Pimpinan Muhammadiyah pada saat itu lebih menganak- emaskan HMI daripada IMM. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya pimpinan Muhammadiyah, baik secara pribadi maupun kelembagaan, yang memberikan dukungan pada aktivitas HMI. Di kalangan Pemuda Muhammadiyah juga terjadi perdebatan yang cukup sengit seputar kelahiran IMM. Perdebatan seputar kelahiran IMM tersebut cukup beralasan, karena sebagian pimpinan (baik di Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyi’atul Aisyiyah, serta amal-amal usaha Muhammadiyah) adalah kader-kader yang dibesarkan di HMI.

Setelah mengalami polemik yang cukup serius tentang gagasan untuk mendirikan IMM, maka pada tahun 1956 polemik tersebut mulai mengalami pengendapan. Tahun 1956 bisa disebut sebagai tahap awal bagi embrio operasional pendirian IMM dalam bentuk pemenuhan gagasan penghimpun wadah mahasiswa di lingkungan Muhammadiyah (Farid Fathoni, 1990: 98). Pertama, pada tahun itu (1956) Muhammadiyah secara formal membentuk kader terlembaga (yaitu BPK). Kedua, Muhammadiyah pada tahun itu telah bertekad untuk kembali pada identitasnya sebagai gerakan Islam dakwah amar ma’ruf nahi munkar (tiga tahun sesudahnya, 1959, dikukuhkan dengan melepaskan diri dari komitmen politik dengan Masyumi, yang berarti bahwa Muhammadiyah tidak harus mengakui bahwa satu-satunya organisasi mahasiswa Islam di Indonesia adalah HMI). Ketiga, perguruan tinggi Muhammadiyah telah banyak didirikan. Keempat, keputusan Muktamar Muhammadiyah bersamaan Pemuda Muhammadiyah tahun 1956 di Palembang tentang “….menghimpun pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah agar kelak menjadi pemuda Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang mampu mengembangkan amanah.”

Baru pada tahun 1961 (menjelang Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad di Jakarta) iselenggarakan Kongres Mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta (saat itu, Muhammadiyah sudah mempunyai perguruan tinggi Muhammadiyah sebelas buah yang tersebar di berbagai kota). Pada saat itulah, gagasan untuk mendirikan IMM digulirkan sekuat-kuatnya. Keinginan tersebut ternyata tidak hanya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah, tetapi juga dari kalangan mahasiswa di berbagai universitas non-Muhammadiyah. Keinginan kuat tersebut tercermin dari tindakan para tokoh Pemuda Muhammadiyah untuk melepaskan Departemen Kemahasiswaan di lingkungan Pemuda Muhammadiyah untuk berdiri sendiri. Oleh karena itu, lahirlah Lembaga Dakwah Muhammadiyah yang dikoordinasikan oleh Margono (UGM, Ir.), Sudibyo Markus (UGM, dr.), Rosyad Saleh (IAIN, Drs.), sedangkan ide pembentukannya dari Djazman al-Kindi (UGM, Drs.).

Tahun 1963 dilakukan penjajagan untuk mendirikan wadah mahasiswa Muhammadiyah secara resmi oleh Lembaga Dakwah Muhammadiyah dengan disponsori oleh Djasman al-Kindi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dengan demikian, Lembaga Dakwah Muhammadiyah (yang banyak dimotori oleh para mahasiswa Yogyakarta) inilah yang menjadi embrio lahirnya IMM dengan terbentuknya IMM Lokal Yogyakarta.

Tiga butan setelah penjajagan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mere,smikan berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 29 Syawal 1384 H. atau 14 Maret 1964 M. Penandatanganan Piagam Pendirian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dilakukan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, yaitu KHA. Badawi. Resepsi peresmian IMM dilaksanakan di Gedung Dinoto Yogyakarta dengan penandatanganan ‘Enam Penegasan IMM’ oleh KHA. Badawi, yaitu:

  1. Menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam
  2. Menegaskan bahwa Kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM
  3. Menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahesiswa dalam Muhammadiyah
  4. Menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undartg, peraturan, serta dasar dan falsafah negara
  5. Menegaskan bahwa ilmu adalá amaliah dan amal adalah ilmiah
  6. Menegaskan bahwa amal WJA aMah lillahi ta’ala dan senantiasa diabdWan untuk kepentingan rakyat.

Tujuan akhir kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk pertama kalinya ialah membentuk akademisi Islam datam rangka metaksanakan tujuan Muhammadiyah. Sedangkan aktifitas IMM pada awal kehadirannya yang paling menonjol ialah kegiatan keagamaan dan pengkaderan, sehingga seringkali IMM pada awal kelahirannya disebut sebagai Kelompok Pengajian Mahasiswa Yogya (Farid Fathoni, 1990: 102).

Adapun maksud didirikannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah antara lain adatah sebagai berikut:

  1. Turut memelihara martabat dan membela kejayaan bangsa
  2. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
  3. Sebagai upaya menopang, melangsungkan, dan meneruskan cita-cita pendirian Muhammadiyah
  4. Sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah
  5. Membina, meningkatkan, dan memadukan iman dan ilmu serta amal dalam kehidupan bangsa, ummat, dan persyarikatan

Dengan berdirinya IMM lokal Yogyakarta, maka berdiri pulalah IMM lokal di beberapa kota lain di Indonesia, seperti Bandung, Jember, Surakarta, Jakarta, Medan, Padang, Tuban, Sukabumi, Banjarmasin, dan lain-lain. Dengan demikian, mengingat semakin besarnya arus perkembangan IMM di hampir seluruh kota-kota universitas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan IMM dari organisasi di tingkat lokal menjadi organisasi yang berskala nasional dan mempunyai struktur vertikal.

Atas prakarsa Pimpinan IMM Yogyakarta, maka bersamaan dengan Musyawarah IMM se-Daerah Yogyakarta pada tanggal 11-13 Desember 1964 diselenggarakan Musyawarah Nasional Pendahuluan IMM seluruh Indonesia yang dihadiri oleh hamper seluruh Pimpinan IMM Lokal dari berbagai kota. Musyawarah Nasional tersebut bertujuan untuk mempersiapkan kemungkinan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada bulan April atau Mei 1965. Musyawarah Nasional Pendahuluan tersebut menyepakati penunjukan Pimpinan IMMYogyakarta sebagai Dewan Pimpinan Pusat Sementara IMM (dengan Djazman al-Kindi sebagai Ketua dan Rosyad Saleh sebagai Sekretaris) sampai diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama di Solo.

Dalam Musyawarah Pendahuluan tersebut juga disahkan asas IMM yang tersusun dalam ‘Enam Penegasan IMM’, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM, Gerak Arah IMM, serta berbagai konsep lainnya, termasuk lambang IMM, rancangan kerja, bentuk kegiatan, dan lain-lain.

 

Prinsip Dasar Organisasi

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Tujuan IMM adatah mengusahakan terbentuknyaakademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut :

  1. Membina para anggota menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa, yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya.
  2. Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi, dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketaqwaannya dan pengab diannya kepada allah SWT.
  3. Membantu para anggota khusus dan mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan kepentingannya.
  4. Mempergiat, mengefektifkan dan menggembirakan dakwah Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar kepada masyarakat khususnya masyarakat mahasiswa.
  5. Segala usaha yang tidak menyalahi azas, gerakan dan tujuan organisasi dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia.

 

Jaringan Struktural IMM

Susunan organisasi IMM dibuat secara berjenjang dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Komisariat. Dewan Pimpinan Pusat adatah tingkat pimpinan tertinggi di IMM yang menjangkau ruang lingkup nasional. Dewan Pimpinan Daerah adatah pimpinan organisasi yang menjangkau suatu kesatuan wilayah tertentu yang terdiri dari cabang-cabang IMM. Pimpinan Cabang adalah pimpinan organisasi yang menjangkau satu kesatuan komisariat IMM. Komisariat IMM adatah kesatuan anggota-anggota IMM dalam sebuah perguruan tinggi atau kelompok tertentu. Saat ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

 

Program Kerja

Secara umum program kerja IMM dilaksanakan untuk memantapkan eksistensi organisasi demi mencapai tujuannya, “mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah” (AD IMM Pasal 6). Untuk menunjang pencapaian tujuan IMM tersebut, maka perencanaan dan pelaksanaan program kerja diorientasikan bagi terbentuknya profil kader IMM yang memiliki kompetensi dasar aqidah, kompetensi dasar intelektual, dan kompetensi dasar humanitas. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan, maka program kerja IMM pada dasarnya tidak bisa lepas dari tiga bidang garapan tersebut. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja tersebut memiliki stressing yang berbeda-beda (berurutan dan saling menunjang) pada masing-masing level kepemimpinan.

  • Di tingkat Komisariat: kemahasiswaan, perkaderan,keorganisasian,kemasyarakatan.
  • Di tingkat Cabang: Perkaderan, kemahasiswaan, keorganisasian, kemasyarakatan.
  • Di tingkat Daerah: keorganisasian, kemasyarakatan, perkaderan, kemahasiswaan.
  • Di tingkat Pusat: Kemasyarakatan, keorganisasian, perkaderan, kemahasiswaan.

Berkaitan dengan program kerja jangka panjang, maka sasaran utamanya diarahkan pada upaya perumusan visi dan peran sosial politik IMM memasuki abad XXI. Hal ini tidak lepas dari ikhtiar untuk memantapkan eksistensi IMM demi tercapainya tujuan organisasi (lihat AD IMM Pasal 6). Sasaran utama dan program jangka panjang ini merujuk pada dan melanjutkan prioritas program yang telah diputuskan pada Muktamar Vll IMM di Purwokerto (1992). Program dimaksud menetapkan strategi pembinaan dan pengembangan organisasi secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan selama Lima periode Muktamar IMM.

Periode Muktamar IX diarahkan pada pemantapan konsolidasi internal (organisasi, pimpinan, dan program) dengan meningkatkan upaya pembangunan kualitas institusional dan pemantapan mekanisme kaderisasi dalam menghadapi perkembangan situasi sosial politik nasional yang semakin dinamis. Periode Muktamar X diarahkan pada penguatan orientasi kekaderan dengan meningkatkan mutu sumber daya kader sebagai penopang utama kekuatan organisasi datam transformasi sosial masyarakat. Periode Muktamar XI diarahkan pada penguatan peran institusi organisasi baik secara internal (pelopor, pelangsung, dan penyempurna gerakan pembaruan dan amal usaha Muhammadiyah) maupun eksternal (kader umat dan kader bangsa).

Periode Muktamar XII diarahkan pada pemantapan peran IMM dalam wilayah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memasuki era globalisasi yang lebih luas. Periode Muktamar XIll diarahkan pada pemberdayaan institusi organisasi serta pemantapan peranan IMM dalam kehidupan sosial politik bangsa.

Kemudian pelaksanaan program jangka panjang itu memiliki sasaran khusus pada masing-masing bidangnya. Bidang Organisasi diarahkan pada terciptanya struktur dan fungsi organisasi serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dan mendukung gerak IMM dalam mencapai tujuannya. Program konsolidasi gerakan IMM juga diarahkan bagi terciptanya kekuatan gerak IMM baik ke datam maupun ke luar sebagai modal penggerak bagi pengembangan gerakan IMM.

Baca Juga:   Kapita Selekta Sejarah Dunia Islam

Bidang Kaderisasi diarahkan pada penguatan tiga kompetensi dasar kader IMM (aqidah, intelektual, dan humanitas) yang secara dinamis mampu menempatkan diri sebagai agen pelaku perubahan sosial bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan pada pembangunan budaya iptek dan penguatan paradigma ilmu yang melandasi setiap agenda dan aksi gerakan IMMdalam menyikapi tantangan zaman.

Bidang Hikmah diarahkan pada penguatan peran sosial politik IMM di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam peran serta dan partisipasi sosial politik generasi muda (mahasiswa). Bidang Sosial Ekonomi diarahkan pada penumbuhkembangan budaya dan wawasan wiraswasta di lingkungan IMM, terutama dalam membangun dan memberdayakan potensi ekonomi kerakyatan. Bidang Immawati diarahkan pada upaya penguatan jati diri dan peran aktif sumber daya kader puteri IMM dalam transformasi social menuju masyarakat utama.[/expand]

Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Didirikan:  
Visi:
Misi:
Jaringan: Nasional dan Internasional (beberapa negara)
Kriteria Anggota:
click detail

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah organisasi otonom[1] Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. IPM saat ini terdapat di 34 provinsi se-Indonesia.

IPM berasaskan Islam namun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. IPM memilki maksud dan tujuan: “Terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.”

IPM memiliki lambang organisasi berupa segi lima berbentuk pena yang berwarna hijau yang berarti keabadian dan keilahian, bergambar matahari berwarna kuning (melambangkan ortom Muhammadiyah dan keagungan) dan buku ditengahnya berwarna putih (melambangkan pengetahuan dan kesucian). Pada bulatan matahari terdapat tulisan Nuun Wal Qamali Wamaa Yasthuruun (demi pena dan apa yang dituliskannya) yang merupakan semboyan IPM. Sementara tulisan IPM sendiri berwarna merah yang berarti IPM berani secara aktif menyampaikan dakwah Islam, sebab IPM merupakan pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.

Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Didirikannya IPM diperlukan Muhammadiyah untuk mendukung misi Muhammadiyah di tengah situasi dan kondisi politik Indonesia masa Orde Lama yang sedemikian berat dan sulit.

Rintisan pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah ada sejak tahun 1919, tetapi pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah tahun 1958 di Garut ditetapkan bahwa organisasi Pelajar Muhammadiyah berada dalam pengawasan Pemuda Muhammadiyah.

 

Sejarah

Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader.

Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia tahun 60-an yaitu pada masa berjayanya orde lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah serta menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang.

Keinginan dan upaya para pelajar untuk membentuk organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1919. Akan tetapi selalu ada halangan dan rintangan dari berbagai pihak, sehingga baru mendapatkan titik terang ketika Konferensi Pemuda Muhammadiyah (PM) pada tahun 1958 di Garut.

Organisasi pelajar Muhammadiyah akan ditempatkan di bawah pengawasan PM. Keputusan konferensi tersebut diperkuat pada Muktamar PM II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yakni dengan memutuskan untuk membentuk IPM (Keputusan II/ nomor 4).

Setelah ada kesepakatan antara Pimpinan Pusat (PP) PM dan Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran pada tanggal 15 Juni 1961, ditandatanganilah peraturan bersama tentang organisasi IPM. Pendirian IPM tersebut dimatangkan secara nasional pada Konferensi PM di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961.

Sehingga pada tanggal 5 Shafar 1381 H bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 M ditetapkan sebagai hari kelahiran IPM dengan Ketua Umum Herman Helmi Farid Ma’ruf dan Sekretaris Umum Muh. Wirsyam Hasan. Akhirnya, IPM menjadi salah satu organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di kalangan pelajar Muhammadiyah.[3]

 

Perubahan Menjadi IRM

Pada Konferensi Pimpinan Pusat (Konpiwil) IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menpora Akbar Tanjung secara implisit menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh organisasi. PP IPM diminta Depdagri mengisi formulir direktori organisasi disertai catatan agar pada waktu pengembalian formulir tersebut nama IPM telah berubah.

Tim eksistensi PP IPM yang bertugas membahas masalah ini, melakukan pembicaraan secara intensif. Akhirnya diputuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), dengan pertimbangan:

  • keberadaan pelajar sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa selama ini belum mendapat perhatian sepenuhnya dari persyarikatan Muhammadiyah;
  • perlunya pengembangan jangkauan IPM;
  • adanya kebijakan pemerintah RI tentang tidak diperbolehkannya penggunaan kata pelajar untuk organisasi berskala nasional.
  • Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PP IPM nomor VI/PP.IPM/1992 yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Awwal 1413 H bertepatan dengan 18 November 1992 M tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992.

 

Kebangkitan IPM

Seiring perkembangan organisasi IRM, muncul berbagai reaksi dari tubuh persyarikatan bahwa IRM dinilai kurang fokus terhadap pembinaan pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Maka, Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 merekomendasikan IRM untuk berubah kembali menjadi IPM.

Pembahasan mengenai basis masa dan lokus gerakan sebenarnya sudah mengemuka sejak Muktamar IRM ke-14 di Lampung. Pada Muktamar IRM ke-15 pun, mengamanatkan untuk membentuk tim eksistensi yang bertugas untuk membahas masalah ini. Tim eksistensi PP IPM juga meminta saran pendapat dari PP Muhammadiyah dan ortom-ortom di dalamnya.

Tak lama kemudian, PP Muhammadiyah mengeluarkan SK nomor 60/KEP/I.0/B/2007 tertanggal 7 Jumadil Awwal 1428 H bertepatan dengan 24 Mei 2007 M tentang perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM. Sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi terkait SK tersebut, PP IPM segera mengadakan pleno diperluas dengan mengundang PP Muhammadiyah dan seluruh Pimpinan Wilayah (PW) IPM se-Indonesia. Setelah berdialog secara intensif, PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat berkenaan dengan SK PP Muhammadiyah nomor 60/KEP/I.0/B/2007 bahwasanya perubahan IRM menjadi IPM membutuhkan proses. Maklumat ini berlaku efektif setelah Muktamar IRM XVI pada tanggal 23-28 Oktober 2008 di Surakarta.[3]

 

Organisasi Pelajar Terbesar se-Indonesia

IPM merupakan organisasi dengan basis massa yang sangat jelas, yaitu pelajar dan terutama siswa sekolah Muhammadiyah. Dengan demikian, IPM tersebar di seluruh Indonesia pada 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Karenanya, IPM menjadi organisasi pelajar terbesar se-Indonesia. Diperkirakan IPM memiliki basis massa sebanyak 7 juta pelajar[4] meskipun klaim ini perlu dibuktikan lebih jauh lagi.

Dengan sepak terjang IPM, beberapa penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional berhasil didapatkan oleh IPM[5] dan mempertegas posisi IPM sebagai organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Penghargaan tersebut antara lain:

  • Penghargaan Pemuda Indonesia Sociopreneur (2015)
  • Organisasi Kepemudaan Terbaik Nasional (2006, 2011, 2013, 2015, 2016)
  • ASEAN Ten Accomplished Youth Organisation (2011, 2014)

 

Struktur

  • Pimpinan Pusat. Berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta, periode kepemimpinan 2 tahun
  • Pimpinan Wiayah. Berkedudukan di provinsi, periode kepemimpinan 2 tahun
  • Pimpinan Daerah. Berkedudukan di kota/kabupaten, periode kepemimpinan 2 tahun
  • Pimpinan Cabang. Berkedudukan di kecamatan, periode kepemimpinan 2 tahun
  • Pimpinan Ranting. Berkedudukan di sekolah, desa, atau kelurahan, periode kepemimpinan 1 tahun

 

Permusyawaratan

Permusyawaratan tertinggi diselenggarakan untuk membahas agenda strategis dan memilih tim formatur. Tim formatur kemudian akan menentukan ketua umum di setiap struktur. Sementara itu, permusyawaratan tertinggi kedua biasanya merupakan evaluasi tengah periode dan merancang regulasi untuk permusyawaratan tertinggi.

  • Muktamar (Permusyawaratan tertinggi di tingkat pusat)
  • Tanwir (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat pusat)
  • Musyawarah Wilayah (Permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah)
  • Konferensi Pimpinan Wilayah (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat wilayah)
  • Musyawarah Daerah (Permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah)
  • Konferensi Pimpinan Daerah (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat daerah)
  • Musyawarah Cabang (Permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang)
  • Konferensi Pimpinan Cabang (Permusyawaratan tertinggi kedua di tingkat cabang)
  • Musyawarah Ranting (Permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting)

 

Gerakan

  • 3T (Tertib Ibadah, Tertib Belajar, Tertib Berorganisasi)
  • Gerakan Kritis-Transformatif
  • Gerakan Pelajar Kreatif (2010-2014)
  • Gerakan Pelajar Berkemajuan (2014-sekarang)

 

Bidang

Terdapat 3 bidang wajib dan 9 bidang pilihan di dalam struktur organisasi PP IPM. Bidang dibentuk melalui permusyawaratan tertinggi di tiap struktur IPM. Setiap bidang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Bidang-bidang tersebut adalah:

  • Bidang Wajib
    • Bidang Perkaderan
    • Bidang Kajian Dakwah Islam (KDI)
    • Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan (PIP)
  • Bidang Pilihan
    • Bidang Advokasi
    • Bidang Apresiasi Seni, Budaya, dan Olahraga (ASBO)
    • Bidang Ipmawati
    • Bidang Pengembangan Kreativitas dan Kewirausahaan (PKK)
    • Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional (hanya untuk PP IPM)
    • Bidang Organisasi
  • Lembaga
    • Lembaga Media
    • Lembaga Pengembangan Sumberdaya Insani (LaPSI)
    • Lembaga Pustaka
    • Lembaga Lingkungan Hidup

Hizbul Wathan

Bermula dari perjalanan dakwah yangdilakukan Kiai Ahmad Dahlan ke Surakarta pada tahun 1920, berdirinya Hizbut Wathan merupakan inovasi terbuka dan kreatif untuk membina anak- anak muda dalam keagamaan dan pendidikan mereka. Ketika melewati alun-alun Mangkunegaran, Kiai Dahlan melihat anak-anak muda berseragam ( para anggota Javaannsche Padvinder Organisatie ), berbaris rapi, dan metakukan berbagai kegiatan yang menarik. Mereka kelihatan tegap dan disiplin. Sekembalinya di Yogyakarta, Kiai Dahlan memangit beberapa guru Muhammadiyah untuk membahas metodologi baru dalam pembinaan anak-anak muda Muhammadiyah, baik di sekolah-sekolahmaupun di masyarakat umum. Kiai Dahlan mengungkapkan bahwa alangkah baiknya kalau Muhammadiyah mendirikan padvinder untuk mendidik anak-anak mudanya agar memiliki badan yang sehat serta jiwa yang luhur untuk mengabdi kepada Allah.

Metode padvinder diambil sebagai metode pendidikan anak muda Muhammadiyah di luar sekolah. Hal ini sangat bermanfaat bagi metode pendidikan dan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah, yang semuanya merupakan tindakan strategis yang sangat erat dengan masa depan Islam, pembaharuan masyarakat dan bangsa, serta kecepatan penyebaran gagasan-gagasan pembaharuan dan da’wah Islam.

Gagasan Kiai A. Dahlan tersebut kemudian dikembangkan lagi, setelah diadakan pembahasan oleh beberapa orang yang dipelopori oleh Soemodirdjo, dengan mendirikan Padvinder Muhammadiyah yang terbentuk pada tahun 1921 (Almanak Muhammadiyah, 1924: 49, lihat juga Almanak 1357 H: 226-227) yang diberi nama nama Hizbut Wathan. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa Hizbut Wathan berdiri pada tahun 1919.

Aktivitas-aktivitas kepanduan di lingkungan Muhammadiyah segera dimulai. Syarbini, seorang bekas anggota militer Belanda dan bekas order office, mengadakan latihan berbaris dan berolahraga setiap hari Ahad sore di halaman Sekolah Muhammadiyah Suronatan. Kian hari kian bertambah pengikutnya, tidak lagi terbatas pada guru saja, juga banyak para pemuda Kauman yang ikut berlatih. Yang sangat menarik perhatian masyarakat ialah adanya barisan Padvinder Muhammadiyah yang tegap, disiplin, dan rapi, yang merupakan hal yang sangat menarik bagi masyarakat saat itu.

Semboyan Hizbut Wathan pada waktu itu ialah setia kepada util amri; sungguh berhajat akan menjadi orang utama; tahu akan sopan santun dan tidak akan membesarkan diri; boleh dipercaya; bermuka manis; hemat dan cermat; penyayang; suka pada sekalian kerukunan; tangkas, pemberani, tahan, serta terpercaya; kuat pikiran menerjang segata kebenaran; ringan menolong dan rajin akan

kewajiban; menetapi akan undang-undang Hizbul Wathan (Almanak Muham-madiyah, 1924: 50). Dari semboyan (kewajiban) Hizbut Wathan ini dapat diketahui semangat, cita-cita dan karakter yangakan itanamkan pada setiap anggota pandu Hizbut Wathan. Semboyan itu kemudian menjadi Undang- Undang Hizbul Wathan, dan selalu diucapkan pada setiap latihan dan upacara, sehingga meresap dalam kesadaran setiap anggota Hizbut Wathan, yang pada akhirnya akan membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota pandu Hizbut Wathan.

Pada perkembangan selanjutnya, Hizbul Wathan banyak mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat umum dan kepanduan lain. Di Solo, Hizbut Wathan mendapat tanggapan hangat dari Javaannsche Padvinder Organisatie. H izbut Wathan juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas di masyarakat umum, sehingga Hizbut Wathan akhirnya cepat dikenal di tengah masyarakat.

Dalam berbagai moment, seperti penghormatan atas pengiringan Sultan Hamengkubuwono Vll yang pindah dari Keraton ke Amburukmo, Hizbut Wathan banyak mengambil peran dalam prosesi tersebut. Dalam setiap kongres yang diselenggarakan Muhammadiyah dan Aisiyah, Hizbut Wathan selalu siap untuk membantu menyelenggarakan, menjaga keamanan, menyemarakkan dengan barisan tambur dan terompetnya. Demikian pula di setiap hari besar Islam dan hari besar nasional, Hizbut Wathan selalu tampil dalam barisan ‘elite’ yang dengan gagah dan tegap berada di tengah-tengah barisan organisasi kemasyarakatan yang lain. Juga, tidak jarang Hizbut Wathan tampil dalam berbagai upacara jumenengan Sri Sultan Hamengkubuono Vill. Di situ Hizbut Wathan tampil dengan barisan tambur dan terompetnya yang dipimpin langsung oleh KHA.Dahlan.

Hizbut Wathan juga sering tampil senciri dengan acara dan kegiatan yang menarik dan menjadi perhatian masyarakat. Pada giliranya banyak warga masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi mudanya tertarik untuk menjadi anggota Hizbul Wathan. Tidak sedikit dengan golongan yang dulu tidak senang dengan Muhammadiyah tertari kepada Hizbut Wathan-nya, bahkan dari kalangan kaum’abangan’ pun tidak sedikit yang memasukan anak-anaknya kedalam pandu Hizbut Wathan.Pesatnya kemajuan Hizbut Wathan rupanya mendapat perhatian pihak NIPV, yaitu perkumpulan padvinder Hindia Belanda yang merupakan cabang dari padvinderij di negeri Belanda (NPV). Pada saat itu, gerakan padvinderij Hindia Belanda (Indonesia) yang dapat pengakuan internasional adalah yang bergabung dalam NIPV tersebut yang merupakan perwakilan NPV. Pimpinan NIPV datang ke Yogyakarta untuk mengajak Hizbut Wathan bergabung ke dalam organisasi NIPV. Usaha-usaha Comissaris NIPVReneff) tiada hentinya untuk mengajak Hizbut Wathan menjadi anggota NIPV, sehingga ketika Kongres Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, mereka mengambil inisiatif mengikuti Hizbut Wathan dalam Kongres Muhammadiyah dari awal sampai akhir. Pertemuan dilanjutkan lagi di Yogyakarta oleh wakil NIPV untuk mengajak Hizbut Wathan masuk kedalam organisasi NIPV, tetapi Hizbul Wathan tetap ingin mempertahankan kedaulatannya, tidak mau menerima tawaran dari Reneff (wakil NIPV) tersebut, arena Hizbul Wathan mempunyai prinsip-prinsip tersendiri.

Kepanduan HW dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi wadah pendidikan bagi generasi muda muhammadiyah yang berhasil, sekaligus menjadi sarana da’wah yang ampuh. Banyak anak- anak muda yang tertarik memasuki kepanduan Hizbul Wathan. Mereka merasakan banyak mendapatkan manfaat dan keuntungan menjadi pandu Hizbul Wathan. Tidak sedikit pemuda- pemuda anggota pandu Hizbut Wathan menjadi orang yang percaya diri dan memiliki keperibadian yang baik (memiliki akhlak utama, luhur budi pekertinya, beriman serta bertaqwa kepada Allah) serta menjadi warga masyarakat yang berguna.

Kepanduan Hizbut Wathan melahirkan orang- orang yang kemudian tidak hanya menjadi tokoh Muhammadiyah, tetapi juga menjadi tokoh nasional, seperti Soedirman (Panglima Besar TNI/Bapak TNI), Soedirman Bojonegoro (Mantan Pangdam Brawijaya), Syarbini (Mantan Pangdam Diponogoro/Menteri Veteran), M. Amien Rais (Ketua MPR), Soeharto (mantan Presiden RI II), Daryadmo (Mantan Ketua MPR), Feisal Tanjung (mantan Menko Polkam), Hari Sabarno (Wakil Ketua MPR), dan lain-lain.

Pertumbuhan Muhammadiyah di masa awal tidak dapat dilepaskan dari peranan HW yang selalu menjadi pelopor dalam setiap perintisan berdirinya Cabang dan Ranting Muhammadiyah. Sebelum Muhammadiyah berdiri di suatu daerah, biasanya lebih dahulu telah berdiri HW. Oleh karena itu, dari HW ini kemudian lahir pemimpin, da’i, dan mubaligh yang ulet, percaya diri, dan disiplin, serta mereka menjadi penggerak Muhammadiyah. Hizbut Wathan diakui sebagai wadah untuk mendidik generasi muda menjadi generasi muda yang disiplin, jujur, berani,mandiri, dan terampil dan berjiwa perwira sebagaimana ditanamkan datam kesadaran setiap anggota Hizbut Wathan metalui perjanjian Hizbul Wathan dan Undang-undang Hizbul Wathan.

Perjalanan Hizbut Wathan terpotong oleh rasionalisasi yang dilakukan pemerintah pada tahun 1960 bahwa seluruh organisasi kepanduan harus melebur ke dalam pramuka. Dengan demikian, perjalanan sejarah pandu Hizbul Wathan menjadi terhenti. Geliat untuk bangkit kembali muncul setelah datangnya gelombang reformasi, yaitu keinginan untuk metahirkan kembali gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandung pada tahun 2000 akhirnya diputuskan bahwa gerakan kepanduan Hizbut Wathan dilahirkan kembali sebagai organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah.

 

PRINSIP DASAR ORGANISASI

Kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan kepanduan putra maupun putri, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumberkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan.

Pencapaian maksud dan tujuan HW dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

  1. Melalui jalur kepanduan ingin meningkatkan pendidikan angkatan muda putra ataupun putri menurut ajaran Islam.
  2. Mendidik angkatan muda putra dan putri agar menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia, berbudi luhur sehat jasmani dan rohani.
  3. Mendidik angkatan muda putra dan putrid menjadi generasi yang taat beragama, berorganisasi, cerdas dan trampil.
  4. Mendidik generasi muda putra dan putri gemar beramal, amar makruf nahi munkar dan berlomba dalam kebajikan.
  5. Meningkatkan dan memajukan pendidikan dan pengajaran, kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran agama Islam.
  6. Membentuk karakter dan kepribadian sehingga diharapkan menjadi kader pimpinan dan pelangsung amal usaha Muhammadiyah.
  7. Memantapkan persatuan dan kesatuan serta penanaman rasa demokrasi serta ukhuwah sehingga berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
  8. Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

 

STRUKTUR ORGANISASI HlZBUL WATHAN

Susunan organisasi Hizbut Wathan dibuat secara berjenjang dari tingkat Kwartir Pusat, Kwartir Wilayah, Kwartir Daerah/Kota, dan Kwartir Cabang. Kwartir Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Kwartir Wilayah adalah kesatuan kwartir-kwartir daerah dalam satu propinsi. Kwartir Daerah/Kota adalah kesatuan kesatuan kwartir-kwartir Cabang dalam satu daerah/kota. Sedangkan Kwartir Cabang adatah kesatuan golongan-golongan (tempat pelatihan).

Tapak Suci
Didirikan:  
Visi:
Misi:
Jaringan: Nasional dan Internasional (beberapa negara)
Kriteria Anggota:
click detail

TRADISI PENCAK SILAT sudah berurat-berakar dikalangan masyarakat Indonesia sejak lama. Sebagaimana seni beladiri di negara-negara lain, pencak sitat yang merupakan seni beladiri khas Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dikembangkan untuk mewujudkan identitas. Demikian pula bahwa seni beladiri pencak silat di Indonesia juga beragam dan memiliki ciri khas masing-masing.

Tapak Suci sebagai salah satu varian seni beladiri pencak silat juga memiliki ciri khas yang bias menunjukkan identitas yang kuat. Ciri khas tersebut dikembangkan metalui proses panjang dalam akar sejarah yang dilatuinya.

Berawal dari atiran pencak sitat Banjaran di Pesantren Binorong Banjarnegara pada tahun 1872, atiran ini kemudian berkembang menjadi perguruan seni bela diri di Kauman Yogyakarta karena perpindahan guru (pendekarnya), yaitu KH. Busyro Syuhada, akibat gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukannya sehingga ia menjadi sasaran penangkapan yang dilakukan rezim colonial Belanda. Di Kauman inilah pendekar KH. Busyro Syuhada mendapatkan murid-murid yang tangguh dan sanggup mewarisi keahliannya dalam seni pencak silat.

Perguruan seni pencak sitat ini didirikan pada tahun 1925 dan diberi nama Perguruan cik auman yang dipimpin langsung oleh Pendekar M.A Wahib dan Pendekar A. Dimyati, yaitu dua orang murid yang tangguh dari KH. Busyro Syuhada. Perguruan ini memiliki  andasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perguruan ini menegaskan seluruh pengikutnya untuk bebas dari syirik (menyekutukan Tuhan) dan mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama dan bangsa.  Perguruan Cikauman banyak melahirkan pendekar-pendekar muda yang akhirnya mengembangkan cabang perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas dengan nama Perguruan Seranoman pada tahun 1930.

Perkembangan kedua perguruan ini semakin hari semakin pesat dengan pertambahan murid yang cukup banyak. Murid-murid dari perguruan ini kemudian banyak menjadi anggota Laskar Angkatan Perang Sabil (APS) untuk melawan penjajah, dan banyak yang gugur dalam perlawanan bersenjata. Lahirnya pendekar-pendekar muda basil didikan perguruanCikaumandan  Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan- perguruan baru, yang di antaranya ialah Perguruan Kasegu pada tahun 1951. Atas desakan murid-murid dari Perguruan Kasegu inilah inisiatif untuk menggabungkan semua perguruan sitat yang sealiran dimulai. Pada tahun 1963, desakan itu semakin kuat, namun mendapatkan tentangan dari para ulama Kauman dan para pendekar tua yang merasa terlangkahi. Dengan pendekatan yang intensif dan dengan pertimbangan bahwa harus ada kekuatan fisik yang dimiliki ummat Islam menghadapi kekuatan komunis yang melakukan provokasi terhadap ummat Islam, maka gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke datam satu kekuatan perguruandimulai.Seluruhperangkat organisasional dipersiapkan, dan akhirnya disepakati untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserak ke datam satu kekuatan perguruan, yaitu mendirikan Perguruan Tapak Suci pada tanggal 31 Juli 1960 yang merupakan keberlanjutan sejarah dari perguruan-perguruan sebelumnya.

Pada perkembangan selanjutnya, Perguruan Tapak Suci yang berkedudukan di Yogyakarta akhirnya berkembang di Yogyakarta dan daerah- daerah lainnya. Setelah meletusnya pemberontakan  G30 S/PKI, pada tahun 1966 diselenggarakan  Konferensi Nasional I Tapak Suci yang dihadiri oleh  para utusan Perguruan Tapak Suci yang tersebar di  berbagai daerah di Indonesia. Pada saat itulah  berhasil dirumuskan pemantapan organisasi secara  nasional, dan Perguruan Tapak Suci dikem-bangkan  lagi namanya menjadi Gerakan dan Lembaga Perguruan Seni Beladiri Indonesia Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Dan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Putera Muhammadiyah ditetapkan menjadi organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah, karena Tapak Suci Putera Muhammadiyah juga mampu dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah.

 

PRINSIP DASAR ORGANISASI

Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah yang beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur’an dan As-sunnah, berjiwa persaudaraan, dan merupakan perkumputan dan perguruan seni bela diri. Maksud dan tujuan Tapak Suci adatah sebagaiberikut:

  1. Mendidik serta membina ketangkasan dan ketrampilan pencak sitat sebagai seni beladiri Indonesia.
  2. Memelihara kemurnian pencak sitat sebagai seni beladiri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral.
  3. Mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah.
  4. Metalui seni beladiri menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan Nasional.

Pencapaian maksud dan tujuan Tapak Suci tersebut dilakukan dengan upaya-upaya berikut:

  1. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.
  2. Menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan untuk melahirkan Kader Muhammadiyah.
  3. Menyelenggarakan pembinaan seni Beladiri Indonesia.
  4. Mengadakan penggalian dan penelitian limu Seni Beladiri untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan Seni Beladiri Indonesia.
  5. Aktif datam lebaga olahraga dan seni baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun swasta yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan Tapak Suci.
  6. Menggembirakan penyelenggaraan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar sesuai dengan proporsi seni beladiri.
  7. Menyelenggarakan pertandingan dan tomba serta pertemuanuntuk memperluas pengalaman dan persaudaraan.
  8. Menyelenggarakan usaha lain yang dapat mewujudkan tercapainya meksud dan tujuan.

 

STRUKTUR ORGANISASI TAPAK SUCI

Susunan organisasi Tapak Suci dibuat secara berjenjang dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang. Pimpinan Pusat Tapak Suci adatah pimpinan tertinggi yang melaksanakan kepemimpinan dan bertanggung jawab keluar dan ke dalam. Pimpinan Wilayah Tapak Suci berkedudukan di ibu kota propinsi/daerah tingkat I, bertindak sebagai Pimpinan Wilayah sekaligus Komisaris Pimpinan Pusat yang melaksanakan koordinasi administrasi dan operasional daerah. Pimpinan Daerah Tapak Suci berkedudukan di setiap kabupaten/kota administrasi sebagai pelaksana administrasi dan bertindak secara operasional. Untuk melancarkan tugas operasional, Pimpinan Daerah dapat  mendirikan cabang Tapak Suci di daerahnya. Pimpinan Pusat juga dapat membentuk Perwakilan Wilayah di luar negeri sebagai pelaksana administrasi dan bertindak secara operasional.

Keanggotaan Tapak Suci terdiri dari siswa, anggota penuh, dan anggota kehormatan. Yang dapat diterima menjadi Siswa Tapak Suci adalah anak-anak, remaja, dewasa putra-putri beragama Islam yang menyetujui anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Anggota Penuh Tapak Suci terdiri dari Kader, Pendekar dan Pimpinan Tapak Suci yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan anggota kehormatan Tapak Suci adalah orang yang karena jabatannya, kedudukannya dan atau keahliannya telah diangkat oleh Pimpinan Pusat Tapak Suci dengan surat ketetapan.

 


Evaluasi Perkuliahan Tema 7

Jaringan Struktural dan Program-Program Muhammadiyah/Aisyiyah

Kirim Pesan
Assalamu'alaikum. Ada ikan di balik batu, apa yang bisa dibantu?